Rebutan Ketua BK, Sumadhi Vs Togog Sengit
Tiga pimpinan DPRD Gianyar periode 2019-2024 telah diambil sumpahnya oleh Ketua PN Gianyar Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja SH MH, di Gedung DPRD setempat, Senin (2/9).
GIANYAR, NusaBali
Mereka, yakni Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta (PDIP), Wakil Ketua IGN Anom Masta (Golkar) dan Ida Bagus Gaga Adi Saputra alias Gus Gaga (Demokrat).
Selanjutnya, DPRD Gianyar akan menggelar pemilihan enam alat kelengkapan dewan (AKD) melalui Rapat Paripurna Pembentukan AKD, Selasa (3/9). Khusus untuk posisi Ketua BK (Badan Kehormatan), nama anggota Fraksi PDIP I Ketut Sumadhi dan anggota Fraksi Golkar I Made Togog dipastikan sama-sama kuat akan merebut jabatan itu. Sumadhi politisi asal Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar yang dalam Pileg 2019 lolos ke kursi legislatif dari Dapil II Kecamatan Sukawati dengan perolehan 7.332 suara. Sedangkan, Togog mantan Wakil Ketua DPRD Gianyar 2014-2019 asal Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, dari Dapil Gianyar 5, Kecamatan Tegallalang/Payangan dengan perolehan 4.597 suara.
Ditemui di DPRD Gianyar, Senin (2/9), Togog mengakui Fraksi Golkar telah mengutus dirinya untuk duduk di BK. Namun dia mengakui masih melakukan lobi-lobi untuk merebut jabatan ketua BK itu. “Lobi-lobi ini hanya di tingkat fraksi, tidak oleh pimpinan masing-masing partai,” ujarnya. Tentang dirinya yang dijagokan menjabat ketua BK, Togog mengaku belum pasti. “Karena yang namanya politik, last minute bisa berubah,” jelasnya.
Informasi di DPRD Gianyar, nama Togog kuat karena adanya wacana politik di DPRD Gianyar terkait ‘Fraksi PDIP jangan sampai menyapu bersih AKD’. Namun nama Sumadhi juga tak kalah kuat. Karena PDIP punya modal dua suara dari lima anggota BK, sehingga tinggal merebut satu suara lagi untuk memenangkan perebutan ketua BK.
Pada posisi ini, Sumadhi lebih diunggulkan ketimbang Togog. Karena Togog lebih repot melobi Fraksi Demokrat dan Fraksi Indonesia Raya (FIR) atau Gabungan Gerindra 3 dan PKPI 1. Tiga suara BK lainnya, yakni masing-masing satu dari Fraksi Golkar, Demokrat, dan FIR. “Sumadhi lebih unggul dalam perebutan jabatan ketua BK, karena Fraksi PDIP juga menentukan jabatan wakil ketua dan sekretaris dalam empat komisi. Dua jabatan ini bisa dikompensasi untuk satu suara dari Fraksi Demokrat atau FIR atau selain Golkar,” ujar sumber di DPRD setempat. *lsa
Selanjutnya, DPRD Gianyar akan menggelar pemilihan enam alat kelengkapan dewan (AKD) melalui Rapat Paripurna Pembentukan AKD, Selasa (3/9). Khusus untuk posisi Ketua BK (Badan Kehormatan), nama anggota Fraksi PDIP I Ketut Sumadhi dan anggota Fraksi Golkar I Made Togog dipastikan sama-sama kuat akan merebut jabatan itu. Sumadhi politisi asal Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar yang dalam Pileg 2019 lolos ke kursi legislatif dari Dapil II Kecamatan Sukawati dengan perolehan 7.332 suara. Sedangkan, Togog mantan Wakil Ketua DPRD Gianyar 2014-2019 asal Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, dari Dapil Gianyar 5, Kecamatan Tegallalang/Payangan dengan perolehan 4.597 suara.
Ditemui di DPRD Gianyar, Senin (2/9), Togog mengakui Fraksi Golkar telah mengutus dirinya untuk duduk di BK. Namun dia mengakui masih melakukan lobi-lobi untuk merebut jabatan ketua BK itu. “Lobi-lobi ini hanya di tingkat fraksi, tidak oleh pimpinan masing-masing partai,” ujarnya. Tentang dirinya yang dijagokan menjabat ketua BK, Togog mengaku belum pasti. “Karena yang namanya politik, last minute bisa berubah,” jelasnya.
Informasi di DPRD Gianyar, nama Togog kuat karena adanya wacana politik di DPRD Gianyar terkait ‘Fraksi PDIP jangan sampai menyapu bersih AKD’. Namun nama Sumadhi juga tak kalah kuat. Karena PDIP punya modal dua suara dari lima anggota BK, sehingga tinggal merebut satu suara lagi untuk memenangkan perebutan ketua BK.
Pada posisi ini, Sumadhi lebih diunggulkan ketimbang Togog. Karena Togog lebih repot melobi Fraksi Demokrat dan Fraksi Indonesia Raya (FIR) atau Gabungan Gerindra 3 dan PKPI 1. Tiga suara BK lainnya, yakni masing-masing satu dari Fraksi Golkar, Demokrat, dan FIR. “Sumadhi lebih unggul dalam perebutan jabatan ketua BK, karena Fraksi PDIP juga menentukan jabatan wakil ketua dan sekretaris dalam empat komisi. Dua jabatan ini bisa dikompensasi untuk satu suara dari Fraksi Demokrat atau FIR atau selain Golkar,” ujar sumber di DPRD setempat. *lsa
Komentar