Badung Bakal Kaji dan Cermati Kenaikan Gini Ratio
Pemerintah Kabupaten Badung bersama instansi terkait berencana membahas kenaikan angka gini ratio dari 0,32 pada 2017 menjadi 0,34 pada 2018.
MANGUPURA, NusaBali
Hal ini dilakukan untuk mengetahi penyebab naiknya angka gini ratio tersebut. Demikian disampaikan oleh Kepala Balitbang Badung Wayan Suambara pasca rilis oleh BPS Provinsi Bali. “Walaupun masih berada dalam kategori ketimpangan rendah, kami tetap akan melakukan kajian dan pencermatan terhadap faktor-faktor dominan yang menyebabkan naiknya angka gini ratio Badung,” ujarnya, Minggu (4/8).
Menurut Suambara, kajian dan pencermatan ini akan dilakukan bersama Majelis Pertimbangan, Tim Kelitbangan, dan perangkat daerah terkait lainnya. “Kami jadwalkan dalam pekan ini,” imbuhnya.
Suambara menjelaskan bahwa distribusi pendapatan masyarakat tidaklah dapat dipisahkan dari kebijakan serta program kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Badung. “Bagi kami yang lebih penting adalah geliat dan akselerasi ekonomi mikro yang riil ada di masyarakat Badung. Bisa saja dibuat kebijakan baru yang berorientasi pada penguatan ekonomi mikro di masyarakat, walaupun secara teori pengukuran gini ratio tetap dilakukan oleh BPS,” katanya.
Menariknya lagi, kenaikan angka gini ratio ini terjadi di seluruh kabupaten di Bali. Berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. “Kami akan undang BPS Badung untuk menjelaskan hal ini, dan diskusi untuk menemukan penyebabnya,” tegasnya.
“Sangat kurang elok di tengah semangatnya para pemimpin kita bicara tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Tapi pada sisi lain terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan bagi masyarakat,” kata Suambara. *
Menurut Suambara, kajian dan pencermatan ini akan dilakukan bersama Majelis Pertimbangan, Tim Kelitbangan, dan perangkat daerah terkait lainnya. “Kami jadwalkan dalam pekan ini,” imbuhnya.
Suambara menjelaskan bahwa distribusi pendapatan masyarakat tidaklah dapat dipisahkan dari kebijakan serta program kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Badung. “Bagi kami yang lebih penting adalah geliat dan akselerasi ekonomi mikro yang riil ada di masyarakat Badung. Bisa saja dibuat kebijakan baru yang berorientasi pada penguatan ekonomi mikro di masyarakat, walaupun secara teori pengukuran gini ratio tetap dilakukan oleh BPS,” katanya.
Menariknya lagi, kenaikan angka gini ratio ini terjadi di seluruh kabupaten di Bali. Berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. “Kami akan undang BPS Badung untuk menjelaskan hal ini, dan diskusi untuk menemukan penyebabnya,” tegasnya.
“Sangat kurang elok di tengah semangatnya para pemimpin kita bicara tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Tapi pada sisi lain terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan bagi masyarakat,” kata Suambara. *
Komentar