Golkar-NasDem-Hanura Jadi Oposisi di Buleleng
Tolak Posisi AKD Biar Bebas Mengkritisi Kebijakan Eksekutif
SINGARAJA, NusaBali
Setelah PDIP-Gerindra-Demokrat berbagi kuasa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Buleleng 2019-2024, tiga fraksi lainnya langsung merapatkan barisan, yakni Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, dan Fraksi Hanura. Mereka putuskan jadi oposisi di Buleleng dan tolak posisi wakil ketua maupun sekretaris AKD DPRD Buleleng, biar bebas mengkritisi kebijakan eksekutif.
Pucuk pimpinan DPD II Golkar Buleleng, DPD NasDem Buleleng, dan DPC Hanura Buleleng menggelar pertemuan khusus di sebuah rumah makan kawasan Kota Singaraja, Minggu (18/8) pagi. Pertemuan tersebut dihadiri langsung Plt Ketua DPD II Golkar Buleleng Ida Gede Komang Kresna Budi, Ketua DPD NasDem Buleleng Made Suparjo, dan Ketua DPC Hanura Buleleng Ketut Wirsana. Pertemuan kemarin pagi juga menghadirkan seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Buleleng (berjumlah 7 orang), anggota Fraksi NasDem (berjumlah 5 orang), dan anggota Fraksi Hanura (berjumlah 5 orang).
Informasi yang dihimpun NusaBali, dalam pertemuan tersebut dibahas pula sikap Fraksi Gerindra (beranggotakan 5 orang) dan Fraksi Demokrat (beranggotakan 4 orang termasuk 1 kursi dari Partai Perindo) yang menelikung dengan pilih merapat ke Fraksi PDIP (berkekuatan 19 kursi DPRD Buleleng, termasuk 1 anggota dari PKB). Pasalnya, Gerindra dan Demokrat sebelumnya sempat berkomitmen membangun koalisi bersama fraksi-fraksi non PDIP.
Komitmen Gerindra-Demokrat bersama Golkar-NasDem-Hanura tersebut untuk menjegal kekuasaan PDIP di DPRD Buleleng. Komitmen tersebut pun telah dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bersama. Kala itu, surat pernyataan bersama ditandatangani oleh masing-masing pimpinan parpol, kecuali DPC Gerindra dan DPC Demokrat. Gerindra saat itu mempercayakan kepada Bendahara DPC Gerindra Buleleng Kadek Widana (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Buleleng 2014-2019) untuk hadiri pertemuan, sementara Demokrat menyerahkan kepada Sekretaris DPC Demokrat Luh Hesti Ranitasari (Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng 2014-2019) untuk hadir.
Awanlnya, Demokrat (punya 3 kursi DPRD Buleleng hasil Pileg 2019) bersedia berkomitmen setelah berhasil membentuk satu fraksi dengan mengaet Perindo (punya 1 kursi legislatif). Soalnya, pembentukan Fraksi Demokrat dengan menggaet Perindo juga tidak terlepas dari campur tangan NasDem.
Namun belakangan, Fraksi Demokrat ‘main mata’ dengan sang penguasa Fraksi PDIP, hingga mereka kebagian jatah AKD, yakni kursi Ketua Komisi IV DPRD Buleleng yang disebut-sebut akan diduduki Luh Hesti Ranitasari. Demikian juga Fraksi Gerindra, kebagian jatah Ketua Komisi III DPRD Buleleng, yang disebut-sebut akan diduduki Gede Suradnya.
Tapi, versi lain menyebutkan, Gerindra belum sempat tandatangan surat pernyataan bersama dalam membangun koalisi dengan parpol-parpol non PDIP, sehingga masih bebas menentukan pilihan. Rumor yang berkembang, PDIP berhasil mengaet Gerindra dan Demokrat karena surat pernyataan berkomitmen tersebut bocor. PDIP pun berhasil meyakinkan Gerindra dan Demokrat dalam dum-duman (pembagian) jatah kursi AKD, sehingga koalisinya terwujud.
Nah, merasa ditelikung oleh Gerindra dan Demokrat, kini Golkar, NasDem, dan Hanura juga mengambil sikap tegas. Dalam pertemuan kemarin pagi, Golkar-NasDem-Hanura sepakat berkoalisi sebagai oposisi. Mereka pun sepakat akan menolak duduk di kepengurusan AKD, seperti wakil ketua ataupun sekretaris Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, hingga Badan Legislasi (Baleg), dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Buleleng 2019-2024.
