Koster Pamer Penerapan Sistem Anti Korupsi di Depan KPK
Anti Korupsi Akan Dimasukkan di Sistem Pendidikan
DENPASAR,NusaBali
Gubernur Bali, Wayan Koster, pamer anti korupsi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara Roadshow Bus KPK 2019 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali (Art Center) Denpasar, Jumat (16/8) pagi. Di hadapan penasehat KPK, Budi Santoso, dan pejabat kabupaten/kota se Bali, Gubernur Koster menyebutkan sudah menerapkan pencegahan korupsi dengan sejumlah program. Salah satunya adalah pemberlakuan pemungutan pajak secara online yang memangkas peluang korupsi di bawah.
Koster menegaskan dalam memimpin pemerintahannya di Bali bersama Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Tjok Ace salah satu visi-misinya adalah membangun pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. “Saya dalam setahun pemerintahan ini salah satu visinya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Saya selalu kerjasama dan koordinasi dengan bidang Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) KPK. Saya mau betul-betul memulai dari pemerintahan saya supaya bersih dari praktik korupsi,” ujar Koster.
Salah satunya bentuk pencegahan korupsi adalah pelayanan pembayaran pajak secara online. Semuanya itu sudah dikoordinasikan langsung dengan pimpinan KPK, Basariah Pandjaitan. “Saya bahkan sudah minta saran pimpinan KPK Ibu Basariah. Salah satunya supaya dalam menciptakan sistem pungutan pajak secara online. Saya sudah terbitkan Pergub Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang integrasi dan sistem data pajak hotel dan restoran,” tegas Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini yang dalam acara ini didampingi Sekda Bali, Dewa Made Indra.
Selain itu Koster menegaskan dalam kegiatan tender pengadaan barang dan jasa tidak boleh lagi ada main-main. Semuanya harus sesuai dengan mekanisme. “Tidak boleh ada yang main-main. Nggak ada main mata dan menimbulkan korupsi,” tegas mantan anggota Komisi X DPR RI 3 periode dapil Bali ini. Nah, dengan sistem yang diterapkan dalam pencegahan korupsi Provinsi Bali memang lumayan berprestasi dalam penilaian KPK.
Dia menyebutkan dalam penilaian KPK dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota dengan kategori terbersih dari korupsi, Provinsi Bali memperoleh ranking 4. Sementara untuk provinsi yang paling patuh dan tertib dan bersih dari korupsi Provinsi Bali menempati ranking 2 dari 34 provinsi. “Tahun depan saya minta Pak Sekda dan jajaran supaya Bali dapat ranking 2 untuk seluruh provinsi, kabupaten dan kota,” kata Koster.
Gubernur Koster menambahkan dalam pengelolaan pemerintahan Provinsi Bali dengan manajemen pembangunan satu pulau dan satu tata kelola pihaknya sedang menyiapkan sistem dari hulu ke hilir dalam memberantas dan mencegah korupsi. Salah satunya dengan menggerakan kearifan lokal. “Nanti ada pendidikan budi pekerti yang diterapkan di sekolah, sikap anti korupsi akan dimasukkan di dalamnya. Kami akan bangkit dengan pendidikan budi pekerti,” tegas suami dramawati, Ni Putu Putri Suastini ini.
Kemarin Koster juga menyampaikan kepada KPK supaya di desa adat ada sanksi adat bagi warga yang melakukan tindak pidana korupsi. “Saya minta kepada desa adat bagi warga yang melakukan korupsi juga disanksi adat. Ini lebih baik dan lebih berat hukumannya ketimbang hukuman lain. Secara moral ini memberikan efek jera,” kata Koster hingga membuat penasehat KPK Budi Santoso manggut-manggut.
Sementara itu, Penasehat KPK Budi Santosa menjelaskan kegiatan roadshow merupakan salah satu langkah KPK dalam melaksanakan tugasnya menekan angka korupsi di Indonesia melalui tindakan pencegahan dengan memberikan pembekalan dan pemahaman terkait korupsi kepada jajaran pemerintah daerah, dan swasta.
