Dewa Nida: Rangkap Jabatan Memperkuat Posisi
Ketum Golkar Diminta Tak Rangkap Menteri
JAKARTA, NusaBali
Pernyataan politisi senior Golkar, Lawrence Siburian, agar Ketum Golkar tidak merangkap jabatan sebagai menteri mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Anggota Departemen Pemenangan Pemilu (PP) Wilayah Bali DPP Golkar, Dewa Made Widiyasa Nida. Menurut Dewa Nida, rangkap jabatan tidak menyalahi aturan.
"Justru rangkap jabatan memperkuat posisi parpol. Bila Ketum tidak memegang jabatan menteri, bisa tak dihargai. Untuk itu, wacana mengenai tidak boleh rangkap jabatan ketum keliru dan tidak masuk akal," ujar Dewa Nida kepada NusaBali, Minggu (21/7).
Dewa Nida mengatakan, dalam aturan partai juga tidak melanggar seorang Ketum menjadi menteri atau memegang jabatan lainnya. Dia mencontohkan, saat Golkar dipimpin Sudharmono, yang bersangkutan menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Ketika Akbar Tandjung memegang posisi Ketum, dia sekaligus menjadi Mensesneg.
Kemudian menjadi Ketua DPR RI. Bahkan Jusuf Kalla saat menjadi Ketum Golkar memegang jabatan Wakil Presiden. Dewa Nida pun menilai, pernyataan kader senior Golkar tersebut adalah sebuah manuver terhadap Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, yang kini sebagai Menteri Perindustrian. Bagi Dewa Nida, larangan menjabat menteri tidak bisa dipakai untuk mempercepat pelaksanan Munas Golkar.
Apalagi Golkar adalah partai yang memiliki ideologi karya kekaryaan. Oleh karena itu, sangat tepat berada dalam pemerintahan. Plus pantas mendapat jabatan strategis.
Terlebih dalam pilpres kemarin Golkar mendukung pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Dewa Nida pun, mendukung bila kelak Airlangga dipercaya lagi sebagai salah satu menteri dalam jajaran kabinet Jokowi. Dia juga mendukung Airlangga menjadi Ketum Golkar kembali. Di mata Dewa Nida, Airlangga adalah sosok yang kapabel untuk memimpin Golkar ke depan. Kinerjanya sudah terbukti sebagai Menteri Perindustrian yang dapat mengawal kebijakan Presiden Jokowi serta menjaga stabilitas politik nasional.
Sebelumnya Politikus Partai Golkar, Lawrence Siburian, mengatakan Airlangga Hartarto tidak boleh merangkap 2 jabatan sekaligus sebagai menteri dan ketua umum parpol. Menurutnya, Airlangga harus memilih salah satunya agar Golkar bisa menjadi partai yang besar.
"Kalau mau Partai Golkar itu besar, maka Pak Airlangga harus memilih, jadi menteri atau ketum. Nggak bisa rangkap dua. Kalau kemarin itu sangat pengecualianlah. Karena ke depan nggak bisa, nggak boleh," ujar Lawrence di d'Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7) dilansir detik.com. Menurut Lawrence, jabatan menteri dan ketua umum parpol memiliki karakteristik yang berbeda. *k22
"Justru rangkap jabatan memperkuat posisi parpol. Bila Ketum tidak memegang jabatan menteri, bisa tak dihargai. Untuk itu, wacana mengenai tidak boleh rangkap jabatan ketum keliru dan tidak masuk akal," ujar Dewa Nida kepada NusaBali, Minggu (21/7).
Dewa Nida mengatakan, dalam aturan partai juga tidak melanggar seorang Ketum menjadi menteri atau memegang jabatan lainnya. Dia mencontohkan, saat Golkar dipimpin Sudharmono, yang bersangkutan menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Ketika Akbar Tandjung memegang posisi Ketum, dia sekaligus menjadi Mensesneg.
Kemudian menjadi Ketua DPR RI. Bahkan Jusuf Kalla saat menjadi Ketum Golkar memegang jabatan Wakil Presiden. Dewa Nida pun menilai, pernyataan kader senior Golkar tersebut adalah sebuah manuver terhadap Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, yang kini sebagai Menteri Perindustrian. Bagi Dewa Nida, larangan menjabat menteri tidak bisa dipakai untuk mempercepat pelaksanan Munas Golkar.
Apalagi Golkar adalah partai yang memiliki ideologi karya kekaryaan. Oleh karena itu, sangat tepat berada dalam pemerintahan. Plus pantas mendapat jabatan strategis.
Terlebih dalam pilpres kemarin Golkar mendukung pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Dewa Nida pun, mendukung bila kelak Airlangga dipercaya lagi sebagai salah satu menteri dalam jajaran kabinet Jokowi. Dia juga mendukung Airlangga menjadi Ketum Golkar kembali. Di mata Dewa Nida, Airlangga adalah sosok yang kapabel untuk memimpin Golkar ke depan. Kinerjanya sudah terbukti sebagai Menteri Perindustrian yang dapat mengawal kebijakan Presiden Jokowi serta menjaga stabilitas politik nasional.
Sebelumnya Politikus Partai Golkar, Lawrence Siburian, mengatakan Airlangga Hartarto tidak boleh merangkap 2 jabatan sekaligus sebagai menteri dan ketua umum parpol. Menurutnya, Airlangga harus memilih salah satunya agar Golkar bisa menjadi partai yang besar.
"Kalau mau Partai Golkar itu besar, maka Pak Airlangga harus memilih, jadi menteri atau ketum. Nggak bisa rangkap dua. Kalau kemarin itu sangat pengecualianlah. Karena ke depan nggak bisa, nggak boleh," ujar Lawrence di d'Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7) dilansir detik.com. Menurut Lawrence, jabatan menteri dan ketua umum parpol memiliki karakteristik yang berbeda. *k22
Komentar