Penyaluran KUR di Bali Capai Rp 2,53 Triliun
100 Ribu UMKM Belum ‘Kebagian’
DENPASAR, NusaBali
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali mencapai Rp 2,53 triliun. Realisasi tersebut dari periode Januari-Mei. Jumlah tersebut 49,92 persen dari target plafon KUR sebesar Rp 5,07 triliun tahun 2019. Sementara total debitur sebanyak 62.715 rekening.
Berdasarkan wilayahnya, sebaran KUR didominasi Denpasar 21,78 persen, Buleleng 13,72 persen dan Tabanan 13,24 persen. Sedang berdasarkan sektor ekonomi ,masih didominasi oleh sektor Perdagangan 48,36 persen Pertanian 16,84 persen dan Industri Pengolahan 14,43 persen. Sedang secara nasional realisasi KUR dari Januari-Mei 2019 sebesar Rp65,50 triliun (47,12 persen) dari total plafon KUR nasional Rp 147 triliun.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Wilayah Bali- Nusra, Elyanus Pongosada mengatakan hal tersebut, terkait perkembangan dan realisasi KUR di Bali. “Kami sangat mengapresiasi penyaluran KUR tersebut,” ujarnya. Dikatakan Elyanus Pongsoda capaian atau realisasi KUR yang dicapai Bali menempati posisi keenam secara nasional.
Tidak hanya itu, lanjut Kepala OJK Bali- Nusra menunjuk kondisi NPL KUR di Bali dengan rasio yang masih 0 /nol persen. “Namun kami tetap menghimbau kepada penyalur KUR tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujarnya mengingatkan.
Menurut Elyanus Pongosada, di Bali ada sekitar 300 ribu UMKM. Dari jumlah tersebut baru 190 ribu yang mengakses KUR. “Potensi yang luar biasa di depan kita untuk kita secara optimal untuk kita melakukan upaya yang optimal untuk penyaluran KUR, sehingga makin banyak masyarakat kita, UMKM kita yang bisa menjangkau KUR,” ujarnya. Sekaligus untuk semakin kemandirian perekonomian Bali.
Selain itu Elyanus Pongosada berharap agar target penyaluran KUR tepat sasaran,khususnya peningkatan penyaluran KUR di sektor produksi , pertanian, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi. “Minimal 60 persen,” ujarnya.
Sesuai dengan surat edaran Menko Perekonomian RI. Untuk itu, katanya perlu dukungan dari semua stakeholder, terutama dalam penilaian data potensi ekonomi, atau kluster UMKM yang berpotensi untuk dibiayai.
Untuk memudahkan masyarakat khususnya UMKM memperoleh akses informasi soal KUR, Elyanus Pongosada, OJK Regional 8 Bali-Nusra sedang menggagas sebuah website www.kurbali.com. Ini sebagai program business matching Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi tahun 2019. “Melalui website ini diharap dapat meningkatkan inklusi keuangan daerah terhadap produk KUR di Provinsi Bali,” tandas Elyanus Pongosada. *k17
Berdasarkan wilayahnya, sebaran KUR didominasi Denpasar 21,78 persen, Buleleng 13,72 persen dan Tabanan 13,24 persen. Sedang berdasarkan sektor ekonomi ,masih didominasi oleh sektor Perdagangan 48,36 persen Pertanian 16,84 persen dan Industri Pengolahan 14,43 persen. Sedang secara nasional realisasi KUR dari Januari-Mei 2019 sebesar Rp65,50 triliun (47,12 persen) dari total plafon KUR nasional Rp 147 triliun.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Wilayah Bali- Nusra, Elyanus Pongosada mengatakan hal tersebut, terkait perkembangan dan realisasi KUR di Bali. “Kami sangat mengapresiasi penyaluran KUR tersebut,” ujarnya. Dikatakan Elyanus Pongsoda capaian atau realisasi KUR yang dicapai Bali menempati posisi keenam secara nasional.
Tidak hanya itu, lanjut Kepala OJK Bali- Nusra menunjuk kondisi NPL KUR di Bali dengan rasio yang masih 0 /nol persen. “Namun kami tetap menghimbau kepada penyalur KUR tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujarnya mengingatkan.
Menurut Elyanus Pongosada, di Bali ada sekitar 300 ribu UMKM. Dari jumlah tersebut baru 190 ribu yang mengakses KUR. “Potensi yang luar biasa di depan kita untuk kita secara optimal untuk kita melakukan upaya yang optimal untuk penyaluran KUR, sehingga makin banyak masyarakat kita, UMKM kita yang bisa menjangkau KUR,” ujarnya. Sekaligus untuk semakin kemandirian perekonomian Bali.
Selain itu Elyanus Pongosada berharap agar target penyaluran KUR tepat sasaran,khususnya peningkatan penyaluran KUR di sektor produksi , pertanian, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi. “Minimal 60 persen,” ujarnya.
Sesuai dengan surat edaran Menko Perekonomian RI. Untuk itu, katanya perlu dukungan dari semua stakeholder, terutama dalam penilaian data potensi ekonomi, atau kluster UMKM yang berpotensi untuk dibiayai.
Untuk memudahkan masyarakat khususnya UMKM memperoleh akses informasi soal KUR, Elyanus Pongosada, OJK Regional 8 Bali-Nusra sedang menggagas sebuah website www.kurbali.com. Ini sebagai program business matching Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi tahun 2019. “Melalui website ini diharap dapat meningkatkan inklusi keuangan daerah terhadap produk KUR di Provinsi Bali,” tandas Elyanus Pongosada. *k17
Komentar