Inspektorat Bali Kerahkan 16 Pengawas ke Buleleng
Inspektorat Pemprov Bali mulai melaksanakan pembinaan dan pengawasan (Binwas) di lingkup Pemkab Buleleng.
SINGARAJA, NusaBali
Binwas dilaksanakan hingga 30 September 2019. Dalam Binwas ini Inspektorat Pemprov Bali mengerahkan 16 anggota.
Rencana Binwas itu diungkapkan oleh Inspektorat Pemprov Bali I Wayan Sugiada usai pertemuan dengan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Jalan Pahlawan, Singaraja, Selasa (3/9) pagi.
Inspektur I Wayan Sugiada menyebutkan sesuai dengan instruksi Gubernur Bali, Binwas menyangkut bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan aturan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur berhak melakukan pengawasan kepada kabupaten/kota. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, Gubernur dibantu oleh Inspektorat Provinsi. “Kami membantu pak gubernur dalam melaksanakan binwas ke kabupaten/kota,” katanya.
Dikatakan, tujuan Binwas guna memastikan jalannya pemerintahan di Buleleng sesuai dengan koridor peraturan yang ada. Di samping itu, penyelenggaraan pemerintah daerah di Buleleng sudah berjalan efektif, ekonomis dan akuntabel. Secara komprehensif, hal-hal yang perlu disikapi bersama, akan dilakukan pembinaan. “Pengawasan ini juga berkaitan dengan koordinasi supervise pencegahan (korsupgah) yang dilakukan oleh KPK,” jelas Sugiada.
Pada Binwas kali ini, bakal ada tujuh dinas/badan, dan tiga bagian di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buleleng, yang dijadikan sampel oleh Inspektorat Bali dalam Binwas tersebut.
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyambut baik langkah Pemprov Bali melaksanakan Binwas, dalam rangka meningkatkan kinerja dan membuat pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Disamping itu, Binwas akan sangat bermanfaat bagi Pemkab Buleleng mengingat ada sinkronisasi regulasi di dalamnya. Ada juga skala prioritas yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. “Ini penting karena harapan saya ke depan kepada para kepala SKPD untuk menganggarkan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi saya sebagai kepala daerah,” jelasnya.
Selain itu, bidang pertanggungjawaban juga mulai ditingkatkan. Melalui binwas ini, diharapkan kepada Inspektorat Bali jika ada yang perlu diperbaiki, untuk dibantu perbaikannya. Evaluasi diperlukan agar apa yang dilakukan Pemkab Buleleng sesuai dengan aturan-aturan atau pun kaidah-kaidah yang ada. Termasuk dalam penanggungjawaban kegiatan. “Guna memberikan pertanggungjawaban sesuai standar-standar keuangan,” ujar Bupati Agus Suradnyana. *k19
Rencana Binwas itu diungkapkan oleh Inspektorat Pemprov Bali I Wayan Sugiada usai pertemuan dengan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Jalan Pahlawan, Singaraja, Selasa (3/9) pagi.
Inspektur I Wayan Sugiada menyebutkan sesuai dengan instruksi Gubernur Bali, Binwas menyangkut bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan aturan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur berhak melakukan pengawasan kepada kabupaten/kota. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, Gubernur dibantu oleh Inspektorat Provinsi. “Kami membantu pak gubernur dalam melaksanakan binwas ke kabupaten/kota,” katanya.
Dikatakan, tujuan Binwas guna memastikan jalannya pemerintahan di Buleleng sesuai dengan koridor peraturan yang ada. Di samping itu, penyelenggaraan pemerintah daerah di Buleleng sudah berjalan efektif, ekonomis dan akuntabel. Secara komprehensif, hal-hal yang perlu disikapi bersama, akan dilakukan pembinaan. “Pengawasan ini juga berkaitan dengan koordinasi supervise pencegahan (korsupgah) yang dilakukan oleh KPK,” jelas Sugiada.
Pada Binwas kali ini, bakal ada tujuh dinas/badan, dan tiga bagian di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buleleng, yang dijadikan sampel oleh Inspektorat Bali dalam Binwas tersebut.
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyambut baik langkah Pemprov Bali melaksanakan Binwas, dalam rangka meningkatkan kinerja dan membuat pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Disamping itu, Binwas akan sangat bermanfaat bagi Pemkab Buleleng mengingat ada sinkronisasi regulasi di dalamnya. Ada juga skala prioritas yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. “Ini penting karena harapan saya ke depan kepada para kepala SKPD untuk menganggarkan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi saya sebagai kepala daerah,” jelasnya.
Selain itu, bidang pertanggungjawaban juga mulai ditingkatkan. Melalui binwas ini, diharapkan kepada Inspektorat Bali jika ada yang perlu diperbaiki, untuk dibantu perbaikannya. Evaluasi diperlukan agar apa yang dilakukan Pemkab Buleleng sesuai dengan aturan-aturan atau pun kaidah-kaidah yang ada. Termasuk dalam penanggungjawaban kegiatan. “Guna memberikan pertanggungjawaban sesuai standar-standar keuangan,” ujar Bupati Agus Suradnyana. *k19
1
Komentar