Evaluasi LPMP, Kualitas Mutu SD dan SMP Bermasalah
Ketua Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Bali, I Made Alit Dwitama, menghadiri desiminasi pemetaan mutu pendidikan SD dan SMP di Vila Surgawi, Banjar Ujung Desa, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Senin (26/8).
AMLAPURA, NusaBali
Dikatakan, hasil evaluasi menunjukkan kualitas mutu pendidikan tingkat SD dan SMP di Karangasem masih bermasalah. Masalah ini tak hanya terjadi di Karangasem, juga melanda Bali bahkan nasional.
Alit Dwitama mengatakan, masalah di 356 SD dan 54 SMP Karangasem beragam mengacu implementasi delapan standar pendidikan. Misalnya untuk SD, nyaris di semua sekolah mengalami kendala sarana dan prasarana serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan di tingkat SMP masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan, terutama belum adanya tenaga laboran dan pustakawan. Sehingga jika sekolah bersangkutan diakreditasi, maka skor pengelolaan lab dan perpustakaan sangat rendah. “Masalah sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi masalah nasional. Terutama di SMP, belum adanya tenaga laboran dan pustakawan,” jelas Alit Dwitama.
Ketua KKPS SD, Ngakan Putu Suarjana, mengatakan rata-rata di SD kurang sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Meski demikian proses pembelajaran telah mampu optimal. “Buktinya proses pembelajaran berjalan optimal bahkan berprestasi. Itu artinya komitmen guru memajukan pendidikan sangat tinggi,” jelas Ngakan Putu Suarjana. Ketua MKPS I Made Dirga juga mengatakan demikian. Hasil evaluasi mutu pendidikan nantinya untuk diimbaskan ke sekolah yang kualitasnya masih kurang. “Secara umum di SMP belum ada petugas laboran dan pustakawan menyebabkan skor akreditasi nol, itu kendala nasional, tetap diupayakan pengadaan tenaga itu melalui diklat,” jelas Made Dirga.
Acara desiminasi mutu pendidikan yang dibuka Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri, disebutkan setidaknya dukungan pemerintah setiap tahun dengan menaikkan biaya pendidikan. “Coba lihat formasi APBD sejak tahun 2016, anggaran pendidikan terus meningkat, itu artinya agar kualitas pendidikan juga meningkat,” jelas Bupati Mas Sumatri. *k16
Alit Dwitama mengatakan, masalah di 356 SD dan 54 SMP Karangasem beragam mengacu implementasi delapan standar pendidikan. Misalnya untuk SD, nyaris di semua sekolah mengalami kendala sarana dan prasarana serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan di tingkat SMP masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan, terutama belum adanya tenaga laboran dan pustakawan. Sehingga jika sekolah bersangkutan diakreditasi, maka skor pengelolaan lab dan perpustakaan sangat rendah. “Masalah sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi masalah nasional. Terutama di SMP, belum adanya tenaga laboran dan pustakawan,” jelas Alit Dwitama.
Ketua KKPS SD, Ngakan Putu Suarjana, mengatakan rata-rata di SD kurang sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Meski demikian proses pembelajaran telah mampu optimal. “Buktinya proses pembelajaran berjalan optimal bahkan berprestasi. Itu artinya komitmen guru memajukan pendidikan sangat tinggi,” jelas Ngakan Putu Suarjana. Ketua MKPS I Made Dirga juga mengatakan demikian. Hasil evaluasi mutu pendidikan nantinya untuk diimbaskan ke sekolah yang kualitasnya masih kurang. “Secara umum di SMP belum ada petugas laboran dan pustakawan menyebabkan skor akreditasi nol, itu kendala nasional, tetap diupayakan pengadaan tenaga itu melalui diklat,” jelas Made Dirga.
Acara desiminasi mutu pendidikan yang dibuka Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri, disebutkan setidaknya dukungan pemerintah setiap tahun dengan menaikkan biaya pendidikan. “Coba lihat formasi APBD sejak tahun 2016, anggaran pendidikan terus meningkat, itu artinya agar kualitas pendidikan juga meningkat,” jelas Bupati Mas Sumatri. *k16
Komentar