Dewan Minta Perpanjang Waktu Pengambilan Token
Antrean panjang dalam pengambilan token sebagai persyaratan untuk mendaftar secara online untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Denpasar, membuat geleng-geleng kepala Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi pendidikan).
DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali imbau Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar memperpanjang waktu pengambilan token.
Anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Denpasar, I Gusti Putu Budiartha, menyayangkan terjadinya antrean dan membludaknya orangtua siswa dalam pengambilan token di sekolah-sekolah SMPN di Denpasar. Apalagi, orangtua siswa sampai membludak sejak dinihari pukul 03.00 Wita.
“Ini karena sudah sejak awal terakumulasi informasi bahwa token itu adalah persyaratan dapat sekolah. Padahal, kan token itu gunanya untuk mendaftar secara online. Ini kok tidak disosialisasikan sejak awal?” tanya politisi yang akrab dipanggil Gung De ini kepada NusaBali di Denpasar, Senin (17/6).
“Saya miris melihat di media sosial bahwa orangtua siswa sampai antre dan reka makemit di SMP yang dituju anaknya sejak pukul 03.00 Wita. Padahal, pada jam segitu sekolah belum dibuka,” lanjut Gung De.
Menurut politisi PDIP asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan yang sudah tiga periode duduk di DPRD Bali ini, Disdikpora Denpasar harus mencarikan solusi dalam mencegah antrean panjang orangtua siswa demi mendapatkan token. “Supaya tidak membludak, kasi info dong. Caranya, ada pemberitahuan kepada para orangtua siswa, perpanjang waktu pengambilan tokennya. Kan ada waktu 3 hari pengambilan token, ya diperpanjang menjadi 5 hari-lah,” tegas Gung De.
Dengan diperpanjang waktu pengambilan token, kata Gung De, diharapkan tidak terjadi rebutan. “Kalau sekarang kan seolah-olah masyarakat memahami bahwa token itu direbut, siapa cepat dia dapat. Kesan dan pemahaman masyarakat ya begitu,” papar Gung De yang juga anggota Dewan Pertimbangan Cabang (Depercab) PDIP Denpasar.
Kalau tidak dicarikan solusi, menurut Gung De, masalah ini bisa menimbulkan kegaduhan. Sebagai wakil rakyat dari Kota Denpasar, dirinya akan koordinasi dengan Kepala Disdikpora Denpasar, I Wayan Gunawan, supaya masalah ini teratasi. Gung De pun berjanji akan turun ke Denpasar sebagai Dapilnya, Selasa (18/6) ini.
“Sedih juga saya lihat kayak begini. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, karena sejak awal sudah ada pemahaman berbeda atas Permendiknas. Token dianggap persyaratan diterima sebagai siswa baru, padahal itu adalah kunci untuk bisa mendaftar secara online. Itu yang saya tangkap masalahnya di bawah. Ini sosialisasinya yang kurang maksimal. Kita nggak intervensi, tapi harus sosialisasi lebih awal,” tandas Gung De.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta tidak mau banyak komentar terkait kisruh poengambilan toket untuk PPDB SMPN di Denpasar ini. Alasannya, hal seperti ini hanya terjadi Denpasar. Sedangkan di daerah lainnya di Bali, tidak sampai seperti ini.
“Hanya di Denpasar saja terjadi begitu. Padahal, pendaftaran kan sudah secara online. Sudah aplikasi online, kenapa harus dibuat antre lagi?” tanya politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini saat dikonfirmasi terpisah di Denpasar, Senin kemarin.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Buleleng, Kadek Setiawan, mengingatkan penerimaan siswa baru tahun-tahun mendatang harus sejak awal diantisipasi. Pertama, pemahaman soal aturan dari kementerian. Kedua, sosialisasi masalah aturan secara nasional.
