PDIP-Gerindra-Demokrat Berbagi Kuasa

SINGARAJA, NusaBali
Dum-duman jatah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) langsung dilakukan usai pelantikan anggota DPRD Buleleng 2019-2024 di Singaraja, Kamis (15/8). Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Demokrat kolaborasi sapu bersih seluruh 6 posisi AKD. Sebaliknya, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, dan Fraksi Hanura tidak kebagian jatah AKD DPRD Buleleng hasil Pileg 2019.  

PDIP selaku pemegang suara mayoritas di parlemen, merebut rebut 4 dari 6 jabatan AKD, sementara 2 kursi lainnya dibagi rata Gerindra dan Demokrat. Empat (4) jabatan AKD yang diambil Fraksi PDIP DPRD Buleleng 2019-2024 (beranggotakan PDIP dan PKB) yang berkekuatan 19 kursi legislatif atau kuasai 42,22 persen suara parlemen, masing-masing Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Badan Kehormatan (BK), dan Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda).

Kursi Ketua Komisi I DPRD Buleleng dipercayakan kepada Gede Odhy Busana, anggota Fraksi PDIP Dapil Kecamatan Seririt-Gerokgak berstatus incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 5.506 suara. Sedangkan kursi Ketua Komisi II DPRD Buleleng dipercayakan kepada Putu Mangku Budiasa, anggota Fraksi PDIP Dapil Kecamatan Sukasada berstatus incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 4.794 suara.

Untuk kursi Ketua BK DPRD Buleleng, dipercayakan kepada Ni Kadek Turkini, anggota Fraksi PDIP Dapil Kecamatan Buleleng berstatus incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 6.317 suara. Sementara kursi Ketua Bapemperda DPRD Buleleng dipercayakan kepada H Muliyadi Putra, anggota Fraksi PDIP yang merupakan politisi PKB dari Dapil Kecamatan Seririt-Gerokgak berstatus incumbent, yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan perolehan 6.668 suara.

Sebaliknya, Fraksi Gerindra DPRD Buleleng (berkekuatan 5 kursi parlemen) kebagian jabatan Ketua Komisi III yang diduduki I Gede Suradnya, anggota Dewan berstatus incumbent dari Dapil Kecamatan Buleleng yang dalam Pileg 2019 lolos ke kursi legislatif dengan pero-lehan 3.191 suara. Sedangkan Fraksi Demokrat DPRD Buleleng (beranggotakan Demokrat dan Perindo dengan kekuatan 4 kursi parlemen) dapat jatah jabatan Ketua Komisi IV yang diduduki Luh Hesty Ranitasari, anggota Dewan incumbent yang dalam Pileg 2019 lolos ke legislatif dengan raihan 4.096 suara.

Sementara tiga fraksi lainnya, harus gigit jari karena tanpa kebagian jatah jabatan AKD. Mereka adalah Fraksi Golkar DPRD Buleleng (berkekuatan 7 kursi parlemen), Fraksi NasDem DPRD Buleleng (berkekuatan 5 kursi parlemen), dan Fraksi Hanura DPRD Buleleng (berkekuatan 5 kursi parlemen). Mereka kalah adu kuat dengan kolaborasi Fraksi PDIP-Fraksi Gerindra-Fraksi Demokrat.

Pembagian jatah Ketua AKD antara Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Demokrat dilakukan seusai acara pelantikan anggota DPRD Buleleng 2019-2024 di Gedung Dewan, Jalan Veteran Singaraja, Kamis kemarin. Dum-duman jatah AKD tersebut dihadiri oleh pimpinan partai masing-masing, yakni Ketua DPC PDIP Buleleng Putu Agus Suradnyana, Ketua DPC Gerindra Buleleng Jro Nyoman Ray Yusha, Ketua DPC Demokrat Buleleng Luh Gede Herryani, Ketua PKB Buleleng H Fathul Arifin, dan Ketua DPD Perindo Buleleng I Wayan Suyama. Kehadiran Ketua PKB Buleleng dan Ketua Perindo Buleleng tersebut, karena PKB bergabung dalam Fraksi PDIP DPRD Buleleng, sementara Perindo bergabung ke Fraksi Demokrat.

