Konsorsium Terjun Cek Lokasi Bandara di Kubutambahan
Feasibilty Studi Proyek Bandara Tuntas
SINGARAJA, NusaBali
Rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng memasuki babak baru. Pihak konsorsium telah merampungkan Feasibilty Studi (FS) atau studi kelayakan atas lokasi bandara, termasuk akses dari Bali Selatan menuju Bali Utara. Konsorsium juga sudah terjun untuk cek lokasi bandara, Selasa (27/8).
Konsorsium pembangunan bandara yang terdiri dari PT PP (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I, dan Perusahaan Daerah (Perusda) Bali, terjun meninjau lokasi bandara di kawasan Bukit Teletubbies, Desa Kubutambahan, Selasa siang. Usai cek lokasi bandara, pimpinan tiga perusahaan tersebut diterima Wakil Bupati Buleleng, dr Nyoman Sujidra SpOG di Kantor Bupati Buleleng di Singaraja, kemarin sore sekitar pukul 16.00 Wita.
Pihak konsorsium, termasuk Dirut PT PP (Persero) Tbk Lukman Hidayat dan Dirut PT Angkasa Pura I Faik Fahmi, melakukan pertemuan tertutup denmgan Wabup Nyoman Sutjidra selama 15 menit di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng. Setelah pertemuan, dilakukan sesi foto bersama di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng.
Dirut PT PP (Persero) Tbk, Lukman Hidayat, mengatakan pihaknya sengaja datang ke Buleleng untuk memastikan kondisi lapangan terkait rencana pembangungan bandara di Desa Kubutambahan. Pasalnya, pihak konsorsium sudah menuntaskan feasibility study (FS) rencana pembangunan bandara tersebut.
“Kami ingin pastikan bahwa studi yang kami buat kondisinya sudah mendekati kondisi lapangan, sehingga tidak ada yang salah. Proses lainnya yang perlu diselesaikan sampai nanti kami ditetapkan sebagai pemrakarsa (pembangunan bandara), sedang jalan,” tegas Lukman.
Setelah melihat kondisi lapangan, kata Lukman, konsorsium akan melakukan kajian kembali bersama Kementerian Perhubungan. Dengan begitu, nantinya proyek Bandara Internasional Balu Utara bisa dilaksanakan secara konkret. “Belum tentu pendapat saya benar, kan harus didengar juga pendapat yang lain, termasuk konsultan. Kami akan rumuskan yang terbaik bagi konsorsium,” jeas Lukman.
Disinggung mengenai skema pembangunan bandara, menurut Lukman, nantinya akan digunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Skema itu telah disetujui Kementerian Perhubungan. “Mekanismenya hanya satu, KPBU itu. Kami sudah duduk bersama Kemenhub dan semua sedang berjalan,” papar Lukman.
Sementara, Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra mengatakan pihaknya hanya mendengarkan pemaparan tentang hasil studi yang telah disusun konsorsium. Menurut Sutjidra, FS yang dibawa konsorsium nantinya akan menjadi dasar penetapan lokasi (Penlok) Bandara, sebagaimana dijanjikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat berkunjung ke lokasi bandara di Kubutambagan, Desember 2018 silam.
“Penlok Bandara itu kan harus sudah ada FS-nya, kajian teknis, dan ada kesiapan pengamanan lahan. Itu syarat penetapan lokasi. Jadi, nanti FS mereka (konsorsium) yang akan dipakai,” papar Sutjidra.
Sutjidra menyebutkan, rencana pembangunan bandara intertnasional di Kubutambahan tinggal beberapa langkah lagi. Yakni, menyangkut administrasi lahan dan penyesuaian-penyesuaian dengan Peraturan Daerah (Perda), seperti Perda RTRW Provinsi Bali. “Termasuk akses dari Bali Selatan menuju Bali Utara juga sudah ada kajiannya. Waktu tempuh yang diperlukan dari Bali Selatan ke Bali Utara minimal 1,5 jam,” tegas politisi PDIP asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini.
Menurut Sutjidra, konsorsium sudah memenuhi petunjuk yang diminta Kemenhub. Kini, Pemkab Buleleng hanya perlu memberikan sejumlah rekomendasi lainnya, sebelum izin penetapan lokasi bandara diterbitkan Kemenhub. “Ada beberapa rekomendasi lain, seperti kesiapan perlindungan lahan. Setelah ini, akan ada pembicaraan lebih lanjut yang melibatkan Pemkab Buleleng, Pemprov Bali, Desa Adat Kubutambahan, dan konsorsium,” terang Sutjdira.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebelumnya sudah sempat terjun meninjau lokasi bandara di Desa Kubutambahan, 30 Desember 2018 lalu. Kala itu, Menhub Budi Karya disambut langsung Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.
Menurut Menhub Budi Karya, setelah meninjau lokasi bandara, pihaknya akan secepatnya menyusun fiasibility study (FS) mulai Januari 2019, dengan meminta masukan dari Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng terkait masalah lahan. Setelah FS rampung, Kemenhub akan menerbitkan izin penetapan lokasi (Penlok) Bandara. Setelah ada Penlok, akan dilakukan bidding contest atau proses tender dengan pihak swasta. Budi Karya menyebutkan, proses pembangunan Bandara Internasional Bali Utara akan didanai melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Berselang 2 bulan pasca kunjungan Menhub Budi Karya, Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya, juga sempat terjun ke lokasi bandara di Bukit Teletubies, Desa Kubutambahan, 21 Februari 2019. Tokoh adat asal Papua ini terjun ke lolokasi untuk bertatap muka dengan prajuru adat dan krama setempat. Staf Khusus Presiden pun berjanji akan perjuangkan agar izin penetapan lokasi (Penlok) Bandara secepatnya terbit. *k19
Konsorsium pembangunan bandara yang terdiri dari PT PP (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I, dan Perusahaan Daerah (Perusda) Bali, terjun meninjau lokasi bandara di kawasan Bukit Teletubbies, Desa Kubutambahan, Selasa siang. Usai cek lokasi bandara, pimpinan tiga perusahaan tersebut diterima Wakil Bupati Buleleng, dr Nyoman Sujidra SpOG di Kantor Bupati Buleleng di Singaraja, kemarin sore sekitar pukul 16.00 Wita.
