LKPJ Bupati Hanya Dibahas 13 Anggota Dewan
Lembaga DPRD Buleleng kembali membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas APBD tahun 2018, di tengah suasana perhitungan perolehan suara Pileg 2019.
SINGARAJA, NusaBali
Tak ayal, pembahasan yang berlangsung, Senin (22/4) pagi hanya dihadiri oleh 13 orang anggota dari 45 anggota DPRD Buleleng.
Pembahasan LKPJ Bupati, Senin kemarin berlangsung di tingkat Gabungan Komisi. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 13 orang, termasuk pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Wirsana. Menariknya, dari 13 anggota yang hadir, 3 anggota di antaranya adalah caleg incumbent yang dikabarkan terpental di Pileg 2019. Mereka masing-masing Putu Tirta Adnyana (Caleg Golkar tingkat DPRD Provinsi Bali), Gusti Ketut Nuaba (Caleg Golkar tingkat DPRD Provinsi Bali) dan Mangku Made Ariawan (caleg Demokrat tingkat DPRD Kabupaten Buleleng).
“Walaupun kami sudah berusaha meraih suara, tetapi hasilnya berbeda, itulah pilihan masyarakat. Tetapi yang namanya tugas dan tangungjawab sebagai wakil rakyat dengan masa bakti yang masih tersisa ini, ya harus tetap dilaksanakan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat,” kata Made Ariawan.
Politisi Demokrat asal Desa Panji, Keamatan Sawan ini menegaskan, dirinya komit melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya hingga masa baktinya selesai Agustus 2019 mendatang. “Saya berharap pilihan masyarakat bisa memperjuangkan aspirasinya. Saya tetap akan melaksanakan tugas sampai masa bakti selesai,” ujarnya.
Sementara dalam pembasan itu banyak hal yang disoroti. Salah satunya adalah proyek-proyek yang sempat tidak selesai tepat waktu di tahun 2018. Dewan pun medesak agar proyek-proyek madeg itu dituntaskan lagi. Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, proyek RTH Taman Bung Karno sudah ditunggu oleh masyarakat sebagai icon Buleleng memiliki hubungan dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. “Kita ketahui bersama kalau RTH taman Bung Karno itu mandeg dan kontrak pekerjaanya diputus tahun 2018 lalu. Khususnya kami di Komisi II memasukan perjalanan proyek itu dalam catatan rekomendasi terhadap LKPJ APBD Buleleng 2018,” katanya.
Selain proyek RTH Taman Bung Karno, mantan politisi PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini juga menyoroti realiasi dana hibah bantuan sosial (bansos) yang dicarikan dalam bentuk bedah rumah dengan sumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung. Dia menyarankan untuk penyerahan berikutnya, dewan mengusulkan agar ada analisis yang kuat terhadap warga yang menjadi sasaran BKK. Ini penting karena dari realsiasi bedah rumah, muncul kesan di masyarakat kalau penerimanya adalah warga yang secara kemampuan ekonomi sudah mapan, namun dimasukan dalam penerima bedah rumah.
“Ada kesan masyarakat lebih layak menerima jurtru tidak mendapat. Saya kira ke depan ini perlu pencermatan dan sebelum realsiasi ada verivikasi dan penerima agar benar-benar layak menerima bantuan bedah rumah itu,” jelasnya.
Sementara itu, rencananya DPRD Buleleng menggelar sidang paripurna Selasa (23/4) hari ini untuk membacakan poin rekomendasi dewan terhadap LKPJ APBD Buleleng Tahun 2019. *
Pembahasan LKPJ Bupati, Senin kemarin berlangsung di tingkat Gabungan Komisi. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 13 orang, termasuk pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Wirsana. Menariknya, dari 13 anggota yang hadir, 3 anggota di antaranya adalah caleg incumbent yang dikabarkan terpental di Pileg 2019. Mereka masing-masing Putu Tirta Adnyana (Caleg Golkar tingkat DPRD Provinsi Bali), Gusti Ketut Nuaba (Caleg Golkar tingkat DPRD Provinsi Bali) dan Mangku Made Ariawan (caleg Demokrat tingkat DPRD Kabupaten Buleleng).
“Walaupun kami sudah berusaha meraih suara, tetapi hasilnya berbeda, itulah pilihan masyarakat. Tetapi yang namanya tugas dan tangungjawab sebagai wakil rakyat dengan masa bakti yang masih tersisa ini, ya harus tetap dilaksanakan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat,” kata Made Ariawan.
Politisi Demokrat asal Desa Panji, Keamatan Sawan ini menegaskan, dirinya komit melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya hingga masa baktinya selesai Agustus 2019 mendatang. “Saya berharap pilihan masyarakat bisa memperjuangkan aspirasinya. Saya tetap akan melaksanakan tugas sampai masa bakti selesai,” ujarnya.
Sementara dalam pembasan itu banyak hal yang disoroti. Salah satunya adalah proyek-proyek yang sempat tidak selesai tepat waktu di tahun 2018. Dewan pun medesak agar proyek-proyek madeg itu dituntaskan lagi. Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, proyek RTH Taman Bung Karno sudah ditunggu oleh masyarakat sebagai icon Buleleng memiliki hubungan dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. “Kita ketahui bersama kalau RTH taman Bung Karno itu mandeg dan kontrak pekerjaanya diputus tahun 2018 lalu. Khususnya kami di Komisi II memasukan perjalanan proyek itu dalam catatan rekomendasi terhadap LKPJ APBD Buleleng 2018,” katanya.
Selain proyek RTH Taman Bung Karno, mantan politisi PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini juga menyoroti realiasi dana hibah bantuan sosial (bansos) yang dicarikan dalam bentuk bedah rumah dengan sumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung. Dia menyarankan untuk penyerahan berikutnya, dewan mengusulkan agar ada analisis yang kuat terhadap warga yang menjadi sasaran BKK. Ini penting karena dari realsiasi bedah rumah, muncul kesan di masyarakat kalau penerimanya adalah warga yang secara kemampuan ekonomi sudah mapan, namun dimasukan dalam penerima bedah rumah.
“Ada kesan masyarakat lebih layak menerima jurtru tidak mendapat. Saya kira ke depan ini perlu pencermatan dan sebelum realsiasi ada verivikasi dan penerima agar benar-benar layak menerima bantuan bedah rumah itu,” jelasnya.
Sementara itu, rencananya DPRD Buleleng menggelar sidang paripurna Selasa (23/4) hari ini untuk membacakan poin rekomendasi dewan terhadap LKPJ APBD Buleleng Tahun 2019. *
Komentar