Golkar Serahkan 10 SK Pimpinan Dewan
Suardika Selamat Jabat Wakil Ketua DPRD Jembrana
Sugawa Korry mengatakan keputusan DPP tersebut wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh jajaran partai di daerah.
DENPASAR, NusaBali
DPD I Golkar Bali secara resmi serahkan SK DPP Golkar untuk penunjukan kader Golkar yang diplot menjadi pimpinan di DPRD Bali. 10 SK DPP Golkar untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten dan Kota serta SK DPP Golkar untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Bali diserahkan di Kantor DPD I Golkar Bali, Jalan Surapati 9 Denpasar, Jumat (30/8) sore.
SK DPP Golkar langsung dijemput Anggota Pemenangan Pemilu Wilayah Bali/Korwil Bali DPP Golkar, Dewa Made Widiasa Nida, dari Jakarta dan diplenokan di DPD I Golkar Bali, kemarin. SK DPP yang ditandatangani Korbid Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir dan Sekjen DPP Golkar, Lodewijk Paulus, kemudian diserahkan kepada para kader yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua Dewan.
Kader yang menerima SK DPP untuk menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten dan Kota serta Provinsi hadir langsung dan dapat arahan. Mereka adalah untuk Wakil Ketua DPRD Bali dipercayakan kembali kepada Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Denpasar kembali diberikan ke I Wayan Mariyana Wandira. Sementara Wakil Ketua DPRD Badung dipercayakan kepada I Wayan Suyasa. Suyasa yang menjabat sebagai Plt Ketua DPD II Golkar Badung ini melenggang dengan mudah tanpa pesaing. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Tabanan jatuh ke tangan Ni Made Meliani. Sebaliknya yang mengejutkan Wakil Ketua DPRD Jembrana dipercayakan kepada Wayan Suardika.
Suardika sebelumnya dilengserkan menjadi Ketua DPD II Golkar Jembrana. Namun karena tidak melawan saat diberhentikan, jabatan Wakil Ketua DPRD Jembrana akhirnya diberikan kepada mantan Ketua KNPI Bali ini. Sementara untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Buleleng dipercayakan kepada I Ketut Susila Umbara.
Sementara di Kabupaten Karangasem jabatan Wakil Ketua DPRD Karangasem diberikan kepada Nengah Sumardi yang tak lain adalah adik mantan Ketua DPD II Golkar Karangasem, I Wayan Geredeg. Sementara di Kabupaten Bangli jabatan Wakil Ketua DPRD Bangli dipercayakan kepada I Nyoman Budiada. Walaupun Budiada termasuk kader baru di Golkar Bangli, namun namanya diusulkan dari Bali. Kemudian Wakil Ketua DPRD Gianyar dipercayakan kepada Anak Agung Anom Masta. Sementara Wakil Ketua DPRD Klungkung jatuh ke tangan Tjokorda Gde Agung.
Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer didampingi Dewa Nida dan Sekretaris DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry usai penyerahan SK DPP Golkar untuk jabatan pimpinan dewan di kabupaten dan kota serta provinsi mengatakan keputusan DPP tersebut wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh jajaran partai di daerah. "Keputusan DPP ini adalah berdasarkan usulan di daerah dengan pertimbangan matang. Mulai dari senioritas dan posisi di struktur. "Keputusan DPP ini wajib dilaksanakan di daerah. Apa yang diputuskan DPP Golkar untuk posisi pimpinan dewan ini supaya dilaksanakan oleh kader dengan sebaik-baiknya. Kader yang ditugaskan supaya benar-benar maksimal bekerja di lembaga dewan mengawal aspirasi rakyat," tegas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ini.
Soal jabatan Wakil Ketua DPRD Jembrana yang dijatah kepada Suardika meskipun dilengserkan sebagai Ketua DPD II karena dianggap tidak sejalan dengan Golkar Bali dibantah Demer. "Suardika ketika di-plt-kan tidak melakukan perlawanan. Dia tidak menggugat ketika di-plt-kan. Jadi kita pertimbangkan mempercayakan Suardika sebagai Wakil Ketua DPRD Jembrana," tegas Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Partai Golkar ini.
Sementara Dewa Nida yang menjemput SK DPP Golkar untuk jabatan pimpinan dewan tersebut berharap mereka yang dipercaya oleh DPP supaya betul-betul bekerja dan membesarkan Partai Golkar secara maksimal. "Mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan menjaga citra partai di legislatif," tegas mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung ini.