Saat dikonfirmasi NusaBali, Plt Ketua DPD II Golkar Buleleng IGK Kresna Budi mengakui ada pertemuan bersama NasDem dan Hanura, kemarin pagi. Namun, Kresna Budi membantah hasil kesepakatan berupa koalisi oposisi. Menurut Kresna Budi, koalisi Golkar-NasDem-Hanura dalam DPRD Buleleng 2019-2024 ini sebagai penyeimbang di Pemkab Buleleng.
“Bukan oposisi ya, kami konstruktif saja. Kalau program pemerintah memang baik, kami dukung. Tetapi kalau kurang, ya akan kami kritisi. Intinya, demi Buleleng semua. Kalau semuanya berpihak menjadi satu, kan kurang bagus juga,” kata politisi asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng yang dua periode secara beruntun lolos ke DPRD Bali dari Golkar Dapil Buleleng ini.
Paparan senada juga disampaikan Ketua DPD NasDem Buleleng, Made Suparjo. Menurut Made Suparjo, guna menjalankan misi sebagai penyeimbang, dalam pertemuan kemarin juga disepakati Golkar-NasDem-Hanura tidak akan meminta posisi di AKD DPRD Buleleng. Dengan begitu, aspirasi yang diperjuangkan nanti murni tanpa ada pengaruh dari siapa pun.
“Kami sudah sepakat tidak mau duduk di posisi AKD DPRD Buleleng, walaupun nanti diberikan. Sekarang bukan itu menjadi tolok ukurnya, tetapi bagaimana menyiapkan SDM yang berkualitas nanti untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara utuh,” tegas politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Sementara itu, Ketua DPC Hanura Buleleng, Ketut Wirsana, mengakui sejak awal membangun koalisi bersama Golkar dan NasDem, pihaknya sudah tegas tidak akan meminta jatah AKD DPRD Buleleng. Pasalnya, dari pengalaman periode 2014-2019 lalu, selain sibuk sendiri, mereka juga tidak maksimal menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Kami sejak awal memang tidak akan meminta jatah AKD. Walaupun diberikan, kami memang tidak ingin lagi mengisi posisi tersebut. Dulu, kami dapat jabatan Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, ya tahu-lah, sibuk sendiri,” tegas politisi Hanura asal Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula yang mantan Wakil Ketua DPRD Buleleng 2014-2019 ini.
Dum-duman jatah pimpinan AKD, sebagaiana diberitakan, langsung dilakukan usai pelantikan anggota DPRD Buleleng 2019-2024 di Singaraja, Kamis (15/8) lalu. Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Demokrat kolaborasi sapu bersih seluruh 6 jabatan Ketua AKD. PDIP selaku pemegang suara mayoritas di parlemen, merebut rebut 4 dari 6 jabatan AKD, sementara 2 kursi lainnya dibagi rata Gerindra dan Demokrat.
Empat (4) jabatan AKD yang diambil Fraksi PDIP DPRD Buleleng 2019-2024 (beranggotakan PDIP dan PKB) yang berkekuatan 19 kursi legislatif atau kuasai 42,22 persen suara parlemen, masing-masing Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua BK, dan Ketua Baleg. Informasinya, kursi Ketua Komisi I DPRD Buleleng dipercayakan kepada Gede Odhy Busana, anggota Fraksi PDIP Dapil Kecamatan Seririt-Gerokgak berstatus incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 5.506 suara.
Sedangkan kursi Ketua Komisi II DPRD Buleleng dipercayakan kepada Putu Mangku Budiasa, anggota Fraksi PDIP Dapil Kecamatan Sukasada berstatus incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 4.794 suara. Untuk kursi Ketua BK DPRD Buleleng, dipercayakan kepada Ni Kadek Turkini, anggota Fraksi PDIP Dapil Kecamatan Buleleng berstatus incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 6.317 suara.
