Kemendagri Lapor Bareskrim
Kebocoran data KK dan e-KTP diduga dilakukan ‘pemulung’ data di medsos
JAKARTA, NusaBali
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melaporkan kasus jual-beli data kependudukan di media sosial ke Badan Reserse Kriminal Polri. Pelaporan dilakukan karena ada oknum masyarakat mengakses data untuk kepentingan jahat.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan semua data di Kemendagri terjaga dengan baik. Pihaknya juga memiliki MoU dengan lembaga keuangan yang ada rekomendasi jaminan dari OJK.
"Kalau di internal kami MoU dengan perbankan dan lembaga keuangan itu semua ada rekomendasi jaminannya dari OJK. Jadi clear, dengan perbankan BPR, asuransi kemudian lembaga-lembaga finansial itu clear, semua terdata dengan baik," ujarnya di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7).
Namun, kata Tjahjo, ada saja oknum yang beraksi lewat medsos. Karena itu, Tjahjo menyerahkan kepada polisi untuk menelusuri isu jual-beli data itu.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arief Fakrullah mengatakan pelaporan dilakukan oleh salah satu pejabat Dukcapil. Pihaknya tidak melaporkan orang perorang melainkan peristiwa jual beli data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga.
"Kita tidak melaporkan orang. Kita hanya melaporkan ada kejadian peristiwa Kan ya yang ada di facebook itu," Kata Zudan di kantor Ombudsman, Jakarta, seperti dilansir cnnindonesia, Selasa.
Zudan mengatakan pelaporan tersebut juga dalam rangka berkoordinasi tentang penyalahgunaan data kependudukan. Pasalnya, kata dia, pihak Kemendagri ingin memberikan rasa aman dan tenang soal data kependudukan.
Zudan menegaskan data dari Dukcapil tidak ada yang bocor. Ia menyebut ada oknum 'pemulung data' yang memperjualbelikan data kependudukan di media sosial.
"Kami memastikan bahwa dari Dukcapil tidak ada kebocoran data. Kami pastikan. Kami udah cek semuanya, tidak ada dari internal. Dan yang mungkin itu adalah dari berbagai media sosial, karena di sana banyak sekali KK dan KTP-elektronik di medsos. Kalau kita klik, kita ketik itu akan keluar datanya. Bisa jadi ada pemulung data di sana. Nah, pemulung data ini berbahaya," jelasnya dilansir detik.
Kini, Kemendagri pun sudah berkomunikasi dengan Kemenkominfo untuk menelusuri para penyebar data kependudukan di media sosial. Ia juga berharap kepolisian bisa segera memroses laporan mereka.
"Aparat kepolisian bisa melakukan penyelidikan untuk ungkap dan membuat tenang masyarakat," Kata Zudan.
Diketahui, grup Dream Market Official sempat menjadi perbincangan di media sosial. Beberapa foto percakapan dalam grup itu menunjukkan transaksi jual beli data kependudukan.
Jumlah yang diperjualbelikan pun ratusan hingga ribuan data kependudukan. Polisi sebelumnya mendalami kebenaran isu jual-beli data e-KTP dan KK di medsos. Polisi mengkomunikasikan persoalan ini ke Kemendagri.
"Terkait informasi hal tersebut, dari Direktorat Siber tadi pagi sudah saya konfirmasi. Mereka akan mendalami dulu, kemudian juga tentunya nanti kalau misalnya ditemukan ada unsur perbuatan melawan hukumnya, setelah yang jelas akun itu harus betul-betul teridentifikasi siapa pemilik akun yang sebenarnya, yang memang melakukan illegal access seperti itu," jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/7). *
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melaporkan kasus jual-beli data kependudukan di media sosial ke Badan Reserse Kriminal Polri. Pelaporan dilakukan karena ada oknum masyarakat mengakses data untuk kepentingan jahat.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan semua data di Kemendagri terjaga dengan baik. Pihaknya juga memiliki MoU dengan lembaga keuangan yang ada rekomendasi jaminan dari OJK.
"Kalau di internal kami MoU dengan perbankan dan lembaga keuangan itu semua ada rekomendasi jaminannya dari OJK. Jadi clear, dengan perbankan BPR, asuransi kemudian lembaga-lembaga finansial itu clear, semua terdata dengan baik," ujarnya di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7).
Namun, kata Tjahjo, ada saja oknum yang beraksi lewat medsos. Karena itu, Tjahjo menyerahkan kepada polisi untuk menelusuri isu jual-beli data itu.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arief Fakrullah mengatakan pelaporan dilakukan oleh salah satu pejabat Dukcapil. Pihaknya tidak melaporkan orang perorang melainkan peristiwa jual beli data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga.
"Kita tidak melaporkan orang. Kita hanya melaporkan ada kejadian peristiwa Kan ya yang ada di facebook itu," Kata Zudan di kantor Ombudsman, Jakarta, seperti dilansir cnnindonesia, Selasa.
Zudan mengatakan pelaporan tersebut juga dalam rangka berkoordinasi tentang penyalahgunaan data kependudukan. Pasalnya, kata dia, pihak Kemendagri ingin memberikan rasa aman dan tenang soal data kependudukan.
Zudan menegaskan data dari Dukcapil tidak ada yang bocor. Ia menyebut ada oknum 'pemulung data' yang memperjualbelikan data kependudukan di media sosial.
"Kami memastikan bahwa dari Dukcapil tidak ada kebocoran data. Kami pastikan. Kami udah cek semuanya, tidak ada dari internal. Dan yang mungkin itu adalah dari berbagai media sosial, karena di sana banyak sekali KK dan KTP-elektronik di medsos. Kalau kita klik, kita ketik itu akan keluar datanya. Bisa jadi ada pemulung data di sana. Nah, pemulung data ini berbahaya," jelasnya dilansir detik.
Kini, Kemendagri pun sudah berkomunikasi dengan Kemenkominfo untuk menelusuri para penyebar data kependudukan di media sosial. Ia juga berharap kepolisian bisa segera memroses laporan mereka.
"Aparat kepolisian bisa melakukan penyelidikan untuk ungkap dan membuat tenang masyarakat," Kata Zudan.
Diketahui, grup Dream Market Official sempat menjadi perbincangan di media sosial. Beberapa foto percakapan dalam grup itu menunjukkan transaksi jual beli data kependudukan.
Jumlah yang diperjualbelikan pun ratusan hingga ribuan data kependudukan. Polisi sebelumnya mendalami kebenaran isu jual-beli data e-KTP dan KK di medsos. Polisi mengkomunikasikan persoalan ini ke Kemendagri.
"Terkait informasi hal tersebut, dari Direktorat Siber tadi pagi sudah saya konfirmasi. Mereka akan mendalami dulu, kemudian juga tentunya nanti kalau misalnya ditemukan ada unsur perbuatan melawan hukumnya, setelah yang jelas akun itu harus betul-betul teridentifikasi siapa pemilik akun yang sebenarnya, yang memang melakukan illegal access seperti itu," jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/7). *
Komentar