E-tiket Parkir Bandara Masih Sebatas Wacana
Pemberlakuan tiket elektronik (e-tiket) untuk parkir di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat ini belum bisa terealisasi.
MANGUPURA, NusaBali
Hal ini disebabkan karena Angkasa Pura I selaku pengelola bandara belum melakukan studi kelayakan, dan penerapan e-tiket belum dianggap urgent. Saat ini, untuk akes masuk di bandara masih menggunakan tiket secara manual.
Communication and Legal Section Head Angkasa Pura I Arie Ahsanurrohim, menyatakan menyambut era digital saat ini, belum tentu semua sistem bisa dilakukan digitalisasi, termasuk penerapan e-tiket untuk kawasan parkir kendaraan roda dua maupun roda empat di Bandara Internasional Ngurah Rai. Penerapan e-tiket ini harus melalui studi kelayakan dan pertimbangan matang dari segi bisnis, baru setelah itu diterapkan. Namun sejauh ini Bandara Ngurah Rai belum melakukan studi kelayakan terkait penerapannya. “Kalau e-tiket belum terlalu urgent untuk parkir di Bandara Ngurah Rai,” ucap Arie, Senin (8/7) siang.
Diakuinya, bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih mempertimbangkan berbagai aspek dalam penerapan berbagai sistem termasuk e-tiket nantinya. Juga soal transparansi dan kemapanan sistem itu dalam pengoperasiannya ke depan. Sehingga, berbagai langkah seperti studi kelayakan harus dilakukan terlebih dahulu. Penerapan e-tiket di bandara yang notabene berada di bawah BUMN berbeda dengan yang dikelola pihak swasta. “Yang paling penting adalah soal transparansi kemapanan sistem ke depannya. Ini harus benar-benar dilakukan studi dulu. Ini kan kami sama sekali belum ada. Kalau di lokasi atau objek wisata lainnya mulai menerapkan, itu karena swasta. Kalau BMUN, semua hal dipertimbangkan,” tuturnya.
Meski penerapan e-tiket sebatas wacana, AP I selama ini mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir. Dalam catatan pihak AP I melalui pihak ketiga, potensi pemasukan dari sektor parkir kendaraan roda dua rata-rata mencapai Rp 600.000.000 sebulan. Sementara, roda empat sekitar Rp 1 miliar per bulannya. Dari total pemasukan itu, pihaknya menyerahkan retribusi sekitar 25 persen per tahun kepada Pemkab Badung. *dar
Communication and Legal Section Head Angkasa Pura I Arie Ahsanurrohim, menyatakan menyambut era digital saat ini, belum tentu semua sistem bisa dilakukan digitalisasi, termasuk penerapan e-tiket untuk kawasan parkir kendaraan roda dua maupun roda empat di Bandara Internasional Ngurah Rai. Penerapan e-tiket ini harus melalui studi kelayakan dan pertimbangan matang dari segi bisnis, baru setelah itu diterapkan. Namun sejauh ini Bandara Ngurah Rai belum melakukan studi kelayakan terkait penerapannya. “Kalau e-tiket belum terlalu urgent untuk parkir di Bandara Ngurah Rai,” ucap Arie, Senin (8/7) siang.
Diakuinya, bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih mempertimbangkan berbagai aspek dalam penerapan berbagai sistem termasuk e-tiket nantinya. Juga soal transparansi dan kemapanan sistem itu dalam pengoperasiannya ke depan. Sehingga, berbagai langkah seperti studi kelayakan harus dilakukan terlebih dahulu. Penerapan e-tiket di bandara yang notabene berada di bawah BUMN berbeda dengan yang dikelola pihak swasta. “Yang paling penting adalah soal transparansi kemapanan sistem ke depannya. Ini harus benar-benar dilakukan studi dulu. Ini kan kami sama sekali belum ada. Kalau di lokasi atau objek wisata lainnya mulai menerapkan, itu karena swasta. Kalau BMUN, semua hal dipertimbangkan,” tuturnya.
Meski penerapan e-tiket sebatas wacana, AP I selama ini mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir. Dalam catatan pihak AP I melalui pihak ketiga, potensi pemasukan dari sektor parkir kendaraan roda dua rata-rata mencapai Rp 600.000.000 sebulan. Sementara, roda empat sekitar Rp 1 miliar per bulannya. Dari total pemasukan itu, pihaknya menyerahkan retribusi sekitar 25 persen per tahun kepada Pemkab Badung. *dar
Komentar