27 Desa Prioritas Pengentasan Kemiskinan
Sebanyak 27 desa di Buleleng didata oleh Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng untuk menjadi sasaran prioritas dalam program pengentasan kemiskinan di Buleleng, Bali.
SINGARAJA, NusaBali
"Dalam menentukan desa yang nantinya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan ini, Bappeda Litbang menggunakan beberapa pendekatan yaitu jumlah KK miskin, persentase KK miskin, dan pendekatan satu kawasan," kata Kepala Bappeda Litbang Nyoman Genep belum lama ini.
Ia mengungkapkan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musrenbang Kabupaten serta arahan dari Bupati Buleleng. "Meskipun ada suatu desa yang secara jumlah KK miskin mungkin lebih tinggi, tetapi akan dipilih desa yang berada dalam satu kawasan wilayah dengan penduduk miskin tinggi. Ini untuk memudahkan dalam menentukan paket kebijakan dalam suatu kawasan. Kendati demikian, pendekatan dengan melihat jumlah dan persentase penduduk miskin tetap dominan dalam hal ini," katanya.
Genep mengakui, dalam menentukan desa-desa dengan penduduk miskin tinggi tersebut juga melibatkan instansi lain, yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, termasuk dengan Camat.
"Karena kami inginnya nanti akan membentuk Bumdes bersama, kemudian penanganan infrastruktur juga akan lebih mudah dilakukan bila berada dalam satu kawasan," ungkapnya.
Genep juga sudah meminta masing-masing Camat dan Perbekel untuk mengidentifikasi potensi-potensi apa yang ada di masing-masing desa dimaksud. Untuk program dan kegiatan masing-masing SKPD sudah dilakukan identifikasi saat pelaksanaan Musrenbang beberapa waktu lalu.
"Nantinya, Bappeda Litbang akan melakukan sinkronisasi antara program dan kegiatan SKPD dengan usulan-usulan yang berasal dari desa, selanjutnya akan kami mantapkan kembali, setelah sinkron antara masukan desa dengan masukan SKPD baru kami keluarkan program resminya. Nanti akan dilihat berapa jenis kegiatannya, berapa butuh anggarannya," katanya.
Adapun program pengentasan kemiskinan dengan mengambil tiga desa di tiap kecamatan ini baru efektif dilaksanakan tahun anggaran 2020 mendatang. Saat ini seluruh proses perencanaan tengah digarap serius. Pendekatan kawasan ini pun tetap dengan melihat potensi unggulan pada kawasan dimaksud. Nantinya, dengan teridentifikasinya potensi pada kawasan tersebut akan dapat ditentukan SKPD mana yang dominan dalam menangani desa atau kawasan itu.
Genep berharap, dengan program dan kegiatan yang langsung menyasar desa tersebut, masyarakat miskin desa secara langsung memperoleh imbas terbukanya lapangan kerja yang mampu menopang penghasilannya. Dengan demikian mereka akan memiliki daya beli yang lebih baik. *ant
Ia mengungkapkan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musrenbang Kabupaten serta arahan dari Bupati Buleleng. "Meskipun ada suatu desa yang secara jumlah KK miskin mungkin lebih tinggi, tetapi akan dipilih desa yang berada dalam satu kawasan wilayah dengan penduduk miskin tinggi. Ini untuk memudahkan dalam menentukan paket kebijakan dalam suatu kawasan. Kendati demikian, pendekatan dengan melihat jumlah dan persentase penduduk miskin tetap dominan dalam hal ini," katanya.
Genep mengakui, dalam menentukan desa-desa dengan penduduk miskin tinggi tersebut juga melibatkan instansi lain, yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, termasuk dengan Camat.
"Karena kami inginnya nanti akan membentuk Bumdes bersama, kemudian penanganan infrastruktur juga akan lebih mudah dilakukan bila berada dalam satu kawasan," ungkapnya.
Genep juga sudah meminta masing-masing Camat dan Perbekel untuk mengidentifikasi potensi-potensi apa yang ada di masing-masing desa dimaksud. Untuk program dan kegiatan masing-masing SKPD sudah dilakukan identifikasi saat pelaksanaan Musrenbang beberapa waktu lalu.
"Nantinya, Bappeda Litbang akan melakukan sinkronisasi antara program dan kegiatan SKPD dengan usulan-usulan yang berasal dari desa, selanjutnya akan kami mantapkan kembali, setelah sinkron antara masukan desa dengan masukan SKPD baru kami keluarkan program resminya. Nanti akan dilihat berapa jenis kegiatannya, berapa butuh anggarannya," katanya.
Adapun program pengentasan kemiskinan dengan mengambil tiga desa di tiap kecamatan ini baru efektif dilaksanakan tahun anggaran 2020 mendatang. Saat ini seluruh proses perencanaan tengah digarap serius. Pendekatan kawasan ini pun tetap dengan melihat potensi unggulan pada kawasan dimaksud. Nantinya, dengan teridentifikasinya potensi pada kawasan tersebut akan dapat ditentukan SKPD mana yang dominan dalam menangani desa atau kawasan itu.
Genep berharap, dengan program dan kegiatan yang langsung menyasar desa tersebut, masyarakat miskin desa secara langsung memperoleh imbas terbukanya lapangan kerja yang mampu menopang penghasilannya. Dengan demikian mereka akan memiliki daya beli yang lebih baik. *ant
Komentar