KPU Kabupaten/Kota Diminta Ajukan Dana

DENPASAR, NusaBali
KPU Bali meminta KPU Kabupaten/Kota segera ajukan permohonan anggaran Pilkada 6 Kabupaten/Kota di Bali tahun 2020, karena Pilkada 2020 yang diagendakan dilaksanakan sekitar September 2020 sudah harus berjalan tahapannya pada November 2019 mendatang.

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan, usai rapat membahas evaluasi Pileg/Pilpres 2019 bersama jajaran KPU Kabupaten/Kota, di Kantor KPU Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Niti Mandala Denpasar, Kamis (16/5) siang.

Kata Lidartawan ada 6 daerah di Bali akan melaksanakan Pilkada bersamaan pada tahun 2020. Yakni, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana. “Agenda Pilkada 6 kabupaten dan kota di Bali sekitar September tahun 2020. Kalau tanggal pelaksanaanya belum ditentukan. Kalau pelaksanaannya September maka tahapannya sudah berjalan pada November-Desember tahun 2019,” ujar Lidartawan.

Sementara Pilkada Kabupaten Buleleng, Klungkung dan Provinsi Bali diperkirakan akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu serentak pada Pileg/Pilpres pada tahun 2024. Sehingga menurut Lidartawan, tahun 2024 pemilu serentak makin krusial. “Ini lebih ruwet dan krusial lagi. Kalau Pilkada Buleleng, Pilkada Jembrana dan Klungkung bertepatan dengan Pileg/Pilpres tahun 2024 bisa 6 surat suara nanti akan dicoblos masyarakat. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan dan regulasi dari para penyelenggara negara supaya pemilu itu tidak krusial kayak sekarang. Kita tunggu turunnya aturan terbaru nanti,” ujarnya.

Untuk mematangkan kesiapan seluruh tahapan, anggaran KPU Bali sudah meminta KPU Kabupaten/Kota mengajukan rencana anggaran Pilkada 2020 kepada eksekutif. “Kami sudah minta KPU Kabupaten/Kota mengajukan anggaran. Sebab waktu kita sangat cepat berjalan. Sekarang sudah ada beberapa yang mengajukan anggaran, saya lupa kabupaten mana saja. Nanti diinfo lebih lanjut,” ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli.

Menurut Lidartawan, anggaran Pilkada Tahun 2020 akan dibagi dalam dua mata anggaran, yakni APBD Perubahan Tahun 2019 dan APBD Induk Tahun 2020, sehingga ini memerlukan waktu pembahasan yang fokus. “Ini teknis, nanti sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengurusnya. Maka kami meminta ajukan lebih awal, lebih aman. Biasanya kita sering terkendala ketika jelang pemilu anggaran belum pasti,” kata Lidartawan.
 
Menurut Lidartawan dalam Pilkada serentak di 6 kabupaten/kota saat ini belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, karena masih dalam proses rekapitulasi suara Pileg/Pilpres 2019. Dalam Pilkada tahun 2020 nanti, nanti KPU Bali berfungsi sebagai supervisi. “Nanti pelaksananya adalah KPU Kabupaten/Kota. Sekarang masih dalam tahap proses rekapitulasi nasional hasil Pileg/Pilpres 2019, juklak dan juknisnya belum turun,” ujar Lidartawan.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya, secara terpisah menyampaikan persiapan Pilkada serentak Tahun 2020 sudah disiapkan maksimal oleh penyelenggara dan stakeholder. Begitu selesai rekapitulasi suara Pileg/Pilpres 2019, maka para stakeholder sudah menyiapkan segala tahapan berikutnya.  “Bagus diantisipasi sejak awal, terutama masalah tahapan, pengajuan anggaran kepada eksekutif. Karena waktu tidak terasa, begitu cepat berjalan,” ujar Tama Tenaya.

Komisi I DPRD Bali membidangi politik, hukum, pemerintahan dan ketertiban akan melakukan kontrol dan pengawasan supaya setiap pesta demokrasi di Bali berjalan lancar dan jurdil.  “Kalau kami di legislatif tentu akan memantau proses persiapan dan tahapan pelaksanaan supaya Pilkda itu berjalan lancar, jurdil dan Bali kondusif. Untuk Pileg 2019 ini kita beterimakasih dengan krama Bali karena dalam suasana pesta demokrasi semuanya berjalan lancar dan damai, tanpa ada gesekan. Salut sama krama Bali,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini. *nat