Bupati Berharap Tak Ada Korupsi di Bangli
Bupati Bangli, I Made Gianyar, berharap tidak terjadi kasus korupsi di Bangli.
BANGLI, NusaBali
Bupati bersama pimpinan OPD, jajaran perbekel berkomitmen untuk tidak korupsi. Pernyataan itu disampaikan saat sosialisasi peranan Kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemantapan pembangunan zona integritas di Bangli bertempat di Museum Gunung Api Batur, Rabu (24/4). Acara ini dihadiri Kepala Kejasaan Tinggi Bali Amir Yanto dan Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Nur Handayani.
Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles, Sekda Ida Bagus Gde Giri Putra, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli. Made Gianyar mengaku semenjak menjadi bupati telah menyatakan komitmen bersama pimpinan OPD dan seluruh perbekel agar tidak ada korupsi. “Apabila desa bekerja dengan bagus, kami yakin Kabupaten Bangli akan menjadi lebih baik sesuai harapan dan tujuan pembangunan Bangli,” ungkapnya.
Bupati Made Gianyar mengatakan, kedatangan Kajati Bali Amir Yanto beserta jajaran dalam kegiatan sosialisasi akan memberi secercah harapan pembangunan di Kabupaten Bangli. Bupati berharap dengan peranan kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangli dan sosialisasi pemantapan pembangunan zona integritas yang diikuti pimpinan OPD, perbekel/lurah, dan Majelis Madya Desa Pakraman benar-benar dapat diaplikasikan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Bangli.
Bupati juga meyakinkan kepada seluruh peserta tidak ragu lagi berbuat sesuatu yang benar, utamanya perbekel yang ada di Kabupaten Bangli. “Pengelolaan uang di desa cukup besar, dalam eksistensi dan kondisi pemerintahan harus transparan. Jangan coba berbuat salah, orang benar harus jujur dan berani,” ujarnya. Sementara itu Kajati Bali Amir Yanto mengatakan, di era reformasi pemerintahan dituntut untuk menjadi pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Dikatakan, pada tahun 2014 diadakan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Mencapai tujuan tersebut, ada 6 area perubahan yang harus dibangun yaitu penataan perubahan manajemen, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan peningkatan pelayanan publik pada masyarakat. “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal dan lainnya bisa menerapkan itu, sehingga pembangunan di Bangli yang sudah maju makin bertambah maju,” tandasnya. *esa
Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles, Sekda Ida Bagus Gde Giri Putra, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli. Made Gianyar mengaku semenjak menjadi bupati telah menyatakan komitmen bersama pimpinan OPD dan seluruh perbekel agar tidak ada korupsi. “Apabila desa bekerja dengan bagus, kami yakin Kabupaten Bangli akan menjadi lebih baik sesuai harapan dan tujuan pembangunan Bangli,” ungkapnya.
Bupati Made Gianyar mengatakan, kedatangan Kajati Bali Amir Yanto beserta jajaran dalam kegiatan sosialisasi akan memberi secercah harapan pembangunan di Kabupaten Bangli. Bupati berharap dengan peranan kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangli dan sosialisasi pemantapan pembangunan zona integritas yang diikuti pimpinan OPD, perbekel/lurah, dan Majelis Madya Desa Pakraman benar-benar dapat diaplikasikan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Bangli.
Bupati juga meyakinkan kepada seluruh peserta tidak ragu lagi berbuat sesuatu yang benar, utamanya perbekel yang ada di Kabupaten Bangli. “Pengelolaan uang di desa cukup besar, dalam eksistensi dan kondisi pemerintahan harus transparan. Jangan coba berbuat salah, orang benar harus jujur dan berani,” ujarnya. Sementara itu Kajati Bali Amir Yanto mengatakan, di era reformasi pemerintahan dituntut untuk menjadi pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Dikatakan, pada tahun 2014 diadakan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Mencapai tujuan tersebut, ada 6 area perubahan yang harus dibangun yaitu penataan perubahan manajemen, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan peningkatan pelayanan publik pada masyarakat. “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal dan lainnya bisa menerapkan itu, sehingga pembangunan di Bangli yang sudah maju makin bertambah maju,” tandasnya. *esa
Komentar