Sesepuh Demokrat Pun Minta Mudarta Bertanggung Jawab
Buntut Hasil Jeblok di Pileg 2019
DENPASAR, NusaBali
Ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta, dituntut bertanggung jawab atas jebloknya prestasi Partai Biru Langit di Bali dalam Pileg 2019. Masalahnya, inilah salah satu prestasi terburuk Demokrat di Bali sejak partisipasi perdananya dalam Pileg 2004.
Adalah deklarator dan pendiri Partai Demokrat Bali, Dewa Gede Bagus Badra, yang menuntut Made Mudarta dan jajaran pengurus DPD Demokrat harus bertanggung jawab melalui Musda. "Ada yang salah pengelolaan dalam manajemen Partai Demokrat. Kita berhak memberikan penilaian," ujar Nagus Badra yang kini Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Bali di Denpasar, Selasa (23/4).
Bagus Badra mengingatkan, anjloknya perolehan suara Demokrat di Bali terbilang sangat drastis sejak partai ini didirikan tahun 2002. Menurut Bagus Badra, kekalahan telak Demokrat di Bali ini bisa saja disebabkan oleh arah dukungan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2019. Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, yang bertentangan dengan spirit lokal Bali yang lebih memilih Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, yang membuat shok adalah penurunan kursi legislatif yang sangat drastis.
Bagus Badra menyebutkan, selama ini caleg-caleg Demokrat sebetulnya sudah turun ke masyarakat dengan modal yang mantap menghadapi Pileg 2019. Modal itu mulai dari bansos, label incumbent, hingga pengalaman bertarung di semua basis suara.
“Kalau modal sudah bagus, berpredikat incumbent, tapi tetap saja kalah, berarti ada pengelolaan partai kurang bagus,” terang politisi Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang mantan Ketua DPD Demokrat Bali 2002-2006 ini.
Disebutkan, Demokrat tidak mengelola partai dengan baik ketika pengambilan keputusan strategis. Belakangan, keputusan strategis tidak diambil dengan mekanisme melalui forum-forum resmi seperti Kongres, Rakerda, dan Musda.
“Keberhasilan pengurus partai itu kan diukur seberapa penempatan wakil di legislatif dan eksekutif. Kalau sudah mengalami penurunan perolehan kursi legislatif, maka harus dipertanggungjawabkan dalam forum Musda,” katanya.
“Kalau tidak, mereka bisa lari. Kami memberikan edukasi kepada pengurus dan kader. Kita perlu memberikan perbaikan. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, ya kader tidak dapat jawaban kenapa bisa kalah begini? Ini rakyat sudah eksekusi keputusan terhadap partai, dengan tidak memilih Demokrat di Pileg 2019. Ada apa ini? Kader harus dapat jawaban dari ketua partai yakni Made Mudarta,” lanjut Bagus Badra.
Menurut Bagus Badra, saat partisipasi perdana di Pileg 2004, Demokrat masih mampu melahirkan anggota DPR RI Dapil Bali yang direbut Bendahara Umum DPP Demokrat (waktu itu) Wayan Gunastra. Sementara untuk kursi DPRD Bali, Demokrat bisa merebut 3 kursi. Pada Pileg 2009, Demokrat merebut 2 kursi DPR RI Dapil Bali dan 10 kursi DPRD Bali. Sedangkan di Pileg 2014, Demokrat mempertahankan 2 kursi DPR RI Dapil Bali, selain raih 8 kursi DPRD Bali.
