Dukungan Golkar Bali ke Airlangga Dianggap Prematur
Dewa Nida: Rai Wiranata Jangan Asal Ngomong
DENPASAR, NusaBali
Dukungan DPD I Golkar Bali dan para Ketua DPD II Golkar yang dijabat oleh Plt (Pelaksana Tugas) kepada Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto dengan menolak Munaslub dianggap prematur. Para kader senior yang berseberangan dengan DPD I Golkar Bali pimpinan Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer mengatakan terlalu prematur melempar dukung-mendukung dan menolak Munaslub.
Kader senior Golkar Bali, Anak Agung Ngurah Rai Wiranata di Denpasar, Minggu (30/6) mengatakan pernyataan Anggota Pemenangan Pemilu/Korwil Bali DPP Golkar, Dewa Made Widiasa Nida, yang menolak Munaslub Juli 2019 dan menegaskan Musda Golkar akan tetap dilaksanakan Desember 2019 mendatang sangat prematur.
“Pernyataan Dewa Nida sangat prematur, terlalu percaya diri. Kasihan dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, gara-gara pernyataan yang tidak valid dan prematur dari kader di bawah,” tegas Rai Wiranata. Karena kata Rai Wiranata, proses di pemerintahan pasca Pilpres dengan kemenangan Jokowi- Ma’ruf belum selesai. Penentuan dan penetapan caleg terpilih hasil Pileg 2019 belum juga tuntas. Karena hasil Pilpres bisa saja Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto akan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lagi.
“Pak Airlangga kemungkinan bisa menjadi Menteri di Kabinet Jokowi lagi. Pak Jokowi pasti tidak mau ada menteri yang merangkap jabatan di partai. Proses penyusunan kabinet Presiden Jokowi itu akan selesai sebelum Desember 2019,” ujar politisi asal Puri Kesiman, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur ini.
Rai Wiranata menegaskan kalau Munas Golkar dilaksanakan Desember 2019, kemudian Airlangga yang berpeluang menjadi menteri di Kabinet Jokowi tidak dizinkan merangkap jabatan di partai, Golkar harus menggelar Munas lagi untuk memilih Ketua Umum yang baru. “Masak harus Munaslub lagi. Munaslub- Munaslub terus jadinya,” kata mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali 2004-2009 ini.
Demikian juga dengan proses di DPR RI, dimana alat kelengkapan dewan belum selesai disusun. Sehingga semuanya harus menunggu proses di pemerintahan. “Tunggu proses penyusunan kabinet dan penyusunan AKD di parlemen,” sodoknya.
Rai Wiranata menyindir Dewa Nida yang menyebutkan Plt Ketua DPD I Golkar Bali di bawah pimpinan Demer dan para Plt Ketua DPD II Golkar Bali yang menyatakan mendukung Airlangga Hartarto juga sangat dini. “Saudara Dewa Nida kok tidak menengok proses di Mahkamah Partai. Proses di Mahkamah Partai belum selesai. Jadi dukung mendukung kandidat Ketua Umum di Munas juga sangat dini. Hormati dong proses di Mahkamah Partai yang akan memutuskan perkara Plt 6 Ketua DPD II Golkar Kabupaten yang dilengserkan Demer. Tunggu dulu supaya selesai di Mahkamah Partai lah,” ujar mantan anggota DPRD Badung 1987-1992 ini.
Atas pernyataan ini, Dewa Nida dihubungi secara terpisah, Minggu kemarin menuding Rai Wiranata asal ngomong saja. “Rai Wiranata jangan asal ngomong saja. Dalam pemerintahan dan penyusunan kabinet tidak ada diatur masalah menteri merangkap jabatan ketua partai,” ujar Dewa Nida.
