nusabali

Buat Deklarasi PPDB-Penerimaan Mahasiswa Bersih Maladministrasi

  • www.nusabali.com-buat-deklarasi-ppdb-penerimaan-mahasiswa-bersih-maladministrasi

Rektornya tidak hadiri undangan deklarasi, pengawasan dalam proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Udayana akan diperketat Ombudsman

Ombudsman Kumpulkan Para Kadis Pendidikan dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri Se-Bali


DENPASAR, NusaBali
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali mengundang para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Pulau Dewata dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Bali, di Denpasar, Selasa (18/6). Mereka diajak melakukan deklarasi bersama penerimaan siswa dan mahasiswa yang bersih dari maladministrasi. Intinya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA serta penerimaan mahasiswa baru di PTN harus dilakukan secara transparan.

Deklarasi bersama di Kantor ORI Perwakilan Bali, Jalan Melati Denpasar, Selasa kemarin, dihadiri langsung Kadis Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa. Sejumlah Kadisdikpora Pendidikan Kabupaten/Kota juga hadir.

Sedangkan Rektor PTN yang hadir, antara lain, Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja Prof Dr I Nyoman Jampel MPd, Rektor ISI Denpasar Prof Dr I Gede Arya Sugiartha SSKar MHum, dan Rektor IHDN Denpasar Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana MSi. Sayangnya, Rektor Unud Prof Dr dr AA Raka Sudewi SpS (K) tidak hadir dalam deklarasi tersebut.

“Unud kita tidak tahu, kenapa nggak hadir. Padahal, kemarin sudah disampaikan akan hadir. Kalaupun Rektor Unud tidak bisa hadir, akan mewakilkan. Sampai hari ini (kemarin) kami tidak melihat siapa yang diwakilkan dan Rektor Unud tidak memberitahu tak hadir karena apa? Artinya, kita bisa mempertanyakan komitmen dari Unud terhadap proses penerimaan (mahasiswa baru) ini dari ketidakhadirannya,” sesal Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab

Umar menyebutkan, karena dari Unud tidak hadir, maka pihaknya akan memperkuat pengawasan. Ketidakhadiran ini mengundang tanda tanya terkait komitmen Unud untuk mewujudkan penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan bebas dari maladministrasi. “Otomatis karena tidak hadir, kami akan perketat pengawasan di Unud. Karena ini kan sangat krusial. Banyak fakultas favorit di sana,” tegas Umar.

Dalam kesempatan itu, Umar menyebutkan deklarasi tersebut dilakukan untuk memastikan para Rektor dan Kadis Pendidikan se-Bali punya kemauan bersama dalam menciptakan penerimaan mahasiswa baru maupun PPDB siswa SMP dan SMA yang kredibel dan bebas dari maladministrasi. “Kami rasa perlu melakukan deklarasi bersama, agar ada semacam ikatan bathin bahwa mereka tidak akan melanggar proses-proses itu,” papar Umar.

Sementara itu, Rektor ISI Denpasar Prof Dr I Gede Arya Sugiartha SSKar MHum mengatakan, kampusnya yang berbasis seni tidak akan pernah ada urusan sogok-menyogok untuk bisa meraih kursi pendidikan di sana. Sejak beberapa tahun terakhir, ISI Denpasar telah mengikuti sistem penerimaan mahasiswa baru yang dirancang oleh pusat, yakni SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri.

“Persaingan jumlah calon mahasiswa di ISI Denpasar memang tidak ketat, karena umumnya hanya calon-calon mahasiswa yang bertalenta seni yang memilih studi di sini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, memang ada peningkatan yang signifikan jumlah calon mahasiswa untuk Prodi Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, dan Desain Film,” beber Prof Arya Sugiartha.

Sebaliknya, Rektor Undiksha Singaraja Prof Dr I Nyoman Jampel MPd menjelaskan Undiksha juga menggunakan tiga jalur dalam penerimaan mahasiswa baru, yakni SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Menurut Prof Jampel, memang ada persaingan pada Prodi Kedokteran Undiksha. Meski demikian, pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan transparan.

“Di Prodi Kedokteran Undiksha memang ada persaingan. Masyarakat rugi jika mencari siapa-siapa (bantuan, Red) untuk bisa diterima. SBMPTN tidak bisa dibantu siapa-siapa, bahkan oleh Rektor sekalipun. Sedangkan untuk Jalur Mandiri, rencana kami kombinasikan hasil UTBK dan tes sendiri. Terkait hal tersebut, kami minta agar masyarakat tidak terkecoh,” tandas akademisi asal Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang baru beberapa bulan lalu terpilih sebagai Rektor Undiksha perode kedua ini.

