RUU Permusikan Resmi Ditarik dari Prolegnas
Rancangan Undang-undang Permusikan telah resmi ditarik dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019.
JAKARTA, NusaBali
Hal ini menjadi kabar baik untuk para musisi yang sempat kontra dengan RUU permusikan. Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan melalui Instagram @koalisinasionaltolakruup mengumumkan kabar tersebut. Koalisi ini menganggap jika RUU Permusikan menimbulkan banyak tanda tanya dari berbagai lapisan pelaku musik.
"RUU Permusikan lahir dengan banyak kekurangan pada isi serta naskah akademiknya sehingga timbul ketidakjelasan ruang lingkupnya, serta tidak melibatkan banyak stakeholder musik," tulis Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, Selasa (18/6) seperti dilansir vivanews.
"Tentu saja penarikan RUU Permusikan oleh DPR dari daftar prioritas Prolegnas tak lepas dari partisipasi, desakan, dan suara teman-teman sekalian dari berbagai penjuru nusantara," lanjutnya.
Salah satu inisiator RUU Permusikan Anang Hermansyah juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh Baleg (Badan Legislasi) dan pemerintah.
"Saya menyambut positif atas kesepakatan Baleg DPR dan Pemerintah untuk menarik RUU Permusikan dari daftar Prolegnas," ujar Anang melalui pesan WhatsApp, Selasa (18/6).
Anang juga mengatakan, pada 6 Maret lalu sempat mengirimkan surat penarikan RUU Permusikan dari daftar Prolegnas.
"Dalam surat tersebut saya sampaikan dua poin alasan penarikan RUU Permusikan, yakni karena tanggapan dan masukan dari komunitas musik di Tanah Air terhadap sejumlah substansi materi RUU," katanya.
"Disepakati akan digelar Mubes stakeholder musik di Indonesia untuk mencari titik temu atas persoalan yang muncul di sektor musik kita," ujar Anang.
"Carut marut di sektor musik harus direspons secara komprehensif oleh stakeholder musik di Tanah Air. Bentuknya penyikapannya seperti apa, mari kita rembuk bersama melalui musyawarah," tambahnya.
Sebelumnya, RUU Permusikan ramai diperdebatkan sejak awal tahun 2019. Tidak sedikit pemusik yang menyerukan agar RUU itu dibatalkan karena mengandung pasal-pasal yang bakal membelenggu mereka. *
"RUU Permusikan lahir dengan banyak kekurangan pada isi serta naskah akademiknya sehingga timbul ketidakjelasan ruang lingkupnya, serta tidak melibatkan banyak stakeholder musik," tulis Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, Selasa (18/6) seperti dilansir vivanews.
"Tentu saja penarikan RUU Permusikan oleh DPR dari daftar prioritas Prolegnas tak lepas dari partisipasi, desakan, dan suara teman-teman sekalian dari berbagai penjuru nusantara," lanjutnya.
Salah satu inisiator RUU Permusikan Anang Hermansyah juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh Baleg (Badan Legislasi) dan pemerintah.
"Saya menyambut positif atas kesepakatan Baleg DPR dan Pemerintah untuk menarik RUU Permusikan dari daftar Prolegnas," ujar Anang melalui pesan WhatsApp, Selasa (18/6).
Anang juga mengatakan, pada 6 Maret lalu sempat mengirimkan surat penarikan RUU Permusikan dari daftar Prolegnas.
"Dalam surat tersebut saya sampaikan dua poin alasan penarikan RUU Permusikan, yakni karena tanggapan dan masukan dari komunitas musik di Tanah Air terhadap sejumlah substansi materi RUU," katanya.
"Disepakati akan digelar Mubes stakeholder musik di Indonesia untuk mencari titik temu atas persoalan yang muncul di sektor musik kita," ujar Anang.
"Carut marut di sektor musik harus direspons secara komprehensif oleh stakeholder musik di Tanah Air. Bentuknya penyikapannya seperti apa, mari kita rembuk bersama melalui musyawarah," tambahnya.
Sebelumnya, RUU Permusikan ramai diperdebatkan sejak awal tahun 2019. Tidak sedikit pemusik yang menyerukan agar RUU itu dibatalkan karena mengandung pasal-pasal yang bakal membelenggu mereka. *
1
Komentar