Pihak konsorsium, termasuk Dirut PT PP (Persero) Tbk Lukman Hidayat dan Dirut PT Angkasa Pura I Faik Fahmi, melakukan pertemuan tertutup denmgan Wabup Nyoman Sutjidra selama 15 menit di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng. Setelah pertemuan, dilakukan sesi foto bersama di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng.
Dirut PT PP (Persero) Tbk, Lukman Hidayat, mengatakan pihaknya sengaja datang ke Buleleng untuk memastikan kondisi lapangan terkait rencana pembangungan bandara di Desa Kubutambahan. Pasalnya, pihak konsorsium sudah menuntaskan feasibility study (FS) rencana pembangunan bandara tersebut.
“Kami ingin pastikan bahwa studi yang kami buat kondisinya sudah mendekati kondisi lapangan, sehingga tidak ada yang salah. Proses lainnya yang perlu diselesaikan sampai nanti kami ditetapkan sebagai pemrakarsa (pembangunan bandara), sedang jalan,” tegas Lukman.
Setelah melihat kondisi lapangan, kata Lukman, konsorsium akan melakukan kajian kembali bersama Kementerian Perhubungan. Dengan begitu, nantinya proyek Bandara Internasional Balu Utara bisa dilaksanakan secara konkret. “Belum tentu pendapat saya benar, kan harus didengar juga pendapat yang lain, termasuk konsultan. Kami akan rumuskan yang terbaik bagi konsorsium,” jeas Lukman.
Disinggung mengenai skema pembangunan bandara, menurut Lukman, nantinya akan digunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Skema itu telah disetujui Kementerian Perhubungan. “Mekanismenya hanya satu, KPBU itu. Kami sudah duduk bersama Kemenhub dan semua sedang berjalan,” papar Lukman.
Sementara, Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra mengatakan pihaknya hanya mendengarkan pemaparan tentang hasil studi yang telah disusun konsorsium. Menurut Sutjidra, FS yang dibawa konsorsium nantinya akan menjadi dasar penetapan lokasi (Penlok) Bandara, sebagaimana dijanjikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat berkunjung ke lokasi bandara di Kubutambagan, Desember 2018 silam.
“Penlok Bandara itu kan harus sudah ada FS-nya, kajian teknis, dan ada kesiapan pengamanan lahan. Itu syarat penetapan lokasi. Jadi, nanti FS mereka (konsorsium) yang akan dipakai,” papar Sutjidra.
Sutjidra menyebutkan, rencana pembangunan bandara intertnasional di Kubutambahan tinggal beberapa langkah lagi. Yakni, menyangkut administrasi lahan dan penyesuaian-penyesuaian dengan Peraturan Daerah (Perda), seperti Perda RTRW Provinsi Bali. “Termasuk akses dari Bali Selatan menuju Bali Utara juga sudah ada kajiannya. Waktu tempuh yang diperlukan dari Bali Selatan ke Bali Utara minimal 1,5 jam,” tegas politisi PDIP asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini.
Menurut Sutjidra, konsorsium sudah memenuhi petunjuk yang diminta Kemenhub. Kini, Pemkab Buleleng hanya perlu memberikan sejumlah rekomendasi lainnya, sebelum izin penetapan lokasi bandara diterbitkan Kemenhub. “Ada beberapa rekomendasi lain, seperti kesiapan perlindungan lahan. Setelah ini, akan ada pembicaraan lebih lanjut yang melibatkan Pemkab Buleleng, Pemprov Bali, Desa Adat Kubutambahan, dan konsorsium,” terang Sutjdira.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebelumnya sudah sempat terjun meninjau lokasi bandara di Desa Kubutambahan, 30 Desember 2018 lalu. Kala itu, Menhub Budi Karya disambut langsung Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.
Menurut Menhub Budi Karya, setelah meninjau lokasi bandara, pihaknya akan secepatnya menyusun fiasibility study (FS) mulai Januari 2019, dengan meminta masukan dari Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng terkait masalah lahan. Setelah FS rampung, Kemenhub akan menerbitkan izin penetapan lokasi (Penlok) Bandara. Setelah ada Penlok, akan dilakukan bidding contest atau proses tender dengan pihak swasta. Budi Karya menyebutkan, proses pembangunan Bandara Internasional Bali Utara akan didanai melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Berselang 2 bulan pasca kunjungan Menhub Budi Karya, Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya, juga sempat terjun ke lokasi bandara di Bukit Teletubies, Desa Kubutambahan, 21 Februari 2019. Tokoh adat asal Papua ini terjun ke lolokasi untuk bertatap muka dengan prajuru adat dan krama setempat. Staf Khusus Presiden pun berjanji akan perjuangkan agar izin penetapan lokasi (Penlok) Bandara secepatnya terbit. *k19
Komentar