nusabali

Tamba Usulkan Tunjangan Adat dan Budaya untuk Pekerja di Bali

  • www.nusabali.com-tamba-usulkan-tunjangan-adat-dan-budaya-untuk-pekerja-di-bali

Visi misi Gubernur Bali Nangun Sat Kertih Loka Bali yang salah satunya melestarikan adat dan budaya Bali harus didukung sumber daya manusia yang memadai.

DENPASAR,NusaBali

Untuk mewujudkan hal itu, anggota Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba, melontarkan ide supaya para pekerja swasta maupun pegawai pemerintah mendapatkan insentif dalam upaya melestarikan adat dan budaya Bali.

Hal itu diungkapkan Nengah Tamba di Gedung DPRD Bali, Jumat (19/7) siang. Tamba menyebutkan saat ini Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan berbagai regulasi dalam upaya menjaga adat dan budaya Bali. Salah satunya pergub tentang busana adat Bali yang mewajibkan pegawai swasta dan instansi pemerintah wajib menggunakan pakaian adat/busana Bali. Untuk menopang itu, karyawan swasta dan pegawai pemerintah tidak boleh terbebani. Apalagi gajinya kecil. Mereka juga harus dapat insentif. "Pegawai swasta misalnya perlu diberikan tunjangan dalam menjaga adat dan budaya Bali. Tunjangan itu nanti tercantum secara resmi dalam slip gaji atau kitir gaji mereka. Karena masih banyak perusahaan yang memberikan gaji dibawah UMK. Jangan sampai regulasi malah membebani. Penjual busana bisa hidup, karyawan di Bali juga dapat insentif. Jadi adil," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Kata Tamba, saat ini krama Bali dalam menjaga adat dan budaya Bali mereka sangat jibaku. "Mereka benar-benar sutindih. Namun tetap harus ada penghargaan. Bagaimana karyawan swasta dengan gaji pas -pasan harus memiliki minimal 2 pasang pakaian adat. Untuk mendukung itu perlu mereka dapat insentif. Pihak swasta maupun pemerintah harus mengupayakan itu. Digabung dalam slip gaji. Saya yakin kalau stakeholder dan Pemprov Bali komitmen pasti bisa," ujar mantan Ketua Fraksi Demokrat ini.

Bukan hanya itu saja, dalam konteks krama Bali menjaga adat dan budaya Bali dikaitkan dengan gaji pegawai negeri dan karyawan swasta, menurut Tamba, sangat mendesak karena krama Bali sangat lekat dengan kegiatan adat dan agama di Bali. "Setidaknya rerainan Purnama dan Tilem mereka harus membuat upacara sederhana. Itu membutuhkan biaya. Belum lagi untuk kegiatan keagamaan yang terkait dengan dresta desa kala patra. Pegawai swasta sering dipotong uang makannya karena banyak libur. Sudah susah dapat libur, uang makan dipotong, kacau juga ini. Yang kayak begini harus dikawal Pemprov Bali," ujar politisi asal Desa Akah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ini.

Apakah semua karyawan dan PNS di Pemprov Bali dapat tunjangan itu? "Ya jelas harus ada kriteria. Yang bersangkutan KTP Bali. Karena kita tidak pungkiri di Bali adat dan budaya hidup dan menjadi penopang pariwisata kita di Bali. Kalau nggak ada adat dan budaya ini turis mau melihat apa? Jadi harus realistis. Kami harap anggota DPRD Bali periode mendatang bisa memperjuangkan ini," tegas mantan Ketua Bappilu DPD Demokrat Bali ini.*nat

loading...

Komentar