Bupati Suwirta Terima Penghargaan Pembangunan Daerah RKPD 2019
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020, di gedung Wiswa Sabha Utama, Kamis (11/4) pagi.
SEMARAPURA, NusaBali
Tahun 2019 ini, sesuai dengan agenda nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah dilakukan penilaian penghargaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Penilaian dilakukan melalui dua tahap yakni penilaian berdasarkan kepada dokumen perencanaan dan pelaksanaan RKPD tahun 2018. RKPD ini meliputi aspek pencapaian pembangunan, keterkaitan dengan dokumