Kemenag Bangli Terendah di Survei Layanan Publik
Survei Ombudsman, Cuma Kemenag Denpasar Masuk Zona Hijau
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali berinisiatif melakukan survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik terhadap Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.
DENPASAR, NusaBali
Dari hasil survei yang dilakukan ORI Bali, Juli-Agustus 2019 ini, Kemenag Kabupaten Bangli menduduki posisi terendah kepatuhan standar pelayanan publik.
Ini buat pertama kalinya ORI Perwakilan Bali lakukan survei terhadap Kemenag Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang bertujuan untuk melihat apakah instansi bersangkutan sudah punya standar pelayanan publik atau belum. Hasil survei tersebut telah dirilis di Kantor ORI Perwakilan Bali, Jalan Melati Denpasar, Jumat (30/8).
“Kami merasa Kementerian Agama ini memiliki akses pelayanan ke publik cukup tinggi. Misalnya, pelayanan haji pasti ke Kementerian Agama. Apalagi, sekarang ada mandat baru yaitu pasraman untuk agama Hindu,” ujar Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab.
Umar menyebutkan, pada survei pertama Kemenag Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, ada tiga produk layanan publik yang disurvei. Pertama, layanan pendaftaran haji. Kedua, layanan tunjangan profesi guru. Ketiga, layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal.
Sedangkan untuk Kemenag Provinsi Bali, produk layanan yang disurvei adalah layanan izin pendirian kantor penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara ibadah haji umrah, layanan rekomendasi tanda daftar pasraman formal dan non formal, serta layanan surat rekomendasi izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA). Tiga produk layanan tersebut dipilih, karena paling banyak diakses publik.
Berdasarkan hasil survei ORI Bali, empat daerah masuk zona merah, karena menduduki posisi bawah, yakni Kemenag Kabupaten Bangli, Kemenag Kabupaten Buleleng, Kemenang Kabupaten Badung, dan Kemenag Kabupaten Tabanan. Kemenag Bangli mendapat nilai terendah dalam survei, di mana tiga produk layanan semuanya mendapat nilai 31,50.
Posisi terendah kedua diduduki Kemenag Buleleng dengan nilai rata-rata 47,50. Rinciannya, nilai untuk layanan pendaftaran haji 71,50, layanan tunjangan profesi guru 35,50, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 35,50. Sedangkan posisi terendah ketiga diduduki Kemenag Badung dengan nilai rata-rata 52,00. Rinciannya, layanan pendaftaran haji dapat nilai 68,00, layanan tunjangan profesi guru 44,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 44,00. Kemudian, Kemenag Tabanan juga masuk zona merah dengan nilai rata-rata 54,00, di mana ketiga produk layanan publiknya mendapat nilai sama.
Sedangkan yang masuk zona kuning berdasarkan survei ORI Bali adalah Kemenag Jembrana, Kemenag Gianyar, Kemenag Karangasem, Kemenang Klungkung, dan Kemenag Provinsi Bali. Kemenag Jembrana memperoleh nilai rata 64,00 (layanan pendaftaran haji 76,00, layanan tunjangan profesi guru 58,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 58,00).
Kemenag Gianyar dengan nilai rata-rata 67,00 (layanan pendaftaran haji 81,00, layanan tunjangan profesi guru 63,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 57,00). Kemenag Karangasem mendapat nilai rata-rata 80,00 (layanan pendaftaran haji 104,00, layanan tunjangan profesi guru 68,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 68,00). Kemenag Klungkung mendapat nilai rata-rata 85,00 (survei layanan produk layanan pendaftaran haji dapat angka 81,00, layanan tunjangan profesi guru 81,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 93,00).
Sementara, Kemenag Provinsi Bali menduduki zona kuning dengan nilai rata-rata 76,00. Rinciannya, layanan izin pendirian kantor penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara ibadah haji umrah 88,00, layanan rekomendasi tanda daftar pasraman formal dan non formal 70,00, serta layanan surat rekomendasi izin tinggal terbatas bagi WNA 70,00.
Berdasarkan hasil survei, hanya Kemenag Kota Denpasar yang mampu menembus zona hijau, dengan nilai rata-rata 94,00. Rinciannya produk layanan pendaftaran haji dapat nilai 96,00, layanan tunjangan profesi guru 108,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 78,00.
