Yusril Pimpin Tim Hukum TKN Jika Prabowo Maju ke MK
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin telah mempersiapkan tim hukum sebagai pihak terkait apabila Prabowo-Sandi mengajukan permohonan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA, NusaBali
Tim hukum itu akan dipimpin langsung oleh Yusril Ihza Mahendra. "Secara singkat dapat saya saya sampaikan, tim hukum TKN akan dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, di Posko Cemara, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).
Dikatakan Arsul, pantauan TKN hingga pukul 14.00 WIB, pasangan Prabowo-Sandi belum mengajukan permohonan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Arsul mengatakan bahwa permohonan itu masih tersisa satu hari hingga Jumat pukul 23.59 WIB.
"Pengecekan kami sampai ini pukul 2 siang pengajuan permohonan 02 ini belum masuk ke MK, oleh karena memang batas waktunya sampai dgn besok tanggal 24 Mei sampai pukul 23:59," lanjutnya.
Kendati demikian, TKN telah menyiapkan tim hukum apabila sengketa itu berlangsung di MK, lanjut Arsul. Sementara itu, paslon 02 sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon. Sedangkan, menurut Arsul TKN dimungkinkan akan menjadi pihak terkait.
"Maka TKN juga akan mempersiapkan tim hukum yang nanti apabila sengketa itu berlangsung di MK tentu sebagai pemohon adalah paslon 02 dan sebagai termohon adalah KPU RI. Sedangkan TKN sesuai dengan hukum yang berlaku di MK itu dimungkinkan menjadi pihak terkait bisa atas inisiatif langsung dari MK atau kami mengajukan permohonan," kata Arsul.
Oleh karena itu, Arsul mengaku TKN telah menyiapkan tim hukum yang terdiri dari advokat senior. Baik yang berasal dari Koalisi Indonesia Kerja maupun dari pendukung dan relawan Jokowi-Ma'ruf.
"Dalam rangka itu semua TKN telah menyiapkan tim hukum yang tediri dari para advokat senior. Baik yang berasal dari parpol KIK maupun para advokat profesional yang merupakan pendukung dan relawan 01 selama pilpres 2019," tutupnya. *
Dikatakan Arsul, pantauan TKN hingga pukul 14.00 WIB, pasangan Prabowo-Sandi belum mengajukan permohonan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Arsul mengatakan bahwa permohonan itu masih tersisa satu hari hingga Jumat pukul 23.59 WIB.
"Pengecekan kami sampai ini pukul 2 siang pengajuan permohonan 02 ini belum masuk ke MK, oleh karena memang batas waktunya sampai dgn besok tanggal 24 Mei sampai pukul 23:59," lanjutnya.
Kendati demikian, TKN telah menyiapkan tim hukum apabila sengketa itu berlangsung di MK, lanjut Arsul. Sementara itu, paslon 02 sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon. Sedangkan, menurut Arsul TKN dimungkinkan akan menjadi pihak terkait.
"Maka TKN juga akan mempersiapkan tim hukum yang nanti apabila sengketa itu berlangsung di MK tentu sebagai pemohon adalah paslon 02 dan sebagai termohon adalah KPU RI. Sedangkan TKN sesuai dengan hukum yang berlaku di MK itu dimungkinkan menjadi pihak terkait bisa atas inisiatif langsung dari MK atau kami mengajukan permohonan," kata Arsul.
Oleh karena itu, Arsul mengaku TKN telah menyiapkan tim hukum yang terdiri dari advokat senior. Baik yang berasal dari Koalisi Indonesia Kerja maupun dari pendukung dan relawan Jokowi-Ma'ruf.
"Dalam rangka itu semua TKN telah menyiapkan tim hukum yang tediri dari para advokat senior. Baik yang berasal dari parpol KIK maupun para advokat profesional yang merupakan pendukung dan relawan 01 selama pilpres 2019," tutupnya. *
Komentar