SBY Segera Tentukan Sikap Demokrat

JAKARTA, NusaBali
Partai Gerindra menyatakan masa tugas Koalisi Adil Makmur selesai setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai salah satu anggota koalisi pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, Partai Demokrat kini ancang-ancang ambil sikap. Apakah gabung dengan koalisi pemerintah (Jokowi-Ma’ruf Amin) atau menegaskan diri sebagai oposisi.

Wasekjen DPP Demokrat, Andi Arief menjelaskan mekanisme penentuan sikap partai usai putusan MK. Andi Arief memastikan keputusan penting partai akan ditentukan Ketum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Akan ditentukan oleh Ketum SBY, namun sebelumnya akan dirapatkan dan dimatangkan di Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai menampung masukan dan apa yang berkembang di internal dan eksternal. Jadi itulah mekanisme resmi yang ada dalam Partai Demokrat," kata Andi Arief.

Andi Arief menyatakan seluruh elemen partai sepakat bahwa pengambilan keputusan yang melibatkan SBY bakal digelar setelah 40 hari wafatnya istri sang ketum, Ani Yudhoyono. Diperkirakan penentuan sikap PD diambil pertengahan Juli 2019.

"Semua instrumen partai sudah bersepakat bahwa yang melibatkan keputusan Ketum SBY akan dilaksanakan setelah 40 hari Ibu Ani tanggal 10 Juli nanti. Hari berkabung Partai Demokrat 40 hari," kata Andi Arief dilansir detik.com. Sementara Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, Syarief Hasan, dalam diskusi Polemik di d'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin mengatakan Demokrat masih akan menjalani komunikasi untuk langkah politik ke depan.

"Kami dari Demokrat dari awal sudah memiliki kebijakan mendukung 02 untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi garis finisnya di MK. Berarti, setelah putusan dapat dipastikan, Partai Demokrat sudah tak berada dalam koalisi. Kami beberapa kali memberikan statement politik itu," kata Syarief. Syarief Hasan menambahkan partainya berterima kasih kepada seluruh rakyat yang telah berpartisipasi dalam pemilu. PD juga mengaku terkesan oleh pernyataan Jokowi setelah keluarnya putusan MK.

"Terkesan dari statement politik Pak Jokowi bahwa presiden yang terpilih adalah presiden rakyat Indonesia, artinya presiden untuk semua golongan, artinya tidak ada polarisasi lagi," ujarnya. Syarief mengatakan pihaknya berbangga karena Indonesia telah memiliki presiden terpilih. Harapannya ke depan adalah bagaimana mencairkan masyarakat pascapilpres. "Untuk itu, Demokrat sejak awal mengatakan, sekalipun berbeda koalisi, komunikasi harus tetap terbangun," ujarnya.

Terpisah, Partai NasDem tidak mempermasalahkan jika Partai Demokrat (PD) bergabung ke koalisi Joko Widodo (Jokowi). NasDem menilai PD sudah siap bergabung sejak awal. "Kalau bergabung, begini ya, kalau Demokrat memang dari awal kakinya sudah melangkah satu langkah," kata politikus Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin. Taufiqulhadi kembali menegaskan NasDem tidak pernah mempermasalahkan bergabungnya Demokrat. Namun dia mengimbau partai lain berpikir ulang untuk bergabung ke koalisi Jokowi. *