Kini, dalam Pileg 2019, Demokrat masih dag dig duk sekadar meraih 1 kursi DPR RI Dapil Bali. Sedangkan untuk kursi DPRD Bali, Demokrat maksimal hanya bisa raih 3 kursi, turun drastis dari semula 8 kursi di Pileg 2014. Ada 5 caleg incumbent DPRD Bali milik Demokrat yang terjengkang, masing-masing IGB Alit Putra (Dapil Badung), Utami Dwi Suryadi (Dapil Denpasar), I Wayan Adnyana (Dapil Tabanan), Ngakan Made Samudra (Dapil Klungkung), dan Nengah Tamba (Dapil Jembrana). Yang bertahan hanya Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati (Dapil Gianyar), Komang Nova Sewi Putra (Dapil Buleleng), dan I Komang Wirawan (Dapil Karangasem). Sementara, di DPRD Tabanan, Demokrat malah tidak kebagian satu kursi pun.
Ke depan, kata Bagus Badra, Demokrat harus menjadi partai modern, dengan cara-cara mengembangkan kepemimpinan kolektif kolegial. Kalau tidak, bisa ditinggal rakyat. “Bergeraklah dalam konsep, jangan menjadi partai musiman,” sindir Bagus Badra.
Bagus Badra pun menyentil Mudarta, sebagai seorang ketua partai yang tidak pernah berani tarung ke Pileg. “Bagus tidak suka kegaduhan. Tapi, pertanyaan besar, kader dan pimpinan partai kok tidak nyaleg. Seharusnya, bertarung dan menyumbangkan suara sebagai alat ukur basis dukungan,” tohoknya.
Sementara itu, Made Mudarta menyatakan siap bertanggung jawab atas prestasi jeblok Demokrat di Pileg 2019. “Saya siap bertanggung jawab dalam Musda nanti. Kita tahu, situasi pertarungan itu di Pileg 2019 ini sulit menghadapi gempuran PDI Perjuangan. Belum lagi kita kena isu mendukung khilafah,” dalih Mudarta saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Selasa kemarin.
Mudarta mengatakan sah-sah saja Bagus Badra menyampaikan kritikan tajam dan saran. Namun, pengurus bertanggung jawab dalam kolektif kepengurusan. “Siapa pun tidak akan sanggup melawan PDIP kali ini. Tingkat nasional saja hancur, apalagi di Bali. Pilpres 2019 memberikan dampak signifikan terhadap dukungan rakyat ke kita,” kata politisi asal Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Jembrana yang sudah dua periode menjadi Ketua dpd Demokrat Bali ini. *nat
Adalah deklarator dan pendiri Partai Demokrat Bali, Dewa Gede Bagus Badra, yang menuntut Made Mudarta dan jajaran pengurus DPD Demokrat harus bertanggung jawab melalui Musda. "Ada yang salah pengelolaan dalam manajemen Partai Demokrat. Kita berhak memberikan penilaian," ujar Nagus Badra yang kini Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Bali di Denpasar, Selasa (23/4).
Bagus Badra mengingatkan, anjloknya perolehan suara Demokrat di Bali terbilang sangat drastis sejak partai ini didirikan tahun 2002. Menurut Bagus Badra, kekalahan telak Demokrat di Bali ini bisa saja disebabkan oleh arah dukungan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2019. Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, yang bertentangan dengan spirit lokal Bali yang lebih memilih Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, yang membuat shok adalah penurunan kursi legislatif yang sangat drastis.
Bagus Badra menyebutkan, selama ini caleg-caleg Demokrat sebetulnya sudah turun ke masyarakat dengan modal yang mantap menghadapi Pileg 2019. Modal itu mulai dari bansos, label incumbent, hingga pengalaman bertarung di semua basis suara.
“Kalau modal sudah bagus, berpredikat incumbent, tapi tetap saja kalah, berarti ada pengelolaan partai kurang bagus,” terang politisi Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang mantan Ketua DPD Demokrat Bali 2002-2006 ini.
Disebutkan, Demokrat tidak mengelola partai dengan baik ketika pengambilan keputusan strategis. Belakangan, keputusan strategis tidak diambil dengan mekanisme melalui forum-forum resmi seperti Kongres, Rakerda, dan Musda.
