Usul Peserta Pilkada Tak Difasilitasi Baliho
KPU Provinsi Bali mengusulkan enam KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2020 agar tidak lagi memfasilitasi penyediaan baliho sebagai alat peraga kampanye (APK).
DENPASAR, NusaBali
"Saya ingin fasilitasi kampanye oleh KPU kabupaten/kota pada saat pilkada yang lebih cerdas. Kalau bisa dicetakkan riwayat hidup para kandidat, sehingga masyarakat lebih tahu calon pemimpinnya, bukan baliho," kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, saat memberikan keterangan kepada awak media, di Denpasar, Jumat (17/5).
Dia berpandangan penggunaan baliho sebagai alat kampanye sudah kurang efektif dalam menarik simpati masyarakat. "Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019 saja, banyak peserta pemilu yang tidak mengambil baliho sudah kami fasilitasi dan sudah dicetakkan, sehingga ini menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya mungkin KPU tidak lagi memfasilitasi baliho," ujarnya lagi.
Apalagi, lanjut Lidartawan, Pemprov Bali sudah berkomitmen untuk memerangi sampah plastik, sehingga aturan akan terkesan menjadi mubazir jika masih menggunakan baliho untuk alat peraga kampanye.
Lidartawan mengemukakan, ada enam kabupaten/kota di Bali yang akan melaksanakan pilkada bersamaan pada 2020, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem, dan Jembrana.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli itu sangat menginginkan agar pendidikan politik dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada ke depan semakin baik. Bahkan, untuk pelaksanaan Pilkada 2020, Lidartawan menginginkan adanya kampanye yang dilaksanakan hingga tataran desa, tidak saja melalui media cetak dan elektronik.
"Tetapi, sekali lagi ini dalam konteks kalau aturannya tidak melarang, kami akan bawa kandidat untuk dekat kepada pemilihnya," ujarnya pula. Sebelumnya dari hasil survei yang dilakukan KPU, ternyata banyak masyarakat yang tidak mau ke datang TPS dengan alasan tidak tahu siapa para calon yang ‘bertarung’ dalam pemilu. *ant
Dia berpandangan penggunaan baliho sebagai alat kampanye sudah kurang efektif dalam menarik simpati masyarakat. "Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019 saja, banyak peserta pemilu yang tidak mengambil baliho sudah kami fasilitasi dan sudah dicetakkan, sehingga ini menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya mungkin KPU tidak lagi memfasilitasi baliho," ujarnya lagi.
Apalagi, lanjut Lidartawan, Pemprov Bali sudah berkomitmen untuk memerangi sampah plastik, sehingga aturan akan terkesan menjadi mubazir jika masih menggunakan baliho untuk alat peraga kampanye.
Lidartawan mengemukakan, ada enam kabupaten/kota di Bali yang akan melaksanakan pilkada bersamaan pada 2020, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem, dan Jembrana.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli itu sangat menginginkan agar pendidikan politik dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada ke depan semakin baik. Bahkan, untuk pelaksanaan Pilkada 2020, Lidartawan menginginkan adanya kampanye yang dilaksanakan hingga tataran desa, tidak saja melalui media cetak dan elektronik.
"Tetapi, sekali lagi ini dalam konteks kalau aturannya tidak melarang, kami akan bawa kandidat untuk dekat kepada pemilihnya," ujarnya pula. Sebelumnya dari hasil survei yang dilakukan KPU, ternyata banyak masyarakat yang tidak mau ke datang TPS dengan alasan tidak tahu siapa para calon yang ‘bertarung’ dalam pemilu. *ant
1
Komentar