PDIP Juga Ikut Sodorkan Nama

JAKARTA, NusaBali

Perebutan kursi pimpinan MPR RI semakin memanas. Lantaran masing-masing parpol telah menyebutkan sejumlah nama yang cocok untuk menempati posisi pimpinan MPR RI. Kini yang terbaru adalah PDIP juga ikut sodorkan nama kadernya untuk diproyeksikan duduk di kursi Ketua MPR.

Anggota MPR RI dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyodorkan dua nama politisi PDIP yang layak menjadi pimpinan MPR RI periode 2019-2024. "Figur pimpinan MPR RI nanti, haruslah sosok yang paham betul tentang konstitusi dan mengetahui marwah Pancasila. Dari PDIP antara lain Ahmad Basarah," ujar Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Basarah, kata Hendrawan, saat desertasi mengangkat Pancasila sehingga kerap disebut sebagai doktor Pancasila. Dia juga sangat memahami MPR RI, lantaran kerap mendampingi Taufik Kiemas ketika menjadi Ketua MPR RI. Di DPP PDIP, Basarah memegang jabatan sebagai Wasekjen Bidang Pemerintahan.

Saat ini Basarah juga menjadi Wakil Ketua MPR RI sehingga pas menempati posisi pimpinan MPR RI kembali. "Kalau figur lainnya dari PDIP adalah Yasona Laoly. Beliau adalah Menkumham dan saat Pileg 2019 kemarin terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Sumut 1," terang Hendrawan.

Ketika menjadi wakil rakyat, Yasona juga pernah menjadi Ketua Fraksi PDIP di MPR RI sehingga dia punya pasion dan gagasan terkait sistem ketatanegaraan. Namun Hendrawan menegaskan, kultur di PDIP adalah petugas partai. Walhasil mengenai itu merupakan kewenangan dari partai untuk menentukan.

"Di manapun partai menugaskan, ya harus siap dan tegak lurus dalam menjalankannya," papar Hendrawan. Hendrawan pun mendorong agar setiap fraksi mulai memunculkan nama-nama siapa yang akan menempati kursi pimpinan MPR RI agar nantinya dapat dikomunikasikan ke fraksi lain. Hendrawan memprediksi, akan ada tiga kemungkinan dalam pemilihan pimpinan MPR RI.

Pertama pemilihan secara aklamasi. Dalam pemilihan ini dibutuhkan seorang figur kuat yang dapat menjembatani fraksi atau kelompok berbeda pandangan seperti saat Taufik Kiemas terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MPR RI masa bakti 2009-2014. "Untuk bagian ini rasanya sulit, karena melihat dari nama-nama yang telah beredar saat ini," ucap Hendrawan.

Kemungkinan kedua adalah akan muncul tiga paket. Dimana sembilan fraksi akan terbagi ke dalam tiga paket. Masing-masing paket berisikan tiga parpol, ditambah dengan dua dari DPD RI. Kemungkinan ketiga adalah paket tengah.

Paket tengah ditenggarai Hendrawan bakal berjalan mulus. Sebab, paket ini berisi parpol-parpol pemenang pemilu. Ada PDIP, Golkar dan Gerindra. Selanjutnya tinggal dicari satu parpol menengah dan satu lagi dari DPD RI untuk mengisi pimpinan MPR RI.

Sementara Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI, Fary Djemy Francis, menyatakan, kurang etis bicara bagi-bagi kursi pimpinan MPR RI. Lantaran MPR adalah lembaga terhormat dan lembaga yang memposisikan kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan politik. MPR juga adalah lembaga yang menjaga marwah negara dengan empat pilarnya. 

Partai Demokrat juga turut mengambil tiket memperebutkan kursi panas Ketua MPR.  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, bahkan menyinggung soal 'kemesraan' partainya dengan PDIP, yang notabene mendapat suara tertinggi untuk periode ini di DPR. Kemesraan yang dimaksud Syarif terkait pimpinan DPR-MPR pada tahun 2009.

"Partai Demokrat punya sejarah dekat dengan PDIP. Pada tahun 2009 periode Pak SBY, pada saat itu kan Demokrat sebagai pemenang pemilu, kemudian PDIP sebagai oposisi, terjadi deal. Dan deal itu di politik itu sangat bagus buat bangsa dan negara, pada saat itu," kata Syarief di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin kemarin dilansir detik.com.

Syarief mengatakan periode pemerintahan 2019-2024 adalah masa-masa mesra partainya dengan PDIP. Sebab, saat itu Ketua DPR dijabat Marzukie Ali dari Partai Demokrat dan Ketua MPR dijabat Taufik Kiemas dari PDIP. *k22