'Jika Ada Oknum Minta Duit, Langsung Lapor Polisi'
Serahkan 773 SK CPNS, Gubernur Ingatkan Jangan Ada Pegawai ‘Sontoloyo’
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Wayan Koster serahkan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga guru dan tenaga kesehatan lingkup Pemprov Bali, Kamis (25/4) pagi. Gubernur Koster ingkatkan Sebanyak 773 CPNS yang sudah mendapatkan SK agar jangan menjadi pegawai berkinerja sontoloyo. Selain itu, jika ada oknum yang minta duit dalam rekrutmen CPNS, agar dilaporkan ke polisi.
Penyerahan SK CPNS tenaga guru dan tenaga kesehatan hasil seleksi tahun 2018, Kamis kemarin, dilaksanakan di Lapangan Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar. Acara penyerahan SK oleh Gubernur Koster kemarin dihadiri langsung 772 CPNS yang penempatannya sesuai dengan formasi yang dilamar.
Sebetulnya, ada 774 orang yang dinyatakan lulus CPNS Pemprov Bali tahun 2018, di mana mereka diseleksi dari total 2.469 pelamar. Mereka dinyatakan lulus seleksi CPNS ini untuk mengisi 774 dari 818 formasi yang ditetapkan. Namun, 44 formasi tidak terisi lantaran pelamar tak memenuhi syarat, dengan rincian 25 formasi tenaga guru dan 19 formasi tenaga kesehatan.
Dari 774 orang yang lulus CPNS tersebut, 773 orang di antaranya telah ditetapkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP)-nya. Sedangkan 1 orang lagi tidak dapat ditetapkan, karena dokumen yang diajukan tak memenuhi syarat.
Ada yang unik dalam acara penyerahan SK CPNS kemarin. Usai memberikan pengarahan, Gubernur Koster langsung mengajak seluruh CPNS penerima SK duduk lesehan bersama-sama di atas rumput. Gubernur Koster yang didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, kemudian berfoto bersama para CPNS. Ratusan CPNS pun berebut untuk berswafoto dengan orang nomor satu di Bali.
Sementara, dalam arahannya ketika menyerahkan SK, Gubernur Koster mengingatkan bahwa begitu dilantik dan bertugas, para CPNS harus bertanggung jawab, bekerja sebaik-baiknya, berkomitmen, dan berdedikasi. Koster tak mau ada pegawai sontoloyo.
“Jangan malas-malasan. Saya sedang reformasi besar-besaran ini. Nggak boleh jadi pegawai sontoloyo, harus disiplin dan kerja keras kalian. Kalau nggak sanggup, silakan mundur,” tandas Koster.
Koster berharap CPNS yang masih putih mulus dan belum terkontaminasi dengan hal-hal negatif, bisa menjadi motor dalam pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Kita berharap adik-adik ini akan menjadi motor untuk menggerakkan roda pendidikan dan kesehatan kita, agar masyarakat mendapat pelayanan yang baik,” papar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
“Adik-adik CPNS yang sudah dapat SK ini, sekarang adalah aparatur sipil negara (ASN). Harus tahu aturan, bekerja dengan baik. Lakukan pelayanan yang lebih baik. Apalagi saya sendiri sedang menata pemerintahan. Bantu saya. Yang jadi guru, bantu saya mengajar dengan baik. Kalau ada materi 6 ya kuasai 10. Jangan materi 6, yang dikuasai 4, tambah bodoh murid kalian,” sergah Koster.
Koster juga janji akan membuat promosi jabatan menggunakan sistem yang transparan. Tidak ada promosi jabatan yang sogok menyogok. “Ada yang sudah bayar Rp 250 juta, eh nggak jadi dilantik. Kan kasihan. Wajah pemerintahan kita di Bali ke depan betul-betul harus memiliki kredibilitas, sebagai pelayan masyarakat,” tegas Koster.
Koster sendiri masih gerah dengan isu kasus bayar membayar dalam meraih jabatan dan menjadi CPNS di lingkup Pemprov Bali. Koster pun meminta CPNS yang dimintai uang oleh oknum tertentu, supaya melapor saja ke polisi.
Menurut Koster, sejak awal kepemimpinannya di Pemprov Bali, Agustus 2018 lalu, tidak boleh ada sogok menyogok untuk menjadi CPNS maupun meraih jabatan tertentu. “Zaman saya nggak ada yang gitu-gitu. Kalian (para CPNS) kalau ada yang sampai memintai duit dengan alasan lolos sebagai CPNS, laporkan saja ke polisi, biar diusut itu,” papar mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode ini.
Disebutkan, setelah menerima SK PNS, akan banyak oknum yang menjadi pahlawan kesiangan, dengan mnenbgaku-ngaku telah memberikan bantuan. Ada pula oknun yang mengaku bisa mengurus sampai ke Jakarta. “Kalau ada yang datang mengaku-ngaku bisa mencarikan CPNS, membantu dengan syarat harus kasi uang Rp 150 juta atau Rp 100 juta, laporkan saja itu,” katanya. “Jangan kasi mereka harapan, jangan mau bayar. Laporkan saja, biar ditangkap polisi.”
