Bawaslu Usulkan Dana Rp 50,78 M
Songsong Pilkada 2020 di 6 Daerah
DENPASAR, NusaBali
Persiapan Pilkada 2020 serentak di 6 kabupaten/kota di Bali sudah dimulai, dengan pembahasan tahapan dan kebutuhan anggaran. Bawaslu Bali mengusulkan anggaran Rp 50,78 miliar untuk pengawasan Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Badung 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada bangli 2020 tersebut.
Pembahasan anggaran Pilkada 2020 serentak ini dilakukan dalam rapat koordinasi antara Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali di Kantor Bawaslu Bali, Jalan Moh Yamin Niti Mandala Denpasar, Rabu (22/5). Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Bali Ni Ketut Ariyani, didampingi anggota Divisi Hukum Bawaslu Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, anggota Divisi Sengketa Bawaslou Bali I Ketut Rudia, anggota Divisi Pengawasan Bawaslu Bali I Wayan Widiyardana, dan Sekretaris Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinata.
Dari rapat koordinasi kemarin, disepoakati kebutuhan anggaran untuk pengawasan Pilkada 2020 serentak di 6 kabupaten/kota se-Bali mencapai Rp 50,78 miliar. Masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota pun sudah menyampaikan kebutuhan anggaran pengawasan.
Anggaran paling besar diajukan Bawaslu Tabanan mencapai Rp 11,52 miliar, disusul Bawaslu Karangasem (Rp 9,73 miliar), Bawaslu Badung (Rp 8,63 miliar), Bawaslu Kota Denpasar (Rp 7,35 miliar), Bawaslu Jembrana (Rp 7,14 miliar), dan Bawaslu Bangli paling sedikit hanya usulkan anggaran Rp 6,93 miliar. Khusus Bawaslu Denpasar, awalnya merencanakan anggaran pengawasan hanya Rp 6,82 miliar. Namun, mereka diminta menambah usulan anggaran, sehingga ketemu angka Rp 7,35 miliar.
Usai rapat koordinasi kemarin, Ketua Bawasl Bali Ni Ketut Ariyani mengatakan usulan dari Bawalu Kabupaten/Kota tersebut beberapa di antaranya sudah masuk ke eksekutif. Namun, masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPRD Kabupaten/Kota.
“Ada juga Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah diundang untuk pembahasan anggaran, seperti Denpasar, Jembrana, Bangli, dan Karangasem. Dari paparan Bawaslu di eksekutif tersebut, akhirnya banyak usulan yang mengalami perubahan. Contohnya, Bawaslu Denpasar yang awalnya usulkan Rp 6,82 miliar, justru diminta tambah angka menjadi hampir Rp 8 miliar,” ujar Ariyani.
Ariyani mengatakan, masing-masing kabupaten/kota mengusulkan anggaran pengawsasan Pilkada dengan besaran berbeda-beda. “Hal ini mengacu dengan jumlah kecamatan yang ada di daerah masing-masing,” tegas perempuan asal Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng ini.
Menurut Ariyani, Bawaslu Kabupaten/Kota akan berada di posisi terdepan sebagai pengawal pelaksanaan Pilkada 2020 serentak di 6 daerah nanti. Sedangkan Bawaslu Bali akan melakukan supervisi di 6 kabupaten/kota.
“Bawaslu Kabupaten/Kota ini yang akan mengawasi langsung pelaksanaan Pilkada, menangani dugaan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Maka, dibutuhkan anggaran yang signifikan,” terang Ariyani yang notabene mantan Ketua Panwaslu Buleleng.
Sementara itu, anggota Divisi Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, menyebutkan usulan anggaran pengawasan Pilkada 2020 serentak mencapai Rp 50,78 miliar tersebut harus dikawal bersama-sama, supaya bisa terealisasi. “Teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota juga harus maksimal nanti melaksanakan fungsinya dalam mengawal Pilkada 2020 serentak, dengan anggaran yang sudah tersedia,” tandas pria asal Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Karangasem ini. *nat
Pembahasan anggaran Pilkada 2020 serentak ini dilakukan dalam rapat koordinasi antara Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali di Kantor Bawaslu Bali, Jalan Moh Yamin Niti Mandala Denpasar, Rabu (22/5). Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Bali Ni Ketut Ariyani, didampingi anggota Divisi Hukum Bawaslu Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, anggota Divisi Sengketa Bawaslou Bali I Ketut Rudia, anggota Divisi Pengawasan Bawaslu Bali I Wayan Widiyardana, dan Sekretaris Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinata.
Dari rapat koordinasi kemarin, disepoakati kebutuhan anggaran untuk pengawasan Pilkada 2020 serentak di 6 kabupaten/kota se-Bali mencapai Rp 50,78 miliar. Masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota pun sudah menyampaikan kebutuhan anggaran pengawasan.
Anggaran paling besar diajukan Bawaslu Tabanan mencapai Rp 11,52 miliar, disusul Bawaslu Karangasem (Rp 9,73 miliar), Bawaslu Badung (Rp 8,63 miliar), Bawaslu Kota Denpasar (Rp 7,35 miliar), Bawaslu Jembrana (Rp 7,14 miliar), dan Bawaslu Bangli paling sedikit hanya usulkan anggaran Rp 6,93 miliar. Khusus Bawaslu Denpasar, awalnya merencanakan anggaran pengawasan hanya Rp 6,82 miliar. Namun, mereka diminta menambah usulan anggaran, sehingga ketemu angka Rp 7,35 miliar.
Usai rapat koordinasi kemarin, Ketua Bawasl Bali Ni Ketut Ariyani mengatakan usulan dari Bawalu Kabupaten/Kota tersebut beberapa di antaranya sudah masuk ke eksekutif. Namun, masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPRD Kabupaten/Kota.
“Ada juga Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah diundang untuk pembahasan anggaran, seperti Denpasar, Jembrana, Bangli, dan Karangasem. Dari paparan Bawaslu di eksekutif tersebut, akhirnya banyak usulan yang mengalami perubahan. Contohnya, Bawaslu Denpasar yang awalnya usulkan Rp 6,82 miliar, justru diminta tambah angka menjadi hampir Rp 8 miliar,” ujar Ariyani.
Ariyani mengatakan, masing-masing kabupaten/kota mengusulkan anggaran pengawsasan Pilkada dengan besaran berbeda-beda. “Hal ini mengacu dengan jumlah kecamatan yang ada di daerah masing-masing,” tegas perempuan asal Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng ini.
Menurut Ariyani, Bawaslu Kabupaten/Kota akan berada di posisi terdepan sebagai pengawal pelaksanaan Pilkada 2020 serentak di 6 daerah nanti. Sedangkan Bawaslu Bali akan melakukan supervisi di 6 kabupaten/kota.
“Bawaslu Kabupaten/Kota ini yang akan mengawasi langsung pelaksanaan Pilkada, menangani dugaan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Maka, dibutuhkan anggaran yang signifikan,” terang Ariyani yang notabene mantan Ketua Panwaslu Buleleng.
Sementara itu, anggota Divisi Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, menyebutkan usulan anggaran pengawasan Pilkada 2020 serentak mencapai Rp 50,78 miliar tersebut harus dikawal bersama-sama, supaya bisa terealisasi. “Teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota juga harus maksimal nanti melaksanakan fungsinya dalam mengawal Pilkada 2020 serentak, dengan anggaran yang sudah tersedia,” tandas pria asal Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Karangasem ini. *nat
1
Komentar