Bali Usulkan 2.000 CPNS dan P3K ke Pusat
Sementara Disetujui Pusat Baru 1.000 Orang
DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali usulkan kuota CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke pusat sebanyak 2.000. Usulan itu untuk memenuhi pegawai yang pensiun mencapai 700 orang dan kebutuhan P3K di OPD.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Kamis (22/8) mengatakan, saat ini Pemprov Bali mengajukan kuota sebanyak 2.000 orang dengan spesifikasi khusus, sesuai dengan kebutuhan pegawai. Usulannya pun sudah maju ke Badan Kepegawaian Nasional. "Yang kita usulkan sebanyak 2.000. Dari kuota itu sudah langsung disetorkan spesifikasinya. Misalnya untuk penyuluh pertanian. Sudah harus ada dalam usulan. Nggak gelondongan seperti pola lama, " jelas Lihadnyana.
Usulan kuota CPNS dan P3K ini sudah merupakan maping kebutuhan pegawai di Pemprov Bali Tahun 2019 dengan menghitung PNS yang pensiun tahun ini. "Jadi yang usulkan kita sudah langsung ada pemetaan kebutuhan di masing-masing dinas. Jumlah yang pensiun dari PNS dan kebutuhan pegawai P3K," ujar mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini.
Terus apakah sudah ada lampu hijau dari pusat? "Sementara ini pusat memberikan persetujuan 1.000 orang saja. 300 orang untuk CPNS dan sisanya P3K. Tahun ini kan ada 700 orang pegawai Pemprov Bali akan pensiun. Segitu disetujui ya kita laksanakan," ujar Lihadnyana.
Dikatakan, rekrutmen CPNS dan P3K ini tetap akan melalui prosedur testing seperti sebelumnya. Semuanya akan berjalan ketat dan transparan. Begitu pelaksanaan seleksi berjalan para peserta sudah bisa tahu nilainya dan rankingnya. Jadi tidak ada yang bermain-main dalam proses seleksi. "Sama dengan sebelumnya. Seleksinya transparan dan tidak ada ruang kasak -kusuk," tegas Lihadnyana.
Lihadnyana menyebutkan dalam usulan kuota CPNS dan P3K tersebut sekarang tergantung pusat. "Kami usulkan 2.000. Sekarang pusat kan melakukan kajian sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maka berapapun kuota yang diberikan secara final nanti kita terima," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
Usulan ini menurut Lihadnyana salah satunya untuk mendukung program prioritas visi misi Gubernur Bali : Nangun Sat Kertih Loka Bali. Termasuk nanti akan ada OPD baru yakni Dinas Pemajuan Adat dan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang akan mendukung visi misi kepala daerah. "Kebutuhan pegawai dengan OPD baru ini tentu akan dilakukan seleksi secara profesional," tegas Lihadnyana.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya yang membidangi aparatur negara secara terpisah mengatakan rekrutmen pegawai di Pemprov Bali akan diharapkan melibatkan Ombudsman, dan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. "Kita pengalaman dengan rekrutmen pegawai di Rumah Sakit Bali Mandara yang menuai banyak protes dan gaduh. Maka harus transparan dan ruang oknum untuk bermain diminimalisir," ujar politisi asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Badung ini.
Tama Tenaya menyebutkan pengisian posisi yang diusulkan ke pusat juga harus konsisten. "Misalnya Sarjana Pertanian maka harus ditempatkan di Dinas Pertanian. Sehingga nyambung dengan disiplin ilmunya. Dan yang terpenting jangan ada kasak-kusuk supaya tidak jadi gaduh, sekarang sudah jaman terbuka, orang melek hukum," saran Tama Tenaya. *nat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Kamis (22/8) mengatakan, saat ini Pemprov Bali mengajukan kuota sebanyak 2.000 orang dengan spesifikasi khusus, sesuai dengan kebutuhan pegawai. Usulannya pun sudah maju ke Badan Kepegawaian Nasional. "Yang kita usulkan sebanyak 2.000. Dari kuota itu sudah langsung disetorkan spesifikasinya. Misalnya untuk penyuluh pertanian. Sudah harus ada dalam usulan. Nggak gelondongan seperti pola lama, " jelas Lihadnyana.
Usulan kuota CPNS dan P3K ini sudah merupakan maping kebutuhan pegawai di Pemprov Bali Tahun 2019 dengan menghitung PNS yang pensiun tahun ini. "Jadi yang usulkan kita sudah langsung ada pemetaan kebutuhan di masing-masing dinas. Jumlah yang pensiun dari PNS dan kebutuhan pegawai P3K," ujar mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini.
Terus apakah sudah ada lampu hijau dari pusat? "Sementara ini pusat memberikan persetujuan 1.000 orang saja. 300 orang untuk CPNS dan sisanya P3K. Tahun ini kan ada 700 orang pegawai Pemprov Bali akan pensiun. Segitu disetujui ya kita laksanakan," ujar Lihadnyana.
Dikatakan, rekrutmen CPNS dan P3K ini tetap akan melalui prosedur testing seperti sebelumnya. Semuanya akan berjalan ketat dan transparan. Begitu pelaksanaan seleksi berjalan para peserta sudah bisa tahu nilainya dan rankingnya. Jadi tidak ada yang bermain-main dalam proses seleksi. "Sama dengan sebelumnya. Seleksinya transparan dan tidak ada ruang kasak -kusuk," tegas Lihadnyana.
Lihadnyana menyebutkan dalam usulan kuota CPNS dan P3K tersebut sekarang tergantung pusat. "Kami usulkan 2.000. Sekarang pusat kan melakukan kajian sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maka berapapun kuota yang diberikan secara final nanti kita terima," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
Usulan ini menurut Lihadnyana salah satunya untuk mendukung program prioritas visi misi Gubernur Bali : Nangun Sat Kertih Loka Bali. Termasuk nanti akan ada OPD baru yakni Dinas Pemajuan Adat dan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang akan mendukung visi misi kepala daerah. "Kebutuhan pegawai dengan OPD baru ini tentu akan dilakukan seleksi secara profesional," tegas Lihadnyana.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya yang membidangi aparatur negara secara terpisah mengatakan rekrutmen pegawai di Pemprov Bali akan diharapkan melibatkan Ombudsman, dan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. "Kita pengalaman dengan rekrutmen pegawai di Rumah Sakit Bali Mandara yang menuai banyak protes dan gaduh. Maka harus transparan dan ruang oknum untuk bermain diminimalisir," ujar politisi asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Badung ini.
Tama Tenaya menyebutkan pengisian posisi yang diusulkan ke pusat juga harus konsisten. "Misalnya Sarjana Pertanian maka harus ditempatkan di Dinas Pertanian. Sehingga nyambung dengan disiplin ilmunya. Dan yang terpenting jangan ada kasak-kusuk supaya tidak jadi gaduh, sekarang sudah jaman terbuka, orang melek hukum," saran Tama Tenaya. *nat
Komentar