Informasi yang dihimpun NusaBali, pembagian jatah AKD DPRD Buleleng 2019-2024 bermula dari acara ramah taman antara Bupati Agus Suradnyana bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Buleleng, pimpinan parpol di Ruang Ketua Dewan usai acara pelantikan 45 anggota legislatif terplih hasil Pileg 2019. Begitu seluruh rombongan membubarkan diri usai ramah tamah, pimpinan PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, dan Perindo justru tetap bertahan, hingga akhirnya mereka membuat kesepakatan berkoalisi dalam pengisian jatah AKD.

Konon, kesepakatan dibuat tersendiri antara PDIP dengan Gerindra, PDIP dengan Demokrat, PDIP dengan PKB, dan PDIP dengan Perindo. Kesepakatan itu ditandatangani oleh masing-masing pimpinan Parpol. Inti kesepakatan itu adalah berkoalisi untuk sapu bersih seluruh 6 jabatan AKD berikut dum-duman pengisiannya. Koalisi Fraksi PDIP-Fraksi Gerindra-Fraksi Demokrat ini praktis menyingkirkan upaya Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, dan Fraksi Hanura untuk merebut jabatan AKD DPRD Buleleng.

Seusai kesepakatan, Fraksi PDIP selaku pemegang suara mayoritas dengan 19 kursi Dewan, mendapat jatah 4 jabatan AKD. Sedangkan Fraksi Gerindra (berkekuatan 5 kursi DPRD Buleleng) dan Fraksi Demokrat (berkekuatan 4 kursi DPRD Buleleng), masing-masing kebagian 1 jabatan AKD.

Ketua DPC PDIP Buleleng, Putu Agus Suradnyana, yang dikonfirmasi saat meninggalkan Gedung Dewan kemarin, membenarkan sudah ada kesepakatan dengan Gerindra, Demokrat, PKB, dan Perindo untuk dum-duman jatah jabatan AKD DPRD Buleleng. “Ya kami proporsional saja, kami hanya minta 2 Komisi saja,” tandas Agus Suradnyana yang notabene Bupati Buleleng.

Disinggung kenapa berkoalisi dengan Gerindra, Demokrat, PKB, dan Perindo, menurut Agus Suradnyana, karena sudah ada komunikasi sejak awal. Dari situ terjadi kecocokan pandangan untuk berkoalisi. “Ini karena komunikasi sebelumnya nyambung,” tegas politisi senior PDIP asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Paparan senada juga disampaikan Ketua DPC Gerindra Buleleng, Jro Nyoman Ray Yusha. Dia mengaku sejak awal sudah menjalin komunikasi dengan PDIP, begitu induknya partainya merapat ke pemerintahan Presiden Jokowi. “Seperti saya bilang, di pusat buat nasi goreng, ya kami di daerah buat nasi goreng juga. Kalau jabatan AKD, kami yang minta kursi Ketua Komisi III,” tegas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ytang dalam Pileg 2019 lolos ke DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng ini.

Sedangkan Ketua DPC Demokrat Buleleng, Luh Gede Herryani, tidak menampik telah dilakukan menandatangani kesepakatan dengan PDIP. Hanya saja sejauh ini, Luh De Herryani belum mengungkap jabatan AKD yang direbut berikut siapa yang mengisinya. “Tadi sudah ada penandatanganan kesepakatan. Kalau komisi dan namanya, itu belum, baru sebatas tandatangan saja,” jelas Srikandi Politik asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.

Sementara itu, Sekretaris DPD II Golkar Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, mengaku belum mendapat petunjuk dari induk partainya atas perkembangan politik DPRD Buleleng. Secara pribadi, dia tidak begitu ngotot ingin mendapatkan jatah jabatan AKD.

“Kami masih menunggu petunjuk dari Plt Ketua DPD II Golkar Buleleng (Ida Gede Komang Kresna Budi, Red), termasuk juga dari induk partai. Kalau saya pribadi tidak masalah nggak dapat posisi jabatan AKD. Toh kami juga masih bisa menyampaikan aspirasi masyarakat lewat Fraksi Golkar DPRD Buleleng,” tandas Wandira Adi saat dikonfirmasi NusaBali terpisah di Singaraja, Kamis kemarin. *k19