nusabali

Partai Luar Ingin Gabung, Koalisi Harus Sepakat

  • www.nusabali.com-partai-luar-ingin-gabung-koalisi-harus-sepakat

Ketum Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan pandangannya soal komposisi koalisi Jokowi jilid 2.

SLEMAN, NusaBali

Jika parpol di luar pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin ingin bergabung, maka harus ada kesepakatan dari seluruh parpol koalisi propemerintah. "Kalau keputusan tetap kita konsisten harus keputusan di antara seluruh parpol koalisi, harus dirundingkan," kata Paloh kepada wartawan di Rumah Makan Mak Engking, Jalan Godean, Jogjakarta, Selasa (30/7).

Hal itu menjawab pertanyaan apa tanggapannya jika parpol pengusung Prabowo-Sandiaga bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. "Harus dirundingkan, artinya saya menjaga kesepakatan apapun, itu tugas saya," ujarnya. "Ditanya 'Pak...sayang dengan keutuhan parpol koalisi?'. 'Ah.. sayang sekali!'. 'Sedih kalau ada yang coba ganggu dan pecah belah parpol koalisi?'. Saya orang yang paling sedih," sebut Paloh.

Paloh mengaku berkomitmen menjaga keutuhan parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf. "Kita jaga dulu, kalau kita sepakat mana ada yang rusak. Kalau rusak, itu ada yang tidak sepakat dalam kesepakatan, karena keterpaksaan. Menerima dengan keterpaksaan itu tak boleh," jelasnya dilansir detik.com. Paloh berharap ada sikap bersama dari parpol koalisi. Menurutnya, poin pertama yang harus dipertahankan dan sejauh ini bertahan adalah soliditias dan saling percaya.

"Saling membesarkan hati satu sama lain, dan mensyukuri perjuangan memenangkan Pak Jokowi dalam kompetisi yang cukup keras itu sudah selesai. Dan hasilnya masyarakat beri mandat Pak Jokowi sebagai presiden terpilih, harus disyukuri parpol pengusung," urainya.

Sementara terkait jatah menteri dari NasDem, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Paloh menegaskan tak ada nominal jumlah kursi yang diminta NasDem kepada Jokowi. "Itu saya katakan, saya mempersiapkan apapun keputusan itu. Jadi tidak ada angka nominal dan maksimal," kata Paloh.

"Karena kita tahu kita menganut dan terikat, pada sistem presidensial di mana hak-hak menentukan itu hak prerogatifnya presiden dan kita sudah berulang kali, dari sejak awal saya mengatakan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," sambung dia. *

Komentar