“Keberhasilan pengurus partai itu kan diukur seberapa penempatan wakil di legislatif dan eksekutif. Kalau sudah mengalami penurunan perolehan kursi legislatif, maka harus dipertanggungjawabkan dalam forum Musda,” katanya.
“Kalau tidak, mereka bisa lari. Kami memberikan edukasi kepada pengurus dan kader. Kita perlu memberikan perbaikan. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, ya kader tidak dapat jawaban kenapa bisa kalah begini? Ini rakyat sudah eksekusi keputusan terhadap partai, dengan tidak memilih Demokrat di Pileg 2019. Ada apa ini? Kader harus dapat jawaban dari ketua partai yakni Made Mudarta,” lanjut Bagus Badra.
Menurut Bagus Badra, saat partisipasi perdana di Pileg 2004, Demokrat masih mampu melahirkan anggota DPR RI Dapil Bali yang direbut Bendahara Umum DPP Demokrat (waktu itu) Wayan Gunastra. Sementara untuk kursi DPRD Bali, Demokrat bisa merebut 3 kursi. Pada Pileg 2009, Demokrat merebut 2 kursi DPR RI Dapil Bali dan 10 kursi DPRD Bali. Sedangkan di Pileg 2014, Demokrat mempertahankan 2 kursi DPR RI Dapil Bali, selain raih 8 kursi DPRD Bali.
Kini, dalam Pileg 2019, Demokrat masih dag dig duk sekadar meraih 1 kursi DPR RI Dapil Bali. Sedangkan untuk kursi DPRD Bali, Demokrat maksimal hanya bisa raih 3 kursi, turun drastis dari semula 8 kursi di Pileg 2014. Ada 5 caleg incumbent DPRD Bali milik Demokrat yang terjengkang, masing-masing IGB Alit Putra (Dapil Badung), Utami Dwi Suryadi (Dapil Denpasar), I Wayan Adnyana (Dapil Tabanan), Ngakan Made Samudra (Dapil Klungkung), dan Nengah Tamba (Dapil Jembrana). Yang bertahan hanya Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati (Dapil Gianyar), Komang Nova Sewi Putra (Dapil Buleleng), dan I Komang Wirawan (Dapil Karangasem). Sementara, di DPRD Tabanan, Demokrat malah tidak kebagian satu kursi pun.
Ke depan, kata Bagus Badra, Demokrat harus menjadi partai modern, dengan cara-cara mengembangkan kepemimpinan kolektif kolegial. Kalau tidak, bisa ditinggal rakyat. “Bergeraklah dalam konsep, jangan menjadi partai musiman,” sindir Bagus Badra.
Bagus Badra pun menyentil Mudarta, sebagai seorang ketua partai yang tidak pernah berani tarung ke Pileg. “Bagus tidak suka kegaduhan. Tapi, pertanyaan besar, kader dan pimpinan partai kok tidak nyaleg. Seharusnya, bertarung dan menyumbangkan suara sebagai alat ukur basis dukungan,” tohoknya.
Sementara itu, Made Mudarta menyatakan siap bertanggung jawab atas prestasi jeblok Demokrat di Pileg 2019. “Saya siap bertanggung jawab dalam Musda nanti. Kita tahu, situasi pertarungan itu di Pileg 2019 ini sulit menghadapi gempuran PDI Perjuangan. Belum lagi kita kena isu mendukung khilafah,” dalih Mudarta saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Selasa kemarin.
Mudarta mengatakan sah-sah saja Bagus Badra menyampaikan kritikan tajam dan saran. Namun, pengurus bertanggung jawab dalam kolektif kepengurusan. “Siapa pun tidak akan sanggup melawan PDIP kali ini. Tingkat nasional saja hancur, apalagi di Bali. Pilpres 2019 memberikan dampak signifikan terhadap dukungan rakyat ke kita,” kata politisi asal Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Jembrana yang sudah dua periode menjadi Ketua dpd Demokrat Bali ini. *nat
Komentar