Tingkat Kepuasan Masyarakat 92,2 %
Setahun Pimpin Bali, Koster Kuatkan Desa Adat
Dalam setahun memimpin Bali, Gubernur Wayan Koster-Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) telah meluncurkan berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur dan penguatan desa adat.
DENPASAR, NusaBali
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Wayan Koster-Cok Ace pun pun tembus angka 92,2 persen. Gubernur Koster didampingi Wagub Cok Ace menyampaikan pidato setahun memimpin Provinsi Bali di Gedung Ksiarnawa, Taman Budaya Denpasar, Kamis (5/9). Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forko-mpida), Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, pimpinan lembaga umat lintas agama, tokoh masyarakat, pimpinan media, hingga pimpinan OPD Pemprov Bali.
Gubernur Koster menyatakan, visi menuju Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yaitu alam, krama, dan kebudayaan Bali, berdasarkan konsep Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Arah kebijakan dan program pembangunan mencakup 5 bidang prioritas. Pertama, pangan, sandang, dan papan. Kedua, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Kelima, bidang pariwisata.
"Di tahun pertama, kami siapkan fondasi yang kuat berupa regulasi. Keseluruhan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) ini yang dijadikan dasar hukum untuk menata secara fundamental dan komprehensif, sebagai dasar pelaksanan program ke depan mewujudkan visi kita bersama," papar Koster.
Bahkan, kata Koster, Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, yani Prgub Nomor 97 Tahun 2018. Koster menguraikan, selain produk legislasi, juga telah dilaksanakan berbagai program/kegiatan sebagai implementasi langsung dari visi.
Dalam bidang pangan, sandang, dan papan, berbagai langkah nyata telah dilakukan. Di antaranya, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal, membangun kerja sama (MoU) antara kelompok tani (sebagai produsen) dengan hotel, restoran, dan pasar swalayan (sebagai konsumen) dalam pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal. Juga mengembangkan industri arak Bali di Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Tabanan.
Dalam bidang kesehatan, telah dibangun Gedung Pusat Pengolahan Pascapanen Tanaman Obat (P4TO) dan perlengkapannya sebanyak 3 unit di Kabupaten Karangasem, Bangli, dan Tabanan, yang akan menjadi pusat pengembangan produk obat tradisional Bali (herbal/usadha Bali). Di samping itu, juga dibangun Gedung unit Layanan Kanker Terpadu di RS Bali Mandara dan pembangunan Gedung Unit Rehabilitasi Narkoba di RSJ Provinsi Bali di Bangli.
"Kita punya lontar dan sastra terkait pengolahan pengobatan herbal, tapi tidak dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi. Untuk itu, produk herbal kita berdayakan. Bali juga provinsi pertama yang pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang sudah mencapai 97,12 persen Universal Health Coverage (UHC)," papar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sedangkan di bidang adat, kata Koster, untuk pertama kalinya dalam sejarah, desa adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Hal tersebut telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda Desa Adat ini mengatur secara menyeluruh mengenai keberadaan desa adat dengan me-mberi kewenangan yang kuat kepada desa adat.
Selain itu, juga dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru lingkup Pemprov Bali, yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Perda yang berkaitan dengan OPD ini sedang diproses oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada prinsipnya, Kemendagri telah menyetujui terbentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. "Astungkara, niat dan upaya ini berhasil. Untuk pertama kali dalam sejarah pemerintahan di Bali dibentuk dinas yang secara khusus mengurus desa adat. Lembaga inilah yang akan mengarahkan dan mengoptimalkan perencanaan serta pelaksanaan program desa adat," tandas Koster.
Dalam bidang pariwisata, kata Koster, pembangunan pariwisata berorientasi pada pariwisata berbasis budaya dan berkualitas. Maka, dilakukan penertiban tata niaga pariwisata seperti menertibkan wisatawan yang melanggar aturan (praktek jual beli kepala, bisnis wisata ilegal, bisnis wisata murahan yang dapat merusak citra dan pasar pariwisata Bali). Juga telah dilaksanakan kegiatan ‘Balingkang Kintamani Festival di Kabupaten Bangli, 6 Februari 2019.
Dirancang pula kebijakan standardisasi penyelenggaraan kepariwisataan secara komprehensif, serta bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota menertibkan usaha pariwisata yang melanggar Perda. "Saya konsisten mengerahkan Satpol PP untuk menertibkan hal ini, untuk itu saya minta dukungan semua pihak terutama PHRI untuk mendukung penertiban ini. Jadi, nggak ada lagi wisatawan yang nakal atau jual beli kepala yang merusak citra Bali," katanya.