”Kita baru bisa melaksanakan di 3 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali,” ujar Budi Santoso. Rencananya kegiatan akan dilaksanakan di 28 kabupaten/kota dari 33 Provinsi, selama 105 hari, dan panjang perjalanan sekitar 28 ribu kilometer. Budi Santoso memuji pemerintahan di Bali yang konsisten dalam memberantas korupsi. Bahkan di Bali sudah ada perguruan tinggi yang yang memasukkan anti korupsi dalam mata kuliah. “Universitas Mahendradatta sudah memasukkan anti korupsi sebagai mata kuliah. Ini harus ditiru kampus-kampus lain di Bali,” tegas Budi Santoso. *nat
Koster menegaskan dalam memimpin pemerintahannya di Bali bersama Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Tjok Ace salah satu visi-misinya adalah membangun pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. “Saya dalam setahun pemerintahan ini salah satu visinya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Saya selalu kerjasama dan koordinasi dengan bidang Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) KPK. Saya mau betul-betul memulai dari pemerintahan saya supaya bersih dari praktik korupsi,” ujar Koster.
Salah satunya bentuk pencegahan korupsi adalah pelayanan pembayaran pajak secara online. Semuanya itu sudah dikoordinasikan langsung dengan pimpinan KPK, Basariah Pandjaitan. “Saya bahkan sudah minta saran pimpinan KPK Ibu Basariah. Salah satunya supaya dalam menciptakan sistem pungutan pajak secara online. Saya sudah terbitkan Pergub Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang integrasi dan sistem data pajak hotel dan restoran,” tegas Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini yang dalam acara ini didampingi Sekda Bali, Dewa Made Indra.
Selain itu Koster menegaskan dalam kegiatan tender pengadaan barang dan jasa tidak boleh lagi ada main-main. Semuanya harus sesuai dengan mekanisme. “Tidak boleh ada yang main-main. Nggak ada main mata dan menimbulkan korupsi,” tegas mantan anggota Komisi X DPR RI 3 periode dapil Bali ini. Nah, dengan sistem yang diterapkan dalam pencegahan korupsi Provinsi Bali memang lumayan berprestasi dalam penilaian KPK.
Dia menyebutkan dalam penilaian KPK dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota dengan kategori terbersih dari korupsi, Provinsi Bali memperoleh ranking 4. Sementara untuk provinsi yang paling patuh dan tertib dan bersih dari korupsi Provinsi Bali menempati ranking 2 dari 34 provinsi. “Tahun depan saya minta Pak Sekda dan jajaran supaya Bali dapat ranking 2 untuk seluruh provinsi, kabupaten dan kota,” kata Koster.
Gubernur Koster menambahkan dalam pengelolaan pemerintahan Provinsi Bali dengan manajemen pembangunan satu pulau dan satu tata kelola pihaknya sedang menyiapkan sistem dari hulu ke hilir dalam memberantas dan mencegah korupsi. Salah satunya dengan menggerakan kearifan lokal. “Nanti ada pendidikan budi pekerti yang diterapkan di sekolah, sikap anti korupsi akan dimasukkan di dalamnya. Kami akan bangkit dengan pendidikan budi pekerti,” tegas suami dramawati, Ni Putu Putri Suastini ini.
Kemarin Koster juga menyampaikan kepada KPK supaya di desa adat ada sanksi adat bagi warga yang melakukan tindak pidana korupsi. “Saya minta kepada desa adat bagi warga yang melakukan korupsi juga disanksi adat. Ini lebih baik dan lebih berat hukumannya ketimbang hukuman lain. Secara moral ini memberikan efek jera,” kata Koster hingga membuat penasehat KPK Budi Santoso manggut-manggut.
Sementara itu, Penasehat KPK Budi Santosa menjelaskan kegiatan roadshow merupakan salah satu langkah KPK dalam melaksanakan tugasnya menekan angka korupsi di Indonesia melalui tindakan pencegahan dengan memberikan pembekalan dan pemahaman terkait korupsi kepada jajaran pemerintah daerah, dan swasta.
”Kita baru bisa melaksanakan di 3 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali,” ujar Budi Santoso. Rencananya kegiatan akan dilaksanakan di 28 kabupaten/kota dari 33 Provinsi, selama 105 hari, dan panjang perjalanan sekitar 28 ribu kilometer. Budi Santoso memuji pemerintahan di Bali yang konsisten dalam memberantas korupsi. Bahkan di Bali sudah ada perguruan tinggi yang yang memasukkan anti korupsi dalam mata kuliah. “Universitas Mahendradatta sudah memasukkan anti korupsi sebagai mata kuliah. Ini harus ditiru kampus-kampus lain di Bali,” tegas Budi Santoso. *nat
Komentar