Dua Tahun Mangkrak, Dijadikan Sekretariat PKK
Dua unit rumah milik Pemkab Jembrana di sebelah barat Sekretariat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Jembrana Kecamatan Negara, Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, yang hampir dua tahun mangkrak akhirnya dimanfaatkan.
NEGARA, NusaBali
Untuk sementara, rumah yang telah rampung dibangun pada 2017 lalu itu dimanfaatkan sebagai Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jembrana.
Awalnya, dua unit rumah dalam satu areal pekarangan seluas 8,75 are yang berada di seberang rumah jabatan (rumjab) pimpinan DPRD Jembrana, itu sebenarnya direncanakan menjadi rumjab pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Lahan yang sudah dilengkapi bangunan rumah itu, hendak dijadikan penukar lahan seluas 18 are di eks Kantor Kejari Negara di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana. Namun dalam perjalan, tidak ada kesepakatan mengenai tukar guling sehingga dua unit rumah yang sudah dibangun Pemkab Jembrana pada tahun 2017, itu akhirnya mangrak.
Setelah cukup lama mangkrak, belakangan tampak aktivitas orang di bangunan rumah lahan milik pemkab tersebut. Bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai sekretariat PKK Kabupaten Jembrana. Dari informasi, pemanfaatan dua unit rumah sebagai sekretariat PKK ini dipastikan hanya bersifat sementara, berkenaan rehabilitasi gedung sekretariat PKK yang berada di barat Gedung Mendopo Kesari, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara.
Kabag Perlengkapan Setda Jembrana I Gusti Putu Anom Saputra, saat dikonfirmasi pada Minggu (30/6), mengakui jika perumahan yang batal dimanfaatkan pihak Kejari Jembrana itu sementara dimanfaatkan sebagai sekretariat PKK Jembrana. Kebetulan, sedang dilakukan rehab terhadap gedung PKK, sehingga perumahan tersebut dimanfaatkan untuk sementara waktu. “Ya, memang hanya dimanfaatkan sementara. Nanti setelah rehab gedung PPK selesai, PKK akan kembali ke gedungnya,” kata Anom Saputra.
Namun untuk ke depannya, sambung Anom Saputra, ada rencana memanfaatkan perumahan itu sebagai rumah dokter dari pemerintah pusat yang diperbantukan di Rumah Sakit Umum (RSU) Negara. Sebelumnya, juga sudah dilakukan survey pihak RSU Negara bersama pusat, dan masih menunggu kesepakatan terkait pemanfaatan sebagai rumah dokter tersebut. “Apakah memungkinan atau tidak, belum ada kepastian. Sementara, baru ada rencana dijadikan rumah dokter,” ucap mantan Camat Jembrana ini. *ode
Awalnya, dua unit rumah dalam satu areal pekarangan seluas 8,75 are yang berada di seberang rumah jabatan (rumjab) pimpinan DPRD Jembrana, itu sebenarnya direncanakan menjadi rumjab pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Lahan yang sudah dilengkapi bangunan rumah itu, hendak dijadikan penukar lahan seluas 18 are di eks Kantor Kejari Negara di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana. Namun dalam perjalan, tidak ada kesepakatan mengenai tukar guling sehingga dua unit rumah yang sudah dibangun Pemkab Jembrana pada tahun 2017, itu akhirnya mangrak.
Setelah cukup lama mangkrak, belakangan tampak aktivitas orang di bangunan rumah lahan milik pemkab tersebut. Bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai sekretariat PKK Kabupaten Jembrana. Dari informasi, pemanfaatan dua unit rumah sebagai sekretariat PKK ini dipastikan hanya bersifat sementara, berkenaan rehabilitasi gedung sekretariat PKK yang berada di barat Gedung Mendopo Kesari, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara.
Kabag Perlengkapan Setda Jembrana I Gusti Putu Anom Saputra, saat dikonfirmasi pada Minggu (30/6), mengakui jika perumahan yang batal dimanfaatkan pihak Kejari Jembrana itu sementara dimanfaatkan sebagai sekretariat PKK Jembrana. Kebetulan, sedang dilakukan rehab terhadap gedung PKK, sehingga perumahan tersebut dimanfaatkan untuk sementara waktu. “Ya, memang hanya dimanfaatkan sementara. Nanti setelah rehab gedung PPK selesai, PKK akan kembali ke gedungnya,” kata Anom Saputra.
Namun untuk ke depannya, sambung Anom Saputra, ada rencana memanfaatkan perumahan itu sebagai rumah dokter dari pemerintah pusat yang diperbantukan di Rumah Sakit Umum (RSU) Negara. Sebelumnya, juga sudah dilakukan survey pihak RSU Negara bersama pusat, dan masih menunggu kesepakatan terkait pemanfaatan sebagai rumah dokter tersebut. “Apakah memungkinan atau tidak, belum ada kepastian. Sementara, baru ada rencana dijadikan rumah dokter,” ucap mantan Camat Jembrana ini. *ode
Komentar