“Kalau sudah sampai antre rebutan dan siapa cepat dia dapat, itu sudah membuat kesan bahwa hanya mencari sekolah saja susah, apalagi mencari kerja. Bagi kami, ini memang harus ada evaluasi,” tegas politisi PDIP asal Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng ini. *nat
DPRD Bali imbau Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar memperpanjang waktu pengambilan token.
Anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Denpasar, I Gusti Putu Budiartha, menyayangkan terjadinya antrean dan membludaknya orangtua siswa dalam pengambilan token di sekolah-sekolah SMPN di Denpasar. Apalagi, orangtua siswa sampai membludak sejak dinihari pukul 03.00 Wita.
“Ini karena sudah sejak awal terakumulasi informasi bahwa token itu adalah persyaratan dapat sekolah. Padahal, kan token itu gunanya untuk mendaftar secara online. Ini kok tidak disosialisasikan sejak awal?” tanya politisi yang akrab dipanggil Gung De ini kepada NusaBali di Denpasar, Senin (17/6).
“Saya miris melihat di media sosial bahwa orangtua siswa sampai antre dan reka makemit di SMP yang dituju anaknya sejak pukul 03.00 Wita. Padahal, pada jam segitu sekolah belum dibuka,” lanjut Gung De.
Menurut politisi PDIP asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan yang sudah tiga periode duduk di DPRD Bali ini, Disdikpora Denpasar harus mencarikan solusi dalam mencegah antrean panjang orangtua siswa demi mendapatkan token. “Supaya tidak membludak, kasi info dong. Caranya, ada pemberitahuan kepada para orangtua siswa, perpanjang waktu pengambilan tokennya. Kan ada waktu 3 hari pengambilan token, ya diperpanjang menjadi 5 hari-lah,” tegas Gung De.
Dengan diperpanjang waktu pengambilan token, kata Gung De, diharapkan tidak terjadi rebutan. “Kalau sekarang kan seolah-olah masyarakat memahami bahwa token itu direbut, siapa cepat dia dapat. Kesan dan pemahaman masyarakat ya begitu,” papar Gung De yang juga anggota Dewan Pertimbangan Cabang (Depercab) PDIP Denpasar.
Kalau tidak dicarikan solusi, menurut Gung De, masalah ini bisa menimbulkan kegaduhan. Sebagai wakil rakyat dari Kota Denpasar, dirinya akan koordinasi dengan Kepala Disdikpora Denpasar, I Wayan Gunawan, supaya masalah ini teratasi. Gung De pun berjanji akan turun ke Denpasar sebagai Dapilnya, Selasa (18/6) ini.
“Sedih juga saya lihat kayak begini. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, karena sejak awal sudah ada pemahaman berbeda atas Permendiknas. Token dianggap persyaratan diterima sebagai siswa baru, padahal itu adalah kunci untuk bisa mendaftar secara online. Itu yang saya tangkap masalahnya di bawah. Ini sosialisasinya yang kurang maksimal. Kita nggak intervensi, tapi harus sosialisasi lebih awal,” tandas Gung De.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta tidak mau banyak komentar terkait kisruh poengambilan toket untuk PPDB SMPN di Denpasar ini. Alasannya, hal seperti ini hanya terjadi Denpasar. Sedangkan di daerah lainnya di Bali, tidak sampai seperti ini.
“Hanya di Denpasar saja terjadi begitu. Padahal, pendaftaran kan sudah secara online. Sudah aplikasi online, kenapa harus dibuat antre lagi?” tanya politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini saat dikonfirmasi terpisah di Denpasar, Senin kemarin.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Buleleng, Kadek Setiawan, mengingatkan penerimaan siswa baru tahun-tahun mendatang harus sejak awal diantisipasi. Pertama, pemahaman soal aturan dari kementerian. Kedua, sosialisasi masalah aturan secara nasional.
“Kalau sudah sampai antre rebutan dan siapa cepat dia dapat, itu sudah membuat kesan bahwa hanya mencari sekolah saja susah, apalagi mencari kerja. Bagi kami, ini memang harus ada evaluasi,” tegas politisi PDIP asal Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng ini. *nat
Komentar