Bendesa Adat Karangasem Dikukuhkan sebagai Ketua MADP
Bendesa Adat Karangasem, Kecamatan Karangasem Dr I Wayan Bagiarta SH MH dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Karangasem, masa bhakti 2019-2024.
AMLAPURA, NusaBali
Penetapan itu secara aklamasi dilakukan 19 bendesa adat dari 24 Bendesa Adat se-Kecamatan Karangasem yang menghadiri paruman di aula Yayasan Yasa Kerthi Jalan Ngurah Rai Amlapura, Minggu (19/5), pukul 10.00 Wita. Bagiartha ditetapkan sebagai Ketua MADP menggantikan Jro Nyoman Winata.
Setelah dikukuhkan secara aklamasi, langsung membentuk kepengurusan kemudian diakhiri serah terima jabatan dari Jro Nyoman Winata ke Bagiartha. "Kami optimis MADP lima tahun ke depan akan lebih maju atas kepemimpinan yang baru," jelas Jro Nyoman Winata. Sebagai petajuh (wakil) I Gede Wardana SH, Penyarikan Jro Nengah Suarya, juru raksa I Nyoman Wijaya SPd dan pengurus lainnya.
Bagiartha juga berupaya ke depan lembaga MADP menjadi lebih baik. Caranya dengan memberdayakan semua unsur yang duduk di kepengurusan. "Kami sangat berharap lembaga ini berfungsi optimal. Misalnya dalam hal mengedukasi masyarakat menyangkut ketentuan yang berlaku di desa adat, sosialisasi pentingnya setiap desa adat memiliki awig-awig, dan sebagainya," kata Bagiartha yang juga pengacara sejak tahun 1988.
Juga berupaya meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antar krama di internal desa adat. Agar persoalan tidak melebar, permasalahan dipersempit dan diselesaikan melibatkan sesama prajuru adat. Mengenai upacara majaya-jaya pengurus MADP, katanya, masih dicarikan waktu yang tepat. *k16
Setelah dikukuhkan secara aklamasi, langsung membentuk kepengurusan kemudian diakhiri serah terima jabatan dari Jro Nyoman Winata ke Bagiartha. "Kami optimis MADP lima tahun ke depan akan lebih maju atas kepemimpinan yang baru," jelas Jro Nyoman Winata. Sebagai petajuh (wakil) I Gede Wardana SH, Penyarikan Jro Nengah Suarya, juru raksa I Nyoman Wijaya SPd dan pengurus lainnya.
Bagiartha juga berupaya ke depan lembaga MADP menjadi lebih baik. Caranya dengan memberdayakan semua unsur yang duduk di kepengurusan. "Kami sangat berharap lembaga ini berfungsi optimal. Misalnya dalam hal mengedukasi masyarakat menyangkut ketentuan yang berlaku di desa adat, sosialisasi pentingnya setiap desa adat memiliki awig-awig, dan sebagainya," kata Bagiartha yang juga pengacara sejak tahun 1988.
Juga berupaya meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antar krama di internal desa adat. Agar persoalan tidak melebar, permasalahan dipersempit dan diselesaikan melibatkan sesama prajuru adat. Mengenai upacara majaya-jaya pengurus MADP, katanya, masih dicarikan waktu yang tepat. *k16
Komentar