Kata dia, masalah Presiden Jokowi tidak akan mengizinkan menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan partai malah berandai-andai. “Mungkin masalah rangkap jabatan yang dilontarkan Rai Wiranata pemahaman pribadi saja. Dalam Undang-Undang apa itu? Nggak ada larangan seorang ketua umum partai tidak boleh menjabat menteri. Sekarang Pak Airlangga Hartarto masih menjabat menteri kok,” ujar politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung ini. *nat
Dukungan DPD I Golkar Bali dan para Ketua DPD II Golkar yang dijabat oleh Plt (Pelaksana Tugas) kepada Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto dengan menolak Munaslub dianggap prematur. Para kader senior yang berseberangan dengan DPD I Golkar Bali pimpinan Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer mengatakan terlalu prematur melempar dukung-mendukung dan menolak Munaslub.
Kader senior Golkar Bali, Anak Agung Ngurah Rai Wiranata di Denpasar, Minggu (30/6) mengatakan pernyataan Anggota Pemenangan Pemilu/Korwil Bali DPP Golkar, Dewa Made Widiasa Nida, yang menolak Munaslub Juli 2019 dan menegaskan Musda Golkar akan tetap dilaksanakan Desember 2019 mendatang sangat prematur.
“Pernyataan Dewa Nida sangat prematur, terlalu percaya diri. Kasihan dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, gara-gara pernyataan yang tidak valid dan prematur dari kader di bawah,” tegas Rai Wiranata. Karena kata Rai Wiranata, proses di pemerintahan pasca Pilpres dengan kemenangan Jokowi- Ma’ruf belum selesai. Penentuan dan penetapan caleg terpilih hasil Pileg 2019 belum juga tuntas. Karena hasil Pilpres bisa saja Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto akan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lagi.
“Pak Airlangga kemungkinan bisa menjadi Menteri di Kabinet Jokowi lagi. Pak Jokowi pasti tidak mau ada menteri yang merangkap jabatan di partai. Proses penyusunan kabinet Presiden Jokowi itu akan selesai sebelum Desember 2019,” ujar politisi asal Puri Kesiman, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur ini.
Rai Wiranata menegaskan kalau Munas Golkar dilaksanakan Desember 2019, kemudian Airlangga yang berpeluang menjadi menteri di Kabinet Jokowi tidak dizinkan merangkap jabatan di partai, Golkar harus menggelar Munas lagi untuk memilih Ketua Umum yang baru. “Masak harus Munaslub lagi. Munaslub- Munaslub terus jadinya,” kata mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali 2004-2009 ini.
Demikian juga dengan proses di DPR RI, dimana alat kelengkapan dewan belum selesai disusun. Sehingga semuanya harus menunggu proses di pemerintahan. “Tunggu proses penyusunan kabinet dan penyusunan AKD di parlemen,” sodoknya.
Rai Wiranata menyindir Dewa Nida yang menyebutkan Plt Ketua DPD I Golkar Bali di bawah pimpinan Demer dan para Plt Ketua DPD II Golkar Bali yang menyatakan mendukung Airlangga Hartarto juga sangat dini. “Saudara Dewa Nida kok tidak menengok proses di Mahkamah Partai. Proses di Mahkamah Partai belum selesai. Jadi dukung mendukung kandidat Ketua Umum di Munas juga sangat dini. Hormati dong proses di Mahkamah Partai yang akan memutuskan perkara Plt 6 Ketua DPD II Golkar Kabupaten yang dilengserkan Demer. Tunggu dulu supaya selesai di Mahkamah Partai lah,” ujar mantan anggota DPRD Badung 1987-1992 ini.
Atas pernyataan ini, Dewa Nida dihubungi secara terpisah, Minggu kemarin menuding Rai Wiranata asal ngomong saja. “Rai Wiranata jangan asal ngomong saja. Dalam pemerintahan dan penyusunan kabinet tidak ada diatur masalah menteri merangkap jabatan ketua partai,” ujar Dewa Nida.
Kata dia, masalah Presiden Jokowi tidak akan mengizinkan menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan partai malah berandai-andai. “Mungkin masalah rangkap jabatan yang dilontarkan Rai Wiranata pemahaman pribadi saja. Dalam Undang-Undang apa itu? Nggak ada larangan seorang ketua umum partai tidak boleh menjabat menteri. Sekarang Pak Airlangga Hartarto masih menjabat menteri kok,” ujar politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung ini. *nat
Komentar