Di sisi lain, Rektor IHDN Denpasar Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana Msi mengatakan jika panitia melakukan hal yang tidak jujur, maka Rektor bisa menjadi saksi. IHDN yang merupakan PTN berbasis agama Hindu menginginkan proses seleksi yang transparan dan bebas maladministrasi.

“Sesungguhnya kita semua ingin transparan dan clear. Tetapi, sebagai manusia, bisa saja terjadi. Walaupun kita bersih, tapi jika panitia atau hal lainnya ada yang melakukan kurang jujur, Rektor bisa jadi saksi. Kami apresiasi dan berencana akan mengundang Ombudsman juga,” tandas akademisi yang juga menjabat Ketua PHDI Provinsi Bali ini.

Sementara, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA juga tidak kalah krodit dengan penerimaan mahasiswa baru. Kadis Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, mengatakan jalur zonasi yang kini diprioritaskan sebenarnya merupakan penelitian sejak lama. Hanya saja, baru ada keberanian dari menteri saat ini untuk mengeksekusinya ke dalam kebijakan.

“Dengan zonasi ini, tidak ada lagi sekolah yang kastanya lebih tinggi atau lebih favorit. Oleh menteri, diharapkan setelah PPDB ini seluruh guru harus ada penyegaran. Para guru yang beprestasi akan ada perpindahan berbasis zonasi. Di sana akan ketahuan, yang dominan peran guru atau si anak?” jelas Ngurah Boy.

Menurut Ngurah Boy, semua pihak menginginkan pelaksanaan PPDB yang efektif dan efisien. Karena itu, setiap sekolah harus membuka Posko, selain di Disdik. Dengan adanya pemerataan lewat jalur zonasi, Ngurah Boy berharap tidak ada lagi yang memaksakan tidak masuk zonasi agar bisa diterima sekolah tertentu. “Kita juga tidak ingin ada sanksi dari pusat atas ketidak-konsistenan pelaksanaan PPDB berdasar Permendikbud ini. Sebab, ada konsekuensi penundaan dana BOS, yang akan berdampak pada anak didik,” katanya.

Sementara, Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab menyebutkan dalam beberapa pengawasan PPDB, muncul seumlah permasalahan. Salah satunya, kasus siswa titipan, yang mana dalam PPDB tahun lalu temuan terbanyak ada di Kabupaten Tabanan. Karena itu, komitmen supaya tidak ada pembengkakan siswa karena titipan, perlu ditegaskan kembali.

Menyikapi hal tersebut, Ngurah Boy menyebut semua sudah ada sistemnya. Sampai saat ini, tidak ada surat sakti dari legislatif maupun eksekutif. “Semua sudah ada sistem, kita tidak menerima seperti itu (siswa titipan). Di sistem akan muncul semuanya, kita tidak berani untuk seperti itu,” kata Ngurah Boy.

Sedangkan Plt Kadis Pendidikan Tabanan, I Wayan Miarsana, menyatakan pihaknya sudah mengingatkan pimpinan agar tidak ada surat sakti lagi. “Sampai sekarang tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Sebenarnya, untuk SMP Negeri tidak ada masalah, karena daya tampung kami masih berlebih dari kapasitas yang ada sekarang,” kata Miarsana.

Sementara, Kadisdikpora Kota Denpasar I Wayan Gunawan menjelaskan PPDB online di daerahnya sudah dilakukan sejak tahun 2012. Masih ada celah, karena perubahan-perubahan Juknis. Fungsi token dalam pelaksanaan PPDB SMP di Denpasar, kata Gunawan, adalah piranti keamanan, yakni kevalidan peserta didik sinkron dengan nomor peserta.

“Untuk kejadian kemarin, sebenarnya (pengambilan token untuk PBDB SMP, Red) diberi waktu sampai tanggal 19 Juni 2019. Ternyata hari ini (kemarin) sepi. Mereka maunya mendapat pelayanan lebih awal. Sebenarnya tidak perlu cepat-cepatan. Itu untuk pelayanan verifikasi data, bukan pendaftaran,” tandas Gunawan. *ind

loading...

Komentar