Dewa Nida menegaskan DPP Golkar melalui Ketua Umum, Airlangga Hartarto, menitip pesan kepada kader yang ditunjuk sebagai pimpinan dewan agar maksimal mengawal aspirasi rakyat. "Kritis, konstruktif dan solutif. Menjadikan jabatan ini sebagai amanah yang harus diemban dengan baik. Golkar mendapatkan kursi wakil ketua dewan di kabupaten dan kota serta provinsi. Itu artinya Golkar dipercaya rakyat. Jadi kepercayaan rakyat ini harus dibuktikan dengan kinerja maksimal," tegas politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung ini. *nat
SK DPP Golkar langsung dijemput Anggota Pemenangan Pemilu Wilayah Bali/Korwil Bali DPP Golkar, Dewa Made Widiasa Nida, dari Jakarta dan diplenokan di DPD I Golkar Bali, kemarin. SK DPP yang ditandatangani Korbid Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir dan Sekjen DPP Golkar, Lodewijk Paulus, kemudian diserahkan kepada para kader yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua Dewan.
Kader yang menerima SK DPP untuk menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten dan Kota serta Provinsi hadir langsung dan dapat arahan. Mereka adalah untuk Wakil Ketua DPRD Bali dipercayakan kembali kepada Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Denpasar kembali diberikan ke I Wayan Mariyana Wandira. Sementara Wakil Ketua DPRD Badung dipercayakan kepada I Wayan Suyasa. Suyasa yang menjabat sebagai Plt Ketua DPD II Golkar Badung ini melenggang dengan mudah tanpa pesaing. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Tabanan jatuh ke tangan Ni Made Meliani. Sebaliknya yang mengejutkan Wakil Ketua DPRD Jembrana dipercayakan kepada Wayan Suardika.
Suardika sebelumnya dilengserkan menjadi Ketua DPD II Golkar Jembrana. Namun karena tidak melawan saat diberhentikan, jabatan Wakil Ketua DPRD Jembrana akhirnya diberikan kepada mantan Ketua KNPI Bali ini. Sementara untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Buleleng dipercayakan kepada I Ketut Susila Umbara.
Sementara di Kabupaten Karangasem jabatan Wakil Ketua DPRD Karangasem diberikan kepada Nengah Sumardi yang tak lain adalah adik mantan Ketua DPD II Golkar Karangasem, I Wayan Geredeg. Sementara di Kabupaten Bangli jabatan Wakil Ketua DPRD Bangli dipercayakan kepada I Nyoman Budiada. Walaupun Budiada termasuk kader baru di Golkar Bangli, namun namanya diusulkan dari Bali. Kemudian Wakil Ketua DPRD Gianyar dipercayakan kepada Anak Agung Anom Masta. Sementara Wakil Ketua DPRD Klungkung jatuh ke tangan Tjokorda Gde Agung.
Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer didampingi Dewa Nida dan Sekretaris DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry usai penyerahan SK DPP Golkar untuk jabatan pimpinan dewan di kabupaten dan kota serta provinsi mengatakan keputusan DPP tersebut wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh jajaran partai di daerah. "Keputusan DPP ini adalah berdasarkan usulan di daerah dengan pertimbangan matang. Mulai dari senioritas dan posisi di struktur. "Keputusan DPP ini wajib dilaksanakan di daerah. Apa yang diputuskan DPP Golkar untuk posisi pimpinan dewan ini supaya dilaksanakan oleh kader dengan sebaik-baiknya. Kader yang ditugaskan supaya benar-benar maksimal bekerja di lembaga dewan mengawal aspirasi rakyat," tegas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ini.
Soal jabatan Wakil Ketua DPRD Jembrana yang dijatah kepada Suardika meskipun dilengserkan sebagai Ketua DPD II karena dianggap tidak sejalan dengan Golkar Bali dibantah Demer. "Suardika ketika di-plt-kan tidak melakukan perlawanan. Dia tidak menggugat ketika di-plt-kan. Jadi kita pertimbangkan mempercayakan Suardika sebagai Wakil Ketua DPRD Jembrana," tegas Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Partai Golkar ini.
Sementara Dewa Nida yang menjemput SK DPP Golkar untuk jabatan pimpinan dewan tersebut berharap mereka yang dipercaya oleh DPP supaya betul-betul bekerja dan membesarkan Partai Golkar secara maksimal. "Mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan menjaga citra partai di legislatif," tegas mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung ini.
Dewa Nida menegaskan DPP Golkar melalui Ketua Umum, Airlangga Hartarto, menitip pesan kepada kader yang ditunjuk sebagai pimpinan dewan agar maksimal mengawal aspirasi rakyat. "Kritis, konstruktif dan solutif. Menjadikan jabatan ini sebagai amanah yang harus diemban dengan baik. Golkar mendapatkan kursi wakil ketua dewan di kabupaten dan kota serta provinsi. Itu artinya Golkar dipercaya rakyat. Jadi kepercayaan rakyat ini harus dibuktikan dengan kinerja maksimal," tegas politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung ini. *nat
Komentar