“Kami mengamati sendiri, meskipun mandatnya banyak, tapi ternyata persiapannya masih kurang. Mereka memang sudah melayani setiap hari, tapi tidak menggunakan standar. Perlu diingatkan bahwasanya standar itu harus dijadikan sebagai pedoman. Mereka (Kemenang Provinsi Bali dan Kabupaten Kota se-Bali, Red) menerima hasil survei ini dan berkomitmen untuk memperbaiki. Tahun depan kita lihat lagi,” tandas Umar.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Bangli, Made Subawa SE MPdH, mengatakan dari sisi SDM, jumlah pegawai di instansinya terbatas. Dari 80 tenaga yang ada, 40 orang sudah menjadi guru di sekolah umum, 9 orang pengawas dan penyuluh, dan 32 orang pegawai struktural. Namun, dalam survei yang dilakukan ORI Bali ini, dia menilai jumlah pegawai tidak terlalu signifikan mempengaruhi hasil survei.
“Saya kira sudah jelas di mana kelemahan-kelemahan kita yang akan jadi bahan evaluasi. Paling tidak, yang merah ini bisa jadi kuning. Tapi saya kira, dari survei ini tidak terlalu signifikan jumlah pegawai menjadi penentu,” ujar Made Subawa.
Sedangkan Kakanwil Kemenag Provinsi Bali, I Nyoman Lastra, mengaku setelah adanya survei ini, pihaknya harus mulai giat berbenah untuk melakukan pemerataan pelayanan. “Kami sebenarnya sudah lakukan pembenahan itu. Semua sudah ada SOP, tapi karena tidak diperlihatkan atau dipasang, sehingga tidak diketahui oleh publik. Tentu ini jadi evaluasi bagi kami. Tahun depan, semoga bisa masuk zona hijau. Yang memang dianggap kurang, kami akan penuhi,” jelas Nyoman Lastra.
Menurut Lastra, tempat fasilitas untuk penyandang disabilitas juga disoroti dalam survei ini. Kanwil Kemenag Bali sendiri sudah mempersiapkan fasilitas untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. “Mungkin masih ada beberapa yang belum memiliki kursi roda, tapi akses untuk mereka sudah kami siapkan. Termasuk arena bermain anak dan tempat menyusui,” tegas Lastra. *ind
Ini buat pertama kalinya ORI Perwakilan Bali lakukan survei terhadap Kemenag Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang bertujuan untuk melihat apakah instansi bersangkutan sudah punya standar pelayanan publik atau belum. Hasil survei tersebut telah dirilis di Kantor ORI Perwakilan Bali, Jalan Melati Denpasar, Jumat (30/8).
“Kami merasa Kementerian Agama ini memiliki akses pelayanan ke publik cukup tinggi. Misalnya, pelayanan haji pasti ke Kementerian Agama. Apalagi, sekarang ada mandat baru yaitu pasraman untuk agama Hindu,” ujar Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab.
Umar menyebutkan, pada survei pertama Kemenag Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, ada tiga produk layanan publik yang disurvei. Pertama, layanan pendaftaran haji. Kedua, layanan tunjangan profesi guru. Ketiga, layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal.
Sedangkan untuk Kemenag Provinsi Bali, produk layanan yang disurvei adalah layanan izin pendirian kantor penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara ibadah haji umrah, layanan rekomendasi tanda daftar pasraman formal dan non formal, serta layanan surat rekomendasi izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA). Tiga produk layanan tersebut dipilih, karena paling banyak diakses publik.
Berdasarkan hasil survei ORI Bali, empat daerah masuk zona merah, karena menduduki posisi bawah, yakni Kemenag Kabupaten Bangli, Kemenag Kabupaten Buleleng, Kemenang Kabupaten Badung, dan Kemenag Kabupaten Tabanan. Kemenag Bangli mendapat nilai terendah dalam survei, di mana tiga produk layanan semuanya mendapat nilai 31,50.
