Makelar Jabatan Mulai Beraksi

GIANYAR, NusaBali
Pemkab Gianyar dipastikan akan menggelar mutasi babak II sekitar Juli 2019. Persiapan mutasi ini mulai ditingkahi aksi maklar jabatan yang siap membantu sejumlah pejabat naik jabatan, terutama pejabat eselon IV ke III hingga eselon III ke II.

Informasi yang berkembang di lingkungan Pemkab Gianyar, Jumat (24/5), beberapa oknum baik pegawai pemerintah dan non pegawai pemerintah yang dianggap punya akses ke bupati/wakil bupati, sudah mulai dijajaki sejumlah pegawai atau pejabat untuk bisa naik jabatan. Penjajakan itu berbuntut jual-beli jabatan. Rumor yang berkembang, untuk bisa naik ke jabatan eselon II diperlukan dana pelancar sekitar Rp 300 juta - Rp 400 juta. Untuk ke eselon III setingkat kepala bagian sekitar Rp 150 juta, dan setingkat sekretaris dinas dan kepala bidang, Rp 125 juta – Rp 100 juta. Namun tak jelas, kemana sirkulasi uang dimaksud jika transaksi jabatan ini benar-benar terjadi. ‘’Angka-angka uang untuk pelicin jabatan ini sangat kuat berhembus. Tapi, tak ada yang tahu siapa pihak yang memanfaatkan uang tersebut,’’ jelas sumber yang enggan namanya di korankan.

Namun, beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Gianyar lebih meyakini promosi jabatan eselon IV ke III lebih potensial jadi ladang jual beli jabatan, ketimbang jabatan eselon III ke II. Karena para pegawai meyakini sembilan jabatan eselon II yang kosong telah diplot untuk sejumlah nama calon pejabat eselon II. ‘’Pengisian sembilan jabatan eselon II yang kosong ini memang melalui mekanisme lelang oleh pansel (panitia seleksi). Namun biasanya, mekanisme pansel ini hanya formalitas,’’ ujar sejumlah pegawai.  

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, beberapa nama pejabat eselon III (sekretaris dinas/badan, kepala bagian, kepala bidang, dan setingkatnya) yang dianggap berpeluang mengisi posisi jabatan kosong itu, antara lain, Ngakan Ketut Jati Ambarsika (Kabag Kesra) jadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau jadi Kepala Dinas Pariwisata. Ni Luh Gde Eka Suari (Sekdis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) jadi Kepala Dinas Pariwisata, Sekdis Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa (PMD) Dewa Ngakan Putu Adi jadi Kepala Dinas setempat. Kabag Tata Pemerintahan Anak Agung Putri Ari jadi Kepala Dinas Sosial. Inspektur Pembantu I Wayan Wirasa jadi Kepala Disperindag. Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Ir Wayan Karya jadi kepala dinas setempat. Sekdis Pendidikan I Wayan Sadra jadi kepala dinas setempat. Kabag Tata Pemerintahan Setda Bangli I Ketut Pasek Lanang Sadia, salah seorang pejabat luar Pemkab Gianyar yang telah memastikan diri akan melam
ar jabatan eselon II ke Gianyar. Pejabat asal Banjar Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh ini potensial menduduki jabatan Inspektur Kabupaten Gianyar. Kepala Dinas Pemukiman Perumahan Rakyat dan Pertanahan yang kini dijabat Ida Bagus Sudewa, akan pensiun awal Juni 2019. Belum tersiar siapa pejabat yang diplot untuk menduduki jabatan ini.

Terkait rencana lelang jabatan tersebut, Ketua Pansel (Panitia Seleksi) JPT Pratama Pemkab Gianyar I Wayan Sudamia, bersama Sekretaris Pansel I Gde Widarma Suharta, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Ketut Artawa, dan dua staf BKD, menggelar rapat di Ruang Asisten III Setda Gianyar, Jumat (24/5).

Usai rapat, Sudamia mengatakan lelang JPT Pratama akan dimumkan Senin (27/5) – Selasa (25/6). Pengumuman lulus administrasi 27 Juni, test kompetensi teknis 1 - 2 Juli, konsultasi ke KASN (Komisi Apatur Sipil Negara) di Jakarta 8 Juli, target 10 Juli pengumuman tiga besar nama calon JPT Pratama. Selanjutnya, tiga nama itu dilaporkan ke bupati untuk dipilih salah satu dari tiga nama calon JPT pratama tersebut.

‘’Tidak benar ada jual-beli jabatan begitu. Tidak ada istilah kavling jabatan, itu hanya pendapat orang saja,’’tegas Sudamia, didampingi Widarma dan Artawa. Sudamia yang pejabat Asisten III Setda Gianyar asal Kelurahan Beng, Gianyar, ini mengingatkan kepada para pagawai atau calon pejabat untuk tak percaya dengan orang yang mengaku-ngaku mampu memfasilitasi hingga bisa menduduki jabatan tertentu.

Terkait apresiasi beberapa kalangan yang menyatakan kinerja pansel hanya formalitas dalam lelang jabatan, Sudamia mengaku pansel selalu bekerja sesuai aturan yang ada. Ia mengaku tak berani mendahului terkait dugaan ada beberapa nama pejabat telah diplot untuk menduduki jabatan tertentu. Namun, jelas dia, peraih jabatan eselon II dari hasil lelang ini tak ditentukan oleh hasil ujian rangking satu, melainkan kewenangan bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). ‘’Kepada pejabat eselon IIIa dan IIIb yang berminat, silakan melamar, karena semuanya punya peluang yang sama,’’ jelasnya. *lsa