Pada bagian lain, Koster juga meminta ratusan CPNS yang sudah ditetapkan menjadi birokrat ini harus paham dan melaksanakan visi misi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Koster pun sempat minta salah satu CPNS agar menyebut apa visi misi Gubernur Bali, namun yang bersangkutan tidak bisa menerangkannya. *nat
Penyerahan SK CPNS tenaga guru dan tenaga kesehatan hasil seleksi tahun 2018, Kamis kemarin, dilaksanakan di Lapangan Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar. Acara penyerahan SK oleh Gubernur Koster kemarin dihadiri langsung 772 CPNS yang penempatannya sesuai dengan formasi yang dilamar.
Sebetulnya, ada 774 orang yang dinyatakan lulus CPNS Pemprov Bali tahun 2018, di mana mereka diseleksi dari total 2.469 pelamar. Mereka dinyatakan lulus seleksi CPNS ini untuk mengisi 774 dari 818 formasi yang ditetapkan. Namun, 44 formasi tidak terisi lantaran pelamar tak memenuhi syarat, dengan rincian 25 formasi tenaga guru dan 19 formasi tenaga kesehatan.
Dari 774 orang yang lulus CPNS tersebut, 773 orang di antaranya telah ditetapkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP)-nya. Sedangkan 1 orang lagi tidak dapat ditetapkan, karena dokumen yang diajukan tak memenuhi syarat.
Ada yang unik dalam acara penyerahan SK CPNS kemarin. Usai memberikan pengarahan, Gubernur Koster langsung mengajak seluruh CPNS penerima SK duduk lesehan bersama-sama di atas rumput. Gubernur Koster yang didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, kemudian berfoto bersama para CPNS. Ratusan CPNS pun berebut untuk berswafoto dengan orang nomor satu di Bali.
Sementara, dalam arahannya ketika menyerahkan SK, Gubernur Koster mengingatkan bahwa begitu dilantik dan bertugas, para CPNS harus bertanggung jawab, bekerja sebaik-baiknya, berkomitmen, dan berdedikasi. Koster tak mau ada pegawai sontoloyo.
“Jangan malas-malasan. Saya sedang reformasi besar-besaran ini. Nggak boleh jadi pegawai sontoloyo, harus disiplin dan kerja keras kalian. Kalau nggak sanggup, silakan mundur,” tandas Koster.
Koster berharap CPNS yang masih putih mulus dan belum terkontaminasi dengan hal-hal negatif, bisa menjadi motor dalam pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Kita berharap adik-adik ini akan menjadi motor untuk menggerakkan roda pendidikan dan kesehatan kita, agar masyarakat mendapat pelayanan yang baik,” papar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
“Adik-adik CPNS yang sudah dapat SK ini, sekarang adalah aparatur sipil negara (ASN). Harus tahu aturan, bekerja dengan baik. Lakukan pelayanan yang lebih baik. Apalagi saya sendiri sedang menata pemerintahan. Bantu saya. Yang jadi guru, bantu saya mengajar dengan baik. Kalau ada materi 6 ya kuasai 10. Jangan materi 6, yang dikuasai 4, tambah bodoh murid kalian,” sergah Koster.
Koster juga janji akan membuat promosi jabatan menggunakan sistem yang transparan. Tidak ada promosi jabatan yang sogok menyogok. “Ada yang sudah bayar Rp 250 juta, eh nggak jadi dilantik. Kan kasihan. Wajah pemerintahan kita di Bali ke depan betul-betul harus memiliki kredibilitas, sebagai pelayan masyarakat,” tegas Koster.
Koster sendiri masih gerah dengan isu kasus bayar membayar dalam meraih jabatan dan menjadi CPNS di lingkup Pemprov Bali. Koster pun meminta CPNS yang dimintai uang oleh oknum tertentu, supaya melapor saja ke polisi.
Menurut Koster, sejak awal kepemimpinannya di Pemprov Bali, Agustus 2018 lalu, tidak boleh ada sogok menyogok untuk menjadi CPNS maupun meraih jabatan tertentu. “Zaman saya nggak ada yang gitu-gitu. Kalian (para CPNS) kalau ada yang sampai memintai duit dengan alasan lolos sebagai CPNS, laporkan saja ke polisi, biar diusut itu,” papar mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode ini.
Disebutkan, setelah menerima SK PNS, akan banyak oknum yang menjadi pahlawan kesiangan, dengan mnenbgaku-ngaku telah memberikan bantuan. Ada pula oknun yang mengaku bisa mengurus sampai ke Jakarta. “Kalau ada yang datang mengaku-ngaku bisa mencarikan CPNS, membantu dengan syarat harus kasi uang Rp 150 juta atau Rp 100 juta, laporkan saja itu,” katanya. “Jangan kasi mereka harapan, jangan mau bayar. Laporkan saja, biar ditangkap polisi.”
Pada bagian lain, Koster juga meminta ratusan CPNS yang sudah ditetapkan menjadi birokrat ini harus paham dan melaksanakan visi misi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Koster pun sempat minta salah satu CPNS agar menyebut apa visi misi Gubernur Bali, namun yang bersangkutan tidak bisa menerangkannya. *nat
Komentar