Satu Pengawas Tangani 120 TK
Disdikpora kesulitan mengangkat tenaga pengawas karena di setiap TK masih kekurangan guru.
AMLAPURA, NusaBali
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem kesulitan tenaga pengawas TK (Taman Kanak-Kanak). Dari 120 TK, baru ditangani 1 tenaga pengawas. Idealnya, 10 TK ditangani 1 pengawas. Artinya masih kekurangan 11 tenaga pengawas.
Kepala Disdikpora Karangasem, I Gusti Ngurah Kartika mengatakan minimnya tenaga pengawas menyebabkan tenaga yang ada sampai kewalahan menjalankan tugas. Apalagi jumlah TK terus bertambah setiap tahun. “Target awal ada delapan tenaga pengawas TK. Tiap kecamatan satu pengawas,” ungkap Gusti Ngurah Kartika, Selasa (27/8). Di Karangasem ada 120. Kecamatan Rendang sebanyak 9 TK, Kecamatan Sidemen 10 TK, Kecamatan Manggis 20 TK, Kecamatan Karangasem 27 TK, Kecamatan Abang 12 TK, Kecamatan Bebandem 15 TK, Kecamatan Selat 17 TK, dan Kecamatan Kubu 10 TK.
Gusti Ngurah Kartika mengungkapkan kesulitan mengangkat tenaga pengawas TK sebab di setiap TK rata-rata kekurangan guru. Jika dialihkan jadi pengawas, syaratnya mesti dari guru PNS. Sedangkan guru PNS mengajar di TK masih langka. Syarat lain jadi pengawas mesti melalui pendidikan calon pengawas (cawas). “Jumlah TK di Karangasem terus meningkat, animo masyarakat mendirikan TK sangat tinggi namun kurang tenaga guru,” jelasnya.
Koordinator Pengawas Karangasem, Ida Bagus Nyoman Japa mengatakan, dampak kekurangan tenaga pengawas menyebabkan satu pengawas harus keliling memantau seluruh TK. “Prioritaskan dulu TK negeri,” jelas Ida Bagus Nyoman Japa. Ketua IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) Cabang Karangasem I Dewa Ayu Anom Pratiwi membenarkan di Karangasem hanya ada satu petugas pengawas TK yakni I Made Suarta. “Kunjungan pengawas ke TK Negeri Pembina Karangasem tidak menentu,” katanya.
Pengawas TK, I Made Suarta mengaku selama ini menyiasati menjalankan program kerja dengan prioritas melakukan pengawasan di 5 TK negeri. Sisanya mengawasi TK swasta yang masuk dapodik (daftar pokok pendidikan) di 22 TK. Mengoptimalkan pengawasan menyasar TK lainnya dengan cara mendatangi KKG (Kelompok Kerja Guru) di tiap kecamatan dan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), dan PKG (Pusat Kegiatan Guru). “Itu semua diprogram untuk mendatangi tiap kecamatan,” katanya. Kendala yang sering dihadapi yakni kegiatan KKG sering bersamaan dengan KKC kecamatan lainnya. “KKG yang mana duluan mengundang, itulah yang didatangi,” ungkapnya. *k16
Kepala Disdikpora Karangasem, I Gusti Ngurah Kartika mengatakan minimnya tenaga pengawas menyebabkan tenaga yang ada sampai kewalahan menjalankan tugas. Apalagi jumlah TK terus bertambah setiap tahun. “Target awal ada delapan tenaga pengawas TK. Tiap kecamatan satu pengawas,” ungkap Gusti Ngurah Kartika, Selasa (27/8). Di Karangasem ada 120. Kecamatan Rendang sebanyak 9 TK, Kecamatan Sidemen 10 TK, Kecamatan Manggis 20 TK, Kecamatan Karangasem 27 TK, Kecamatan Abang 12 TK, Kecamatan Bebandem 15 TK, Kecamatan Selat 17 TK, dan Kecamatan Kubu 10 TK.
Gusti Ngurah Kartika mengungkapkan kesulitan mengangkat tenaga pengawas TK sebab di setiap TK rata-rata kekurangan guru. Jika dialihkan jadi pengawas, syaratnya mesti dari guru PNS. Sedangkan guru PNS mengajar di TK masih langka. Syarat lain jadi pengawas mesti melalui pendidikan calon pengawas (cawas). “Jumlah TK di Karangasem terus meningkat, animo masyarakat mendirikan TK sangat tinggi namun kurang tenaga guru,” jelasnya.
Koordinator Pengawas Karangasem, Ida Bagus Nyoman Japa mengatakan, dampak kekurangan tenaga pengawas menyebabkan satu pengawas harus keliling memantau seluruh TK. “Prioritaskan dulu TK negeri,” jelas Ida Bagus Nyoman Japa. Ketua IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) Cabang Karangasem I Dewa Ayu Anom Pratiwi membenarkan di Karangasem hanya ada satu petugas pengawas TK yakni I Made Suarta. “Kunjungan pengawas ke TK Negeri Pembina Karangasem tidak menentu,” katanya.
Pengawas TK, I Made Suarta mengaku selama ini menyiasati menjalankan program kerja dengan prioritas melakukan pengawasan di 5 TK negeri. Sisanya mengawasi TK swasta yang masuk dapodik (daftar pokok pendidikan) di 22 TK. Mengoptimalkan pengawasan menyasar TK lainnya dengan cara mendatangi KKG (Kelompok Kerja Guru) di tiap kecamatan dan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), dan PKG (Pusat Kegiatan Guru). “Itu semua diprogram untuk mendatangi tiap kecamatan,” katanya. Kendala yang sering dihadapi yakni kegiatan KKG sering bersamaan dengan KKC kecamatan lainnya. “KKG yang mana duluan mengundang, itulah yang didatangi,” ungkapnya. *k16
Komentar