nusabali

Golkar Ingin Ada Kompromi Jatah AKD

  • www.nusabali.com-golkar-ingin-ada-kompromi-jatah-akd

Untuk jatah AKD, Fraksi Golkar inginkan adanya harmonisasi, di mana bagi-bagi kekuasaan adalah motif kebersamaan, tak menunjukan power.

PDIP Dominan, AKD DPRD Bali Bisa Disapu Bersih


DENPASAR,NusaBali
Dominasi PDIP dengan raihan 33 kursi DPRD Bali dari 55 kursi yang ada di DPRD Bali dipastikan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) bisa direbut. Hal itu membuat sejumlah partai yang memiliki Fraksi di DPRD Bali angkat bicara. Fraksi Golkar misalnya, dengan tegas meminta supaya di DPRD Bali ada harmonisasi untuk pembagian AKD, walaupun PDIP mendominasi kursi dewan.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Made Dauh Wijana, dalam jumpa pers di Ruang Fraksi Golkar DPRD Bali, usai sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, Senin (12/8) siang. Fraksi Golkar menyampaikan sikap fraksi kedepan terkait dengan jalannya pemerintahan pasca Pileg 2019. Hadir Sekretaris Fraksi Golkar, Ida Gede Komang Kresna Budi, Bendahara Fraksi Golkar Ni Putu Yuli Artini.

Dauh Wijana mengatakan Golkar akan tetap kritis, konstruktif dalam pemerintahan Pemprov Bali. Hasil Pileg 2019 memang Golkar di DPRD Bali jumlah kursinya menurun. Di Pileg 2014 Golkar meraih 11 kursi dari 9 dapil kabupaten/kota. Namun di Pileg 2019 hanya meraih 8 kursi. Perolehan tersebut bukan berarti membuat Golkar lemah dalam hal peran di dewan. “Memang dari sisi kursi legislatif kami menurun jumlahnya. Namun kekuatan kita tidak pada kursi, namun sikap politik di pemerintahan nanti. Kami siap kritis dan konstruktif dalam melaksanakan fungsi kami di dewan,” ujar Dauh Wijana yang kemarin sekaligus menyampaikan pamit kepada rekan-rekannya karena akan purna tugas pada 2 September 2019 mendatang.

Sikap kritis konstruktif yang dimaksud Dauh Wijana adalah ketika program pemerintah di bawah pimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster, memang berpihak untuk kepentingan masyarakat, maka semuanya akan didukung. Namun ketika program pemerintahan Gubernur Koster tidak sejalan dengan kepentingan rakyat Golkar akan kritis untuk meluruskan. “Kita konstruktif, produktif, aktif dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan Gubernur Bali dalam kaitan dengan program dalam Visi-Misi Nangun Sat Kertih Loka Bali,” ujar politisi asal Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ini.

Salah satu sikap Fraksi Golkar yang kritis dan konstruktif kata Dauh Wijana adalah masalah penggabungan Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dapat melemahkan daya kontrol koperasi terhadap Koperasi dan UKM di Bali.

”Golkar bersikap kritis, mendorong pemerintah jangan gabungkan Dinas Koperasi dengan OPD lain. Karena itu kami tegaskan dalam pandangan umum fraksi tadi (kemarin,red) bahwa melebur Dinas Koperasi dengan Dinas Perdagangan tidak tepat, kita tidak sependapat,” tegas Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gianyar ini.

Untuk jatah AKD kata Dauh Wijana, Fraksi Golkar tetap inginkan adanya harmonisasi, di mana bagi-bagi kekuasaan di dewan adalah motif kebersamaan. Tidak menunjukan power.

“Kita berharap tetap ada motif kebersamaan, harmonisasilah. Seperti di 2014-2019, dimana AKD tidak didominasi begitu saja,” tegas Dauh Wijana. Memang hasil Pileg 2014-2019 kemarin, dengan perbandingan kursi PDIP memiliki 24 kursi, sementara fraksi-fraksi lain seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, Hanura, PKPI, PAN dengan total 31 kursi bisa saja menyapu bersih AKD DPRD Bali. Dalam kondisi itu komprominya PDIP dijatah Ketua Komisi I, Ketua Komisi IV. Sementara Ketua Komisi II dijatah untuk Golkar (Ketut Suwandhi), Ketua Komisi III dijatah untuk Demokrat (Nengah Tamba). Ketua Badan Kehormatan dijatah kepada Gerindra dan Ketua Baleg dijatah kepada PDIP.

Sekarang ini PDIP menguasai 33 kursi, Golkar (8 kursi), Gerindra (6 kursi), Demokrat (4 kursi), NasDem  (1 kursi), PSI (1 kursi), Hanura (1 kursi). Jika dilakukan voting PDIP pun bisa menyapu bersih AKD. Sementara Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bali yang juga kandidat kuat Ketua Fraksi Golkar perioe 2019-2024 mendatang, Kresna Budi, menyebutkan sikap Fraksi Golkar bisa elastis dalam pemerintahan kedepan, dengan melihat kemungkinan-kemungkinan atau situasi politik di dewan. “Kita memulai dengan konstuktif, kritis dan produktif. Namun nanti perkembangan nanti kita lihat. Kemungkinan itu selalu ada,” tegas Kresna Budi. *nat

loading...

Komentar