nusabali

DPRD DKI Jakarta Berkunjung ke DPRD Badung

  • www.nusabali.com-dprd-dki-jakarta-berkunjung-ke-dprd-badung

Perdalam Soal Pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, Pembangunan dan Kesra

MANGUPURA, NusaBali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (19/7), mengunjungi DPRD Kabupaten Badung. Kunjungan tersebut dalam rangka menggelar studi komparasi untuk memperdalam atau memperoleh masukan terkait pemerintahan, perekonomian, keuangan dan kesejahteraan rakyat (kesra).

Rombongan DPRD DKI Jakarta dipimpin M. Taufik bersama 16 anggota lintas komisi tersebut diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta. Turut mendampingi Sunarta anggota Komisi I Made Subawa.

Pada kesempatan tersebut, M. Taufik mempertanyakan soal subsidi Badung kepada kabupaten lainnya di Bali. “Bagaimana mekanisme subsidi Badung kepada kabupaten lainnya di Bali,” ujar Taufik.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta, menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung saat ini dominan berasal dari sektor pariwisata melalui pajak hotel dan restoran (PHR). Pariwisata yang berkembang adalah pariwisata budaya yang menjadi kewajiban masyarakat Bali. “Karena pertimbangan inilah, kita berikan penyisihan PHR kepada daerah lainnya di Bali,” tegasnya.

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, bantuan diberikan kepada kabupaten lain awalnya melalui provinsi. “Namun, sekarang penyisihan PHR tersebut langsung diberikan Bupati Badung kepada kabupaten yang berhak menerima,” tegasnya.

Selain mekanisme penyisihan PHR kepada kabupaten lain di Bali, rombongan DPRD DKI Jakarta juga mempertanyakan soal sejauh mana APBD Badung mengakomodasi kearifan lokal. Menjawab hal ini, Sunarta menjelaskan, kearifan lokal tetap diakomodasi dalam program-program APBD. Politisi santun dari Abianbase tersebut mencontohkan, ada dana hibah untuk pembangunan pura, masjid maupun gereja. “Selain itu biaya upakara pun mendapat perhatian dari pemerintah lewat APBD,” tegasnya.

Contoh lainnya, terang Sunarta, Bupati juga menggelontor bantuan untuk pembuatan ogoh-ogoh kepada sekeha teruna setiap perayaan Nyepi, tepatnya sehari sebelum Hari Raya Nyepi. “Bantuan ini rutin diberikan untuk meningkatkan kreativitas sekeha teruna terutama dalam pembuatan ogoh-ogoh,” tegasnya.

Pada bagian lain, terkait dengan desa dinas dan desa adat, Made Subawa menambahkan, masalah penduduk menjadi kewenangan desa dinas, sementara soal krama menjadi kewenangan desa adat. Menurut Subawa, sama sekali tak ada konflik. Desa dinas dan desa adat ibarat suami istri, sama-sama saling melengkapi. “Selain itu, kewenangannya juga berbeda sehingga tak tumpang-tindih,” ujar politisi Hanura tersebut. *asa

loading...

Komentar