Informasi Caleg di Medsos Jadi Liar

DENPASAR, NusaBali
Hasil Pileg 17 April 2019 yang menampilkan nama-nama caleg yang lolos ke kursi legislatif sebelum ada penghitungan resmi KPU menjadi liar. Sejumlah politisi menyayangkan dan meminta KPU Bali mencegahnya. Salah satu Calon DPD RI, Dewa Made Suamba Negara kepada NusaBali di Denpasar, Jumat (19/4) mengatakan data di media sosial (medsos) yang beredar luas dan diragukan akurasinya itu sangat meresahkan.

Suamba Negara pun berharap KPU dan Bawaslu Bali melakukan pencegahan supaya informasi tersebut tidak menjadi blunder dan informasi liar di masyarakat. Suamba Negara menyebutkan kemungkinan data-data yang beredar di media sosial adalah permainan para tim sukses.

“Namun ini tidak boleh dibiarkan. Supaya tidak menjadi informasi palsu dan kasihan para calegnya,” ujar Suamba Negara. Suamba Negara berharap masyarakat menunggu perhitungan dan pleno KPU sebagai penyelenggara. Kata dia semua pihak harus menciptakan proses Pemilu yang kondusif sampai pleno selesai. “Pemilu ini tidak boleh dibuat iseng-iseng. Sebaiknya tunggu hasil pleno KPU. Supaya situasi pemilu ini baik ketika pemungutan suara dan pasca pemungutan suara tertib dan kondusif. Biarkan pihak penyelenggara melaksanakan dan menyelesaikan tugas rekapitulasi sampai ada hasil final,” tegas politisi Golkar asal Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ini.

Di medsos sejumlah calon DPD yang lolos sudah beredar walaupun tidak ada angka-angka. Seperti 4 Calon DPD RI yang dinyatakan lolos, yakni I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Made Mangku Pastika, Anak Agung Gede Agung dan Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati. Sementara untuk perebutan suara Caleg DPR RI muncul Made Urip (PDIP), IGN Alit Kelakan (PDIP), I Wayan Sudirta (PDIP), I Nyoman Parta (PDIP), I Gusti Agung Rai Wirajaya (PDIP), I Ketut  Kariyasa Adnyana (PDIP), IGA Putri Astrid (PDIP), Gede Sumarjaya Linggih (Golkar), Putu Supadma Rudana (Demokrat).

Sementara Ketua Bappilu DPD Gerindra Provinsi Bali, Made Gede Ray Misno, secara terpisah mendesak KPU Bali, KPU Kabupaten/Kota supaya menghentikan peredaran data-data hasil pemilu yang sudah jelas hoax. Misalnya adanya nama- nama caleg DPR RI di media sosial beredar luas. “Padahal data itu tidak ada sumber yang jelas. KPU Bali harus menghentikan itu, berupaya mencegah supaya tidak ada muncul data di media sosial yang meresahkan,” ujar mantan Ketua KPU Kota Denpasar ini.

Sebagai mantan Komisioner KPU Denpasar, Ray Misno menyebutkan usai pelaksanaan coblosan pemilu dalam sebulan baru bisa diketahui siapa yang dapat kursi. Semuanya berdasarkan data rekapitulasi dari kecamatan, kabupaten kota sampai provinsi. “Ini baru sehari coblosan sudah ada data caleg yang lolos. Tanpa angka valid. Sumbernya tidak ada. Ini membuat situasi tidak kondusif. KPU Bali harus bergerak ini, Bawaslu Bali harus cegah ini. Jangan ada pembiaran,” tegasnya.  

Sementara Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, meminta masyarakat tidak percaya data di media sosial. “KPU tidak bisa menghentikan hoax. Bukan kewenangan KPU itu. Ya masyarakat silahkan menunggu hasil penghitungan resmi di KPU saja. Karena besok (hari ini, red) baru akan dilakukan pleno di kecamatan,” ujar Lidartawan. *nat