nusabali

Bupati Artha Lantik 349 BPD Se-Jembrana

  • www.nusabali.com-bupati-artha-lantik-349-bpd-se-jembrana

Bupati Jembrana I Putu Artha melantik sebanyak 349 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 41 desa se-Kabupaten Jembrana, Senin (2/9).

NEGARA, NusaBali

Pelantikan serentak anggota BPD masa bakti 2019–2025 itu dilaksanakan di GOR Krisna Jvara, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana.

Hadir di acara pelantikan BPD tersebut Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Dandim 1617/Jembrana Letkol Kav Djefri Marsono Hanok, para camat serta perbekel se-Kabupaten Jembrana. Saat mengikuti pelantikan tersebut, para anggota BPD ini sebagian besar mengenakan busana adat Bali berwarna putih.

Bupati Artha mengajak seluruh anggota BPD bekerja sama dan berkomunikasi dengan perangkat desa. BPD harus menjadi jembatan utama yang menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat. “Jangan sampai anggota BPD tidak mampu memahami agenda-agenda yang telah dirumuskan. BPD juga diharapkan mampu mendukung pembaharuan di desa,” ujarnya.

Menurutnya, BPD harus bisa menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mengukur potensi dan permasalahan yang dihadapi di desa masing-masing. Dalam menjalankan fungsi aspirasi, pihaknya meminta BPD mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Karena itu, sudah seharusnya BPD berpartner dengan perbekel. Menjaga keharmonisan dalam membangun desa,” kata Bupati Artha.

Sementara Wabup Kembang meminta anggota BPD segera melakukan langkah-langkah rekonsiliasi. “Perbedaan tidak untuk dipelihara. Tapi segera konsolidasi merangkul calon yang tidak terpilih. Jangan sampai terjadi konflik horizontal karena Jembrana butuh persatuan untuk membangun,” tandasnya.

Wabup Kembang menegaskan, para anggota BPD ini sudah sah secara sekala maupun niskala. Karena itu, dia meminta BPD segera bekerja, melakukan tugas dan wewenang mengontrol pembangunan di desa. “Bantu kepala desa memastikan berbagai mimpi besar pembangunan di desa. Pastikan juga APBDes nanti lebih banyak untuk program-program pemberdayaan di masyarakat. Harus bersama-sama. Desa yang maju tidak cukup dengan kepala desa yang kuat saja. Tapi juga didukung pengawasan optimal dari BPD,” kata Wabup Kembang. *ode

loading...

Komentar