nusabali

Gerindra Tepis Isu Siapkan Menteri untuk Jokowi

  • www.nusabali.com-gerindra-tepis-isu-siapkan-menteri-untuk-jokowi

Beredar isu bahwa Partai Gerindra telah menyiapkan menteri-menteri untuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatang.

JAKARTA, NusaBali

Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menepis isu tersebut. "Kita akan baru memberikan konsep. Konsep soal ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekonomi. Nah, itu baru berupa konsep yang nanti kalau diterima baru akan didiskusikan tentang konsep tersebut," kata Dasco, Rabu (31/7). Jika konsep tersebut diterima, Dasco mengatakan pembicaraan baru akan membahas hal-hal seperti nama. Meski demikian, Dasco menegaskan Gerindra tak masalah seandainya berada di luar pemerintahan untuk lima tahun mendatang.

"Baru kan kalau udah begitu baru nanti bicara bidang baru bicara orang. Masih jauh, itu pun kalau kita diterima mau membantu. Seperti kata Pak Prabowo juga kita di luar juga tidak apa-apa," sebut dia.

Sekali lagi Dasco menegaskan bahwa Gerindra belum membahas nama dalam konsep tersebut. Konsep itu masih digodok di internal partai. "Ya kita pokoknya belum pernah bicara orang per orang. Itu saya nggak tahu sumbernya dari mana. Konsep juga belum dikasihkan, konsepnya lagi digodok oleh tim pakar," katanya dilansir detik.com.

Sebelumnya, Sufmi Dasco berbicara kemungkinan Partai Gerindra berada di dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Gerindra bisa saja di dalam pemerintahan tapi dengan beberapa kondisi.

"Kalau ke dalam itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tapi dengan tukar-menukar konsep. Kalau konsep kita diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut. Kalau itu semua diakomodir, artinya di dalam. Kalaupun di luar, ya di luar dengan kritik membangun. Kira-kira begitu," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7) lalu. Hal tersebut disampaikan Dasco guna menjawab pertanyaan apakah Ketum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, condong berada di dalam atau di luar pemerintahan. *

Komentar