nusabali

Gubernur Minta KPU Irit Anggaran Pilkada

  • www.nusabali.com-gubernur-minta-kpu-irit-anggaran-pilkada

Gubernur Wayan Koster minta KPU irit anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 serentak 6 kabupaten/kota di Bali.

DENPASAR, NusaBali
Anggaran Pilkada Tabanan 2020 dan Pilkada Badung 2020 yang dipatok KPU setempat dengan selisih sampai Rp 20 miliar pun jadi sorotan, karena luas wilayah dan jumlah penduduk kedua daerah ini tidak jauh berbeda.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Koster saat rapat koordinasi dengan KPU Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali yang akan melaksanakan Pilkada 2020 serentak, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Kamis (31/7) siang. Rapat koordinasi (Rakor) Pilkada 2020 kemarin dihadiri Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kordiv Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Bali I Wayan Wirka, serta para Ketua KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2020.

Sebetulmya, kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, yakni Bupati Badung, Bupati Tabanan, Walikota Denpasar, Bupati Jembrana, Bupati Karangasem, dan Bupati Bangli juga diundang hadir dalam Rakor kemarin. Namun, mereka kompak tidak hadir, dengan hanya diwakili pejabat terkait dari Kesbanglimaspol dan Asisten I Bidang Pemerintahan.

Gubernur Koster mengingatkan kebutuhan anggaran Pilkada Badung 2020, Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020 harus dihitung dengan cermat dan akurat. Koster bahkan menekankan harus irit anggaran. Jangan sampai KPU Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan anggaran linear dengan kegiatan.

“Jangan dihitung anggaran linear dengan jumlah kegiatan. Justru harus ada strategi, bagaimana supaya anggarannya sedikit, kegiatannya padat. Maka, caranya harus buat kegiatan yang tepat sasaran, efektif, dan efesien anggaran. Jangan tinggi- tinggi-lah. Harus berbasis kebutuhan dong,” tegas Koster.

Koster pun menyentil para bupati/walikota yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada 2020, namun tidak berani datang dalam Rakor kemarin, karena khawatir ditodong KPU dengan usulan anggaran yang besar-besar. ”Saya sudah tahu ini, kayaknya kepala daerah sekarang tidak mau hadir karena takut disodori anggaran tinggi,” papar Koster.

“Saya minta KPU Bali dan Bawaslu agar usulan anggaran Pilkada-nya jangan serem-serem. Saya sebagai Gubernur Bali akan bicara dengan para bupati/walikota  untuk mendukung penuh dengan komitmen dan konstitusi. Kami akan tetap bantu dan siapkan anggarannya, tapi ya irit dikit,” lanjut Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Koster mencontohkan Pilkada Badung 2020 yang hanya usulkan anggaran sebesar Rp 25 miliar. Sedangkan untuk Pilkada Tabanan 2020, KPU setempat mengusulkan anggaran terbesar mencapai Rp 45 miliar. “Saya ada datanya ini, kok bisa Badung dan Tabanan dengan luas wilayah yang sama, data pemilih hampir sama, tapi kebutuhan anggarannya sangat berbeda? Saya mau hitung lagi,” tandas politisi pe-nyandang gelar Doktor Ilmu Matematika jebolan ITB Bandung ini.

Koster mengingatkan, dengan Pilkada yang berjalan baik, bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. Makanya, KPU diminta memastikan jalan dengan baik. Sementara Bawaslu berperang dengan baik dalam hal pengawasan. “Jangan karena politik uang, mau menarik partisipasi. Datanglah ke TPS, memilih bukan karena uang,” katanya.

Koster mencontohkan dirinya saat tarung Pilgub Bali 2018, nggak punya uang. Dia hanya berbuat waktu masih duduk di DPR RI Dapil Bali. Sisanya urunan dan gotong royong. “Makanya, saya utangnya banyak di partai dan teman-teman. Saya sudah mimpi itu, dengan susahnya dapat uang untuk bertarung. Makanya, tarik partisipasi rakyat untuk memilih dengan program, tidak dengan uang,” terang mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2018) ini.

Dalam Rakor Pilkada 2020 kemarin, Koster juga membeber sejumlah daerah yang memang memiliki geo politik dan tipe pemilih yang identik dengan biaya tinggi. Salah satunya, Karangasem yang disebut paling rawan politik uang. Jembrana dan Buleleng sebagai Pantura (pantai utara), juga rawan politik uang.

“Saya tahu betul karakter masyarakat di daerah-daerah ini. Setiap yang datang diterima. Saya punya petanya itu, karena pernah maju berebut kursi DPR RI. Saya punya datanga sampai ke tingkat desa untuk Buleleng dan Karangasem,” papar Koster.

Sebaliknya, Kabupaten Bangli dan Gianyar beda lagi karakternya. Menurut Koster, di Gumi Sejuk Bangli dan Gumi Seni Gianyar, masyarakatnya lebih berkomitmen. “Mungkin karena pengaruh makannya ya? Makan keladi, ubi, ya itu orangnya lebih polos dan beneh-beneh (benar-benar) komitmen. Beda kalau di Pantura yang ma-kannya ikan laut, tipenya lihai. Sekarang ini datang diterima, besok yang lain datang juga diterima. Aduh, saya sendiri pernah kena tipu…” kenang Koster membuat hadirin bersorak tertawa.

Terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di 6 daerah tahun depan, Koster juga menyarankan ada pelibatan desa adat. Misalnya, untuk menarik partisipasi masyarakat ke TPS, sosialisasi oleh KPU Bali harus langsung berbasis banjar di desa adat. “Jangan hanya urusan pasang baliho besar-besar. Libatkan desa adat, akan lebih murah, aman, dan damai. Hanya siapkan nasi jinggo dan konsumsi di rapat banjar, aman sosialisasinya,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Bali Dewa Agung Lidartawan menyatakan pihaknya berusaha supaya irit anggaran Pilkada 2020. Karena itu, sejak awal KPU Bali mewanti-wanti KPU Kabupaten/Kota melakukan kajian anggaran dengan matang. Mulai dari persiapan hingga estimasi jumlah pasangan calon kepala daerah pun harus dihitung.

“Kalau memang paketnya kemungkinan ada 5 pasangan calon, ya hitung segitu anggarannya. Jangan ditambahi atau diestimasi 6 paket calon, sehingga dananya tidak membengkak, jadi tepat dan akurat,” ujar Dewa Lidartawan.

Menurut Dewa Lidartawan, dalam kampanye Pilkada 2020 nanti, KPU Bali akan berusaha menggandeng parpol supaya lebih irit. Dalam hal ini, KPU tidak akan memfasilitasi baliho. “Nanti cukup siapkan satu tempat di desa tertentu, pasang satu baliho saja, biar tidak mengotori tempat atau desa. Ini saya setuju dengan Pak Gubernur,” tegas mantan Ketua KPU Bangli 2008-2013, 2013-2018 ini. *nat

loading...

Komentar