Sementara kursi Ketua Baleg DPRD Buleleng dipercayakan kepada H Muliyadi Putra, anggota Fraksi PDIP yang merupakan politisi PKB dari Dapil Kecamatan Seririt-Gerokgak berstatus incumbent, yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 6.668 suara. Sebaliknya, Fraksi Gerindra DPRD Buleleng kebagian jabatan Ketua Komisi III yang diduduki I Gede Suradnya, anggota Dewan berstatus incumbent dari Dapil Kecamatan Buleleng yang dalam Pileg 2019 lolos ke kursi legislatif dengan perolehan 3.191 suara. Sedangkan Fraksi Demokrat (beranggotakan Demokrat dan Perindo) dapat jatah jabatan Ketua Komisi IV yang diduduki Luh Hesty Ranitasari, anggota Dewan incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan raihan 4.096 suara. *k19
Pucuk pimpinan DPD II Golkar Buleleng, DPD NasDem Buleleng, dan DPC Hanura Buleleng menggelar pertemuan khusus di sebuah rumah makan kawasan Kota Singaraja, Minggu (18/8) pagi. Pertemuan tersebut dihadiri langsung Plt Ketua DPD II Golkar Buleleng Ida Gede Komang Kresna Budi, Ketua DPD NasDem Buleleng Made Suparjo, dan Ketua DPC Hanura Buleleng Ketut Wirsana. Pertemuan kemarin pagi juga menghadirkan seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Buleleng (berjumlah 7 orang), anggota Fraksi NasDem (berjumlah 5 orang), dan anggota Fraksi Hanura (berjumlah 5 orang).
Informasi yang dihimpun NusaBali, dalam pertemuan tersebut dibahas pula sikap Fraksi Gerindra (beranggotakan 5 orang) dan Fraksi Demokrat (beranggotakan 4 orang termasuk 1 kursi dari Partai Perindo) yang menelikung dengan pilih merapat ke Fraksi PDIP (berkekuatan 19 kursi DPRD Buleleng, termasuk 1 anggota dari PKB). Pasalnya, Gerindra dan Demokrat sebelumnya sempat berkomitmen membangun koalisi bersama fraksi-fraksi non PDIP.
Komitmen Gerindra-Demokrat bersama Golkar-NasDem-Hanura tersebut untuk menjegal kekuasaan PDIP di DPRD Buleleng. Komitmen tersebut pun telah dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bersama. Kala itu, surat pernyataan bersama ditandatangani oleh masing-masing pimpinan parpol, kecuali DPC Gerindra dan DPC Demokrat. Gerindra saat itu mempercayakan kepada Bendahara DPC Gerindra Buleleng Kadek Widana (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Buleleng 2014-2019) untuk hadiri pertemuan, sementara Demokrat menyerahkan kepada Sekretaris DPC Demokrat Luh Hesti Ranitasari (Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng 2014-2019) untuk hadir.
Awanlnya, Demokrat (punya 3 kursi DPRD Buleleng hasil Pileg 2019) bersedia berkomitmen setelah berhasil membentuk satu fraksi dengan mengaet Perindo (punya 1 kursi legislatif). Soalnya, pembentukan Fraksi Demokrat dengan menggaet Perindo juga tidak terlepas dari campur tangan NasDem.
Namun belakangan, Fraksi Demokrat ‘main mata’ dengan sang penguasa Fraksi PDIP, hingga mereka kebagian jatah AKD, yakni kursi Ketua Komisi IV DPRD Buleleng yang disebut-sebut akan diduduki Luh Hesti Ranitasari. Demikian juga Fraksi Gerindra, kebagian jatah Ketua Komisi III DPRD Buleleng, yang disebut-sebut akan diduduki Gede Suradnya.
Tapi, versi lain menyebutkan, Gerindra belum sempat tandatangan surat pernyataan bersama dalam membangun koalisi dengan parpol-parpol non PDIP, sehingga masih bebas menentukan pilihan. Rumor yang berkembang, PDIP berhasil mengaet Gerindra dan Demokrat karena surat pernyataan berkomitmen tersebut bocor. PDIP pun berhasil meyakinkan Gerindra dan Demokrat dalam dum-duman (pembagian) jatah kursi AKD, sehingga koalisinya terwujud.
Nah, merasa ditelikung oleh Gerindra dan Demokrat, kini Golkar, NasDem, dan Hanura juga mengambil sikap tegas. Dalam pertemuan kemarin pagi, Golkar-NasDem-Hanura sepakat berkoalisi sebagai oposisi. Mereka pun sepakat akan menolak duduk di kepengurusan AKD, seperti wakil ketua ataupun sekretaris Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, hingga Badan Legislasi (Baleg), dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Buleleng 2019-2024.
Saat dikonfirmasi NusaBali, Plt Ketua DPD II Golkar Buleleng IGK Kresna Budi mengakui ada pertemuan bersama NasDem dan Hanura, kemarin pagi. Namun, Kresna Budi membantah hasil kesepakatan berupa koalisi oposisi. Menurut Kresna Budi, koalisi Golkar-NasDem-Hanura dalam DPRD Buleleng 2019-2024 ini sebagai penyeimbang di Pemkab Buleleng.