Posisi terendah kedua diduduki Kemenag Buleleng dengan nilai rata-rata 47,50. Rinciannya, nilai untuk layanan pendaftaran haji 71,50, layanan tunjangan profesi guru 35,50, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 35,50. Sedangkan posisi terendah ketiga diduduki Kemenag Badung dengan nilai rata-rata 52,00. Rinciannya, layanan pendaftaran haji dapat nilai 68,00, layanan tunjangan profesi guru 44,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 44,00. Kemudian, Kemenag Tabanan juga masuk zona merah dengan nilai rata-rata 54,00, di mana ketiga produk layanan publiknya mendapat nilai sama.
Sedangkan yang masuk zona kuning berdasarkan survei ORI Bali adalah Kemenag Jembrana, Kemenag Gianyar, Kemenag Karangasem, Kemenang Klungkung, dan Kemenag Provinsi Bali. Kemenag Jembrana memperoleh nilai rata 64,00 (layanan pendaftaran haji 76,00, layanan tunjangan profesi guru 58,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 58,00).
Kemenag Gianyar dengan nilai rata-rata 67,00 (layanan pendaftaran haji 81,00, layanan tunjangan profesi guru 63,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 57,00). Kemenag Karangasem mendapat nilai rata-rata 80,00 (layanan pendaftaran haji 104,00, layanan tunjangan profesi guru 68,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 68,00). Kemenag Klungkung mendapat nilai rata-rata 85,00 (survei layanan produk layanan pendaftaran haji dapat angka 81,00, layanan tunjangan profesi guru 81,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 93,00).
Sementara, Kemenag Provinsi Bali menduduki zona kuning dengan nilai rata-rata 76,00. Rinciannya, layanan izin pendirian kantor penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara ibadah haji umrah 88,00, layanan rekomendasi tanda daftar pasraman formal dan non formal 70,00, serta layanan surat rekomendasi izin tinggal terbatas bagi WNA 70,00.
Berdasarkan hasil survei, hanya Kemenag Kota Denpasar yang mampu menembus zona hijau, dengan nilai rata-rata 94,00. Rinciannya produk layanan pendaftaran haji dapat nilai 96,00, layanan tunjangan profesi guru 108,00, serta layanan pendirian pasraman Hindu formal dan non formal 78,00.
“Kami mengamati sendiri, meskipun mandatnya banyak, tapi ternyata persiapannya masih kurang. Mereka memang sudah melayani setiap hari, tapi tidak menggunakan standar. Perlu diingatkan bahwasanya standar itu harus dijadikan sebagai pedoman. Mereka (Kemenang Provinsi Bali dan Kabupaten Kota se-Bali, Red) menerima hasil survei ini dan berkomitmen untuk memperbaiki. Tahun depan kita lihat lagi,” tandas Umar.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Bangli, Made Subawa SE MPdH, mengatakan dari sisi SDM, jumlah pegawai di instansinya terbatas. Dari 80 tenaga yang ada, 40 orang sudah menjadi guru di sekolah umum, 9 orang pengawas dan penyuluh, dan 32 orang pegawai struktural. Namun, dalam survei yang dilakukan ORI Bali ini, dia menilai jumlah pegawai tidak terlalu signifikan mempengaruhi hasil survei.
“Saya kira sudah jelas di mana kelemahan-kelemahan kita yang akan jadi bahan evaluasi. Paling tidak, yang merah ini bisa jadi kuning. Tapi saya kira, dari survei ini tidak terlalu signifikan jumlah pegawai menjadi penentu,” ujar Made Subawa.
Sedangkan Kakanwil Kemenag Provinsi Bali, I Nyoman Lastra, mengaku setelah adanya survei ini, pihaknya harus mulai giat berbenah untuk melakukan pemerataan pelayanan. “Kami sebenarnya sudah lakukan pembenahan itu. Semua sudah ada SOP, tapi karena tidak diperlihatkan atau dipasang, sehingga tidak diketahui oleh publik. Tentu ini jadi evaluasi bagi kami. Tahun depan, semoga bisa masuk zona hijau. Yang memang dianggap kurang, kami akan penuhi,” jelas Nyoman Lastra.
Menurut Lastra, tempat fasilitas untuk penyandang disabilitas juga disoroti dalam survei ini. Kanwil Kemenag Bali sendiri sudah mempersiapkan fasilitas untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. “Mungkin masih ada beberapa yang belum memiliki kursi roda, tapi akses untuk mereka sudah kami siapkan. Termasuk arena bermain anak dan tempat menyusui,” tegas Lastra. *ind
1
Komentar