Sementara, di bidang infrastruktur, saat ini tengah dibangun Shortcut Titik 3-4 dan Shortcut Titik 5-6 di Jalur Utama Denpasar-Singaraja via Bedugul. Shortcut Titik 3-4 dan Titik 5-6 akan tuntas Desember 2019 nanti. Kemudian, dilanjut dengan pembangunan Shortcut Titik 1-2, Titik 7-9, dan Titik 9-10 di jalur yang sama yang ditarget rampung tahun 2020. Selanjutnya, ditambah dengan pembangunan Shortcut Titik 11-12 di Bangkiang Sidem, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Buleleng tahun 2021. “Pembebasan lahan memakai dana dari APBD Bali, sedangkan pembangunan ruas jalan shortcut dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tegas Koster.
Selain shortcut, juga akan dilakukan pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo di Banjar Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Ka-rangasem untuk Kapal Cruise, dengan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan dan pihak ketiga, yang akan selesai tahun 2020. Juga ada pembangunan Dermaga Segitiga Sanur (Denpasar)-Nusa Penida (Klungkung)-Nusa Lembongan (Klungkung) tahun 2019.
Tidak hanya getol soal infrastruktur. Gubernur Koster juga bertekad terus menguatkan adat dan budaya Bali sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Sebagai bukti komitmennya, Koster akan membangun Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali di bekas Kantor Basawlu Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar. "Sekarang ini Kantor Majelis Adat numpang di Dinas Kebudayaan. Nanti saya bangunin gedung bagus. Tidak pakai dana APBD, tapi CSR. Dari BPD Bali sudah siap Rp 4 miliar. Belum lagi dari pihak bank lain dan perusahaan lainnya di Bali. Saya minta mereka berkomitmen untuk desa adat ini," tegas mantan anggota Komisi X DPR RI tiga periode ini.
Selama setahun memimpin Bali, Koster juga telah tunjukan sikap sutindih dengan Bali. Terakhir, dia stop reklamasi yang dilakukan Pelindo III di kawasan Pelabuhan Benoa, Kecamatan Denpasar Selatan, karena merusak lingkungan. Bahkan, Koster sampai melaporkan reklamasi itu kepada Wapres Jusuf Kalla. Pada akhirnya, Pelindo III disemprit Wapres. Kemudian, Pelindo III mengakui bersalah dan minta maaf kepada Guberur Koster.
Bukan hanya melaksanakan action bersama jajarannya, Gubernur Koster juga menguji dengan survei internal atas capaiannya dalam memimpin Bali. Dalam tiga kali tahapan survei, hasilnya menunjukkan trend kenaikan keyakinan masyarakat terhadap kepempinan Koster-Cok Ace. Pada Maret 2019, tingkat keyakinan masyarakat baru mencapai 78,00 persen. Sedangkan per Agustus 2019, tingkat keyakinan masyarakat tembus angka 92,3 persen.
Demikian pula tiga kali survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Koster-Cok Ace, menunjukkan trend naik. Dalam survei bulan Maret 2019, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemim-pinan Koster-Cok Ace batu mencapai 84,00 persen. Sedangkan per Agustus 2019, tingkat kepuasan masyarakat sudah tembus angka 92,2 persen. *nat
Gubernur Koster menyatakan, visi menuju Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yaitu alam, krama, dan kebudayaan Bali, berdasarkan konsep Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Arah kebijakan dan program pembangunan mencakup 5 bidang prioritas. Pertama, pangan, sandang, dan papan. Kedua, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Kelima, bidang pariwisata.
"Di tahun pertama, kami siapkan fondasi yang kuat berupa regulasi. Keseluruhan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) ini yang dijadikan dasar hukum untuk menata secara fundamental dan komprehensif, sebagai dasar pelaksanan program ke depan mewujudkan visi kita bersama," papar Koster.
Bahkan, kata Koster, Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, yani Prgub Nomor 97 Tahun 2018. Koster menguraikan, selain produk legislasi, juga telah dilaksanakan berbagai program/kegiatan sebagai implementasi langsung dari visi.
Dalam bidang pangan, sandang, dan papan, berbagai langkah nyata telah dilakukan. Di antaranya, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal, membangun kerja sama (MoU) antara kelompok tani (sebagai produsen) dengan hotel, restoran, dan pasar swalayan (sebagai konsumen) dalam pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal. Juga mengembangkan industri arak Bali di Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Tabanan.
Dalam bidang kesehatan, telah dibangun Gedung Pusat Pengolahan Pascapanen Tanaman Obat (P4TO) dan perlengkapannya sebanyak 3 unit di Kabupaten Karangasem, Bangli, dan Tabanan, yang akan menjadi pusat pengembangan produk obat tradisional Bali (herbal/usadha Bali). Di samping itu, juga dibangun Gedung unit Layanan Kanker Terpadu di RS Bali Mandara dan pembangunan Gedung Unit Rehabilitasi Narkoba di RSJ Provinsi Bali di Bangli.
"Kita punya lontar dan sastra terkait pengolahan pengobatan herbal, tapi tidak dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi. Untuk itu, produk herbal kita berdayakan. Bali juga provinsi pertama yang pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang sudah mencapai 97,12 persen Universal Health Coverage (UHC)," papar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sedangkan di bidang adat, kata Koster, untuk pertama kalinya dalam sejarah, desa adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Hal tersebut telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda Desa Adat ini mengatur secara menyeluruh mengenai keberadaan desa adat dengan me-mberi kewenangan yang kuat kepada desa adat.
