Gubernur Siap Hibahkan Aset Provinsi

DENPASAR, NusaBali
Gubernur Wayan Koster dan para Bupati/Walikota se-Bali mencapai kesepakatan penting dalam rapat koordinasi dan sinkroniasi program & kebi-jakan Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot, Selasa (25/6). Yakni, kesepakatan untuk mengelola Bali sebagai Satu Kesatuan Wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola, berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Gubernur juga siap hibahkan aset proovinsi untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan di kabupaten/kota.

Rakor dan sinkronisasi yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa kemarin, terbilang ‘langka’ karena jarang seorang gubernur bisa mengumpulkan seluruh bupati/walikota di daerahnya dalam era otnomi daerah. Gubernur Koster berhasil mengkonsolidasikan dukungan semua kepala daerah se-Bali, termasuk yang bukan dari PDIP.

Dalam pertemuan kemarin, hadir Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra, Bupati Bangli I Made Gianyar, Bupati Karangasem IGA Mas Sumantri, Bupati Jembrana I Putu Artha, Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, dan Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra mewakili Bupati Nyoman Suwirta. Selain itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama juga hadir bersama Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), dan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Di awal rapat, Gubernur Koster menegaskan spirit kebersamaan dan gotong-royong harus menjadi pegangan para kepala daerah dalam menata dan mengelola Bali. Egoisme sektoral dan egoisme kewilayahan harus dihilangkan, karena akan menghalangi kemampuan para pemimpin Bali dalam melayani seluruh masyarakat.

“Ini kau yang punya (kewenangan), ini aku yang punya. Bukan begitu spiritnya. Hilangkan cara-cara seperti itu. Kita harus bangun spirit bersama. Jadi, meskipun misalnya kewenangan itu ada di provinsi atau di kabupaten, selama kewenangan bisa dilakukan untuk melayani krama Bali, mari kita lakukan bersama, saling tolong dan gotong-royong,” tegas Koster.

Pelaksanaan pembangunan di Bali, kata Koster, juga harus mengedepankan penerapan kepemimpinan kultural, menjunjung etika dan tata krama penyelenggaraan pemerintahan, serta mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal: gilik saguluk, paras paros, salunglung sabayantaka, sarpana ya. “Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Bali sebagai implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana, harus juga diselenggarakan dengan mengedepankan pendekatan satu kesatuan wilayah,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Pendekatan satu kesatuan wilayah ini sangat penting, karena sebagai sebuah pulau kecil, Bali menghadapi banyak masalah yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah geografis. Pendekatan yang parsial, sektoral, dan dibatasi wilayah geografis, akan gagal menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Koster memaparkan ada 17 isu strategis yang sedang dihadapi Pulau Bali dan krama Bali. Seluruh isu strategis itu nyata-nyata tidak bisa diselesaikan oleh satu kabupaten, melainkan dibutuhkan pengelolaan dan penataan bersifat ‘semesta’ yang hanya bisa dilakukan di tingkat provinsi.

Ada pun 17 isu strategis itu, antara lain, semakin maraknya toko modern berjaringan, menurunnya daya saing SDM Bali, penyediaan air bersih dan energi ramah lingkungan, kemacetan lalulintas (di Kuta, Denpasar, Ubud), pengelolaan sampah dan kian meningkatnya kerusakan lingkungan, ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatnya konversi fungsi dan kepemilikan lahan, adanya kecenderungan orang asing menikah dengan orang Bali sebagi modus untuk melakukan praktek usaha yang tidak sehat serta merugikan Bali, meningkatnya ancaman bagi krama Bali karena menguatnya politik identitas, maraknya vila atau tempat tinggal yang digunakan sebagai akomodasi pariwisata illegal sehingga mengurangi pendapatan daerah dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR), hingga jumlah wisatawan yang datang ke Bali tidak sesuai dengan jumlah PHR diperoleh.

Guna mengurai dan menyelesaikan isu-isu strategis itu, Koster telah menetapkan lima bidang prioritas pembangunan Bali. Bidang pertama, mencakup pangan, sandang, papan. Bidang kedua, kesehatan dan pendidikan. Bidang ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Bidang keempat, menyangkut adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Bidang kelima, pariwisata.

“Dari setiap bidang itu, kita sudah susun dan siapkan program-program nyata, termasuk program unggulan integrasi yang melibatkan semua kabupaten/kota, serta program-program khusus yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing kabupaten/kota. Program-program inilah yang akan menunjukkan spirit kebersamaan dan gotong-royong kita dalam menata, membangun, dan mengelola Bali sebagai satu kesatuan wilayah,” tandas Koster. Kelima bidang prioritas pembangunan ini telah didukung dengan sejumlah legislasi, berupa 4 Peraturan Daerah (Perda) dan 7 Peraturan Gubernur (Pergub).

Di akhir arahannya, Koster juga menyampaikan bahwa dalam konteks penyelenggaraan pendekatan pembangunan Bali ke depan, secara bertahap provinsi akan lebih berperan sebagai regulator, koordinator, dan fasilitator. Pemprov Bali juga akan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memperoleh akses pendanaan dari APBN untuk program prioritas, baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi, maupun Dana Hibah.

Usai paparan dari Gubernur Koster, dalam rapat kemarin para bupati/walikota secara bergiliran memaparkan program strategis dan isu-isu penting di daerahnya masing-masing. Mereka juga menyampaikan kesiapannya untuk melakukan integrasi dan sinkronisasi dengan program-program strategis yang disiapkan Gubernur Koster.

Sementara itu, seusai pertemuan dengan para bupati/walikota kemarin, Gubernur Koster menyatakan prihatin atas kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP yang disebabkan terbatasnya sekolah negeri di Bali. Koster pun berjanji bakal mengatasi persoalan PPDB dengan menambah fasilitas gedung sekolah negeri di kabupaten/kota, dengan mengibahkan aset provinsi.

Menurut Koster, penyelenggaraan pendidikan harus disikapi bersama-sama. Masalah PPDB dipastikan penyebabnya karena kurangnya fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah. “Walaupun PPDB ini masalahnya ada di kabupaten/kota, kita minta Dinas Pendidikan Provinsi Bali ikut menyelesaikannya. Ini sudah masalah bersama,” ujar Koster.

Koster menyebutkan, upaya mengatasi masalah PPDB bisa dilakukan dengan menambah pembangunan gedung sekolah baru di kabupaten/kota. Caranya nanti bisa menggunakan aset Pemprov Bali. “Kalau ada tanah provinsi yang akan dipakai untuk fasilitas pendidikan, itu kami prioritaskan,” tegas mantan anggota Komisi X DPR RI (membidangi pendidikan) tiga kali periode ini.

Koster menegaskan, Pemprov Bali tidak hanya siap menghibahkan aset provinsi untuk fasilitas pendidikan saja. Tapi, juga untuk fasilitas kesehatan, serta kegiatan dan sarana budaya. “Kami akan bantu untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Sejauh ini sudah banyak yang mengajukan, terutama dari Badung dan Denpasar.”  *nat