“Bukan oposisi ya, kami konstruktif saja. Kalau program pemerintah memang baik, kami dukung. Tetapi kalau kurang, ya akan kami kritisi. Intinya, demi Buleleng semua. Kalau semuanya berpihak menjadi satu, kan kurang bagus juga,” kata politisi asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng yang dua periode secara beruntun lolos ke DPRD Bali dari Golkar Dapil Buleleng ini.
Paparan senada juga disampaikan Ketua DPD NasDem Buleleng, Made Suparjo. Menurut Made Suparjo, guna menjalankan misi sebagai penyeimbang, dalam pertemuan kemarin juga disepakati Golkar-NasDem-Hanura tidak akan meminta posisi di AKD DPRD Buleleng. Dengan begitu, aspirasi yang diperjuangkan nanti murni tanpa ada pengaruh dari siapa pun.
“Kami sudah sepakat tidak mau duduk di posisi AKD DPRD Buleleng, walaupun nanti diberikan. Sekarang bukan itu menjadi tolok ukurnya, tetapi bagaimana menyiapkan SDM yang berkualitas nanti untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara utuh,” tegas politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Sementara itu, Ketua DPC Hanura Buleleng, Ketut Wirsana, mengakui sejak awal membangun koalisi bersama Golkar dan NasDem, pihaknya sudah tegas tidak akan meminta jatah AKD DPRD Buleleng. Pasalnya, dari pengalaman periode 2014-2019 lalu, selain sibuk sendiri, mereka juga tidak maksimal menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Kami sejak awal memang tidak akan meminta jatah AKD. Walaupun diberikan, kami memang tidak ingin lagi mengisi posisi tersebut. Dulu, kami dapat jabatan Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, ya tahu-lah, sibuk sendiri,” tegas politisi Hanura asal Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula yang mantan Wakil Ketua DPRD Buleleng 2014-2019 ini.
Dum-duman jatah pimpinan AKD, sebagaiana diberitakan, langsung dilakukan usai pelantikan anggota DPRD Buleleng 2019-2024 di Singaraja, Kamis (15/8) lalu. Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Demokrat kolaborasi sapu bersih seluruh 6 jabatan Ketua AKD. PDIP selaku pemegang suara mayoritas di parlemen, merebut rebut 4 dari 6 jabatan AKD, sementara 2 kursi lainnya dibagi rata Gerindra dan Demokrat.
Empat (4) jabatan AKD yang diambil Fraksi PDIP DPRD Buleleng 2019-2024 (beranggotakan PDIP dan PKB) yang berkekuatan 19 kursi legislatif atau kuasai 42,22 persen suara parlemen, masing-masing Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua BK, dan Ketua Baleg. Informasinya, kursi Ketua Komisi I DPRD Buleleng dipercayakan kepada Gede Odhy Busana, anggota Fraksi PDIP Dapil Kecamatan Seririt-Gerokgak berstatus incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 5.506 suara.
Sedangkan kursi Ketua Komisi II DPRD Buleleng dipercayakan kepada Putu Mangku Budiasa, anggota Fraksi PDIP Dapil Kecamatan Sukasada berstatus incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 4.794 suara. Untuk kursi Ketua BK DPRD Buleleng, dipercayakan kepada Ni Kadek Turkini, anggota Fraksi PDIP Dapil Kecamatan Buleleng berstatus incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 6.317 suara.
Sementara kursi Ketua Baleg DPRD Buleleng dipercayakan kepada H Muliyadi Putra, anggota Fraksi PDIP yang merupakan politisi PKB dari Dapil Kecamatan Seririt-Gerokgak berstatus incumbent, yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 6.668 suara. Sebaliknya, Fraksi Gerindra DPRD Buleleng kebagian jabatan Ketua Komisi III yang diduduki I Gede Suradnya, anggota Dewan berstatus incumbent dari Dapil Kecamatan Buleleng yang dalam Pileg 2019 lolos ke kursi legislatif dengan perolehan 3.191 suara. Sedangkan Fraksi Demokrat (beranggotakan Demokrat dan Perindo) dapat jatah jabatan Ketua Komisi IV yang diduduki Luh Hesty Ranitasari, anggota Dewan incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan raihan 4.096 suara. *k19
Komentar