nusabali

Demokrat Munculkan Kabinet Persatuan

  • www.nusabali.com-demokrat-munculkan-kabinet-persatuan

Sinyal Setelah Pertemuan Jokowi–Prabowo

DENPASAR, NusaBali

Pertemuan rekonsiliasi Capres 01 terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan rivalnya Capres 02 Prabowo Subianto di atas kereta MRT (moda raya terpadu) Jakarta, Sabtu (13/7), mendapatkan respons positif dari kalangan partai politik pengusung Prabowo Subianto. Pertemuan Jokowi–Prabowo harus diikuti rekonsiliasi sampai tingkat terbawah.

Wasekjen DPP Demokrat Putu Supadma Rudana, mengatakan pertemuan Jokowi–Prabowo adalah pertemuan rekonsiliasi yang patut diapresiasi. “Bagaimana dua tokoh bangsa yang awalnya berkompetisi dalam kontestasi politik pilpres yang tegang, sekarang ini sudah berakhir. Sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga yang kemudian berlanjut menetapkan Jokowi–Ma’ruf Amin sebagai pemenang. Sekarang pilpres sudah selesai, tentu kita semua harus merajut kembali persatuan. Termasuk kader dan elite di daerah harus bersatu. Nggak ada lagi 01 dan 02,” kata Supadma Rudana di Denpasar, Sabtu (13/7) siang.

Menurut Supadma Rudana, Partai Demokrat yang mengusung Prabowo–Sandiaga Uno bersama Gerindra–PAN–PKS–Berkarya akan tetap berkontribusi dalam upaya rekonsiliasi dan merajut kembali persatuan bangsa. “Begitu Jokowi–Ma’ruf ditetapkan jadi pemenang pilpres, Demokrat melalui Ketua Komandan Tugas Bersama (Kogasma) Mas Agus Harimurti Yudhoyono sudah langsung bertemu Pak Jokowi. Dan posisi Demokrat jelas, sebagai bagian dari bangsa Indonesia mengawal demokrasi ini berjalan dengan baik sesuai peraturan dan perundangan-undangan. Memang Demokrat melihat positif tokoh-tokohnya bersatu. Ini harus diikuti kader dan pendukung di bawah,” ucap politisi asal Desa Peliatan, Ubud, Kabupaten Gianyar ini.

Supadma Rudana menambahkan rekonsiliasi dan konsolidasi ini nanti juga akan menggambarkan Kabinet Kerja Jokowi. “Demokrat berharap semua komponen dirangkul. Presiden Jokowi diharapkan memilih figur-figur menteri yang berkompeten untuk membantu pengelolaan negara ini. Tidak hanya komitmen kerja keras tapi juga komitmen anti korupsi,” kata anggota Komisi X DPR RI (membidangi pendidikan, kebudayaan, seni, budaya, pemuda dan olahraga, serta ekonomi kreatif) Dapil Bali ini.

Apakah Demokrat sudah menyiapkan kadernya menindaklanjuti rekonsiliasi nasional ini? “Demokrat sudah siapkan Mas AHY. Dengan kejadian musibah dan bencana di Indonesia, saya pribadi melihat Mas AHY layak menjadi Menteri Sosial. Karena AHY bakal turun ke daerah. Sebagai mantan anggota TNI beliau punya kualitas sebagai anak muda,” ujarnya.

Supadma Rudana mengatakan dalam pemerintahan Jokowi nanti tidak ada oposisi. Tetapi kabinet persatuan. Seluruh partai dirangkul. Untuk pengawasan sebagai instrumen kontrol tetap lah legislatif. “Kabinet melibatkan parpol yang ada. Asal Pak Jokowi memilih figur yang bersih. Anti korupsi, tidak tersandera kasus korupsi. Demokrat saat ini clean dan clear kadernya dari masalah korupsi,” tuturnya.

Soal jatah menteri yang akan diberikan kepada Demokrat, menurut Supadma Rudana, tidak etis bicara jatah. “Kita tidak baik mengatakan jatah-jatahan. Tetap Pak Jokowi melihat Demokrat punya kader muda. Ada AHY ada yang senior Pak Soekarwo (mantan Gubernur Jawa Timur)). Di Demokrat banyak ada kader. Mau yang ahli pariwisata budaya, mau yang jago teknologi, mau yang jago soal infrastruktur. Banyak Demokrat punya stok,” ujar Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia ini.

Supadma Rudana berharap parpol koalisi pengusung Jokowi–Ma’ruf seperti PDIP–Golkar–PKB–PPP–NasDem–Hanura–PKPI–Perindo–PSI legowo dan bisa mewujudkan Kabinet Persatuan ini. “Saya yakin semuanya akan jalan dengan berimbang. Eksekutif menjalan fungsi dan kami di legislatif dari berbagai parpol akan melaksanakan fungsi kontrol dengan baik,” tegas Supadma Rudana.

Sementara Ketua DPD Gerindra Ida Bagus Putu Sukarta yang dikonfirmasi secara terpisah, mengatakan pertemuan Jokowi–Prabowo belum mengarah ke arah gabung kabinet. “Sementara rekonsiliasi sudah terjadi dan kita semua harus apresiasi pertemuan ini. Bagi kami di tingkat kader harus hormati dan kita akan tetap memiliki sikap dalam mengawal pemerintahan dengan sikap kritis check and balance. Belum bicara masalah gabung dalam kabinet,” ujar anggota Komisi V DPR RI Dapil Bali ini.

Gus Sukarta menyebutkan Partai Gerindra tidak dalam oposisi. Karena sejak awal memang tidak ada istilah oposisi. Namun kalau nanti dalam perjalanan pemerintahan ada yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, Gerindra akan bersuara lantang. “Kami akan tetap kritis. Karena selama ini memang banyak kami menelurkan ide dan aspirasi yang juga jadi rujukan pemerintah. Salah satunya ide dana desa dari APBN itu kan ide Gerindra,” tutur politisi asal Geriya Buruan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, ini. *nat

loading...

Komentar