Selain itu, juga dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru lingkup Pemprov Bali, yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Perda yang berkaitan dengan OPD ini sedang diproses oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada prinsipnya, Kemendagri telah menyetujui terbentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. "Astungkara, niat dan upaya ini berhasil. Untuk pertama kali dalam sejarah pemerintahan di Bali dibentuk dinas yang secara khusus mengurus desa adat. Lembaga inilah yang akan mengarahkan dan mengoptimalkan perencanaan serta pelaksanaan program desa adat," tandas Koster.
Dalam bidang pariwisata, kata Koster, pembangunan pariwisata berorientasi pada pariwisata berbasis budaya dan berkualitas. Maka, dilakukan penertiban tata niaga pariwisata seperti menertibkan wisatawan yang melanggar aturan (praktek jual beli kepala, bisnis wisata ilegal, bisnis wisata murahan yang dapat merusak citra dan pasar pariwisata Bali). Juga telah dilaksanakan kegiatan ‘Balingkang Kintamani Festival di Kabupaten Bangli, 6 Februari 2019.
Dirancang pula kebijakan standardisasi penyelenggaraan kepariwisataan secara komprehensif, serta bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota menertibkan usaha pariwisata yang melanggar Perda. "Saya konsisten mengerahkan Satpol PP untuk menertibkan hal ini, untuk itu saya minta dukungan semua pihak terutama PHRI untuk mendukung penertiban ini. Jadi, nggak ada lagi wisatawan yang nakal atau jual beli kepala yang merusak citra Bali," katanya.
Sementara, di bidang infrastruktur, saat ini tengah dibangun Shortcut Titik 3-4 dan Shortcut Titik 5-6 di Jalur Utama Denpasar-Singaraja via Bedugul. Shortcut Titik 3-4 dan Titik 5-6 akan tuntas Desember 2019 nanti. Kemudian, dilanjut dengan pembangunan Shortcut Titik 1-2, Titik 7-9, dan Titik 9-10 di jalur yang sama yang ditarget rampung tahun 2020. Selanjutnya, ditambah dengan pembangunan Shortcut Titik 11-12 di Bangkiang Sidem, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Buleleng tahun 2021. “Pembebasan lahan memakai dana dari APBD Bali, sedangkan pembangunan ruas jalan shortcut dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tegas Koster.
Selain shortcut, juga akan dilakukan pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo di Banjar Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Ka-rangasem untuk Kapal Cruise, dengan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan dan pihak ketiga, yang akan selesai tahun 2020. Juga ada pembangunan Dermaga Segitiga Sanur (Denpasar)-Nusa Penida (Klungkung)-Nusa Lembongan (Klungkung) tahun 2019.
Tidak hanya getol soal infrastruktur. Gubernur Koster juga bertekad terus menguatkan adat dan budaya Bali sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Sebagai bukti komitmennya, Koster akan membangun Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali di bekas Kantor Basawlu Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar. "Sekarang ini Kantor Majelis Adat numpang di Dinas Kebudayaan. Nanti saya bangunin gedung bagus. Tidak pakai dana APBD, tapi CSR. Dari BPD Bali sudah siap Rp 4 miliar. Belum lagi dari pihak bank lain dan perusahaan lainnya di Bali. Saya minta mereka berkomitmen untuk desa adat ini," tegas mantan anggota Komisi X DPR RI tiga periode ini.
Selama setahun memimpin Bali, Koster juga telah tunjukan sikap sutindih dengan Bali. Terakhir, dia stop reklamasi yang dilakukan Pelindo III di kawasan Pelabuhan Benoa, Kecamatan Denpasar Selatan, karena merusak lingkungan. Bahkan, Koster sampai melaporkan reklamasi itu kepada Wapres Jusuf Kalla. Pada akhirnya, Pelindo III disemprit Wapres. Kemudian, Pelindo III mengakui bersalah dan minta maaf kepada Guberur Koster.
Bukan hanya melaksanakan action bersama jajarannya, Gubernur Koster juga menguji dengan survei internal atas capaiannya dalam memimpin Bali. Dalam tiga kali tahapan survei, hasilnya menunjukkan trend kenaikan keyakinan masyarakat terhadap kepempinan Koster-Cok Ace. Pada Maret 2019, tingkat keyakinan masyarakat baru mencapai 78,00 persen. Sedangkan per Agustus 2019, tingkat keyakinan masyarakat tembus angka 92,3 persen.
Demikian pula tiga kali survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Koster-Cok Ace, menunjukkan trend naik. Dalam survei bulan Maret 2019, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemim-pinan Koster-Cok Ace batu mencapai 84,00 persen. Sedangkan per Agustus 2019, tingkat kepuasan masyarakat sudah tembus angka 92,2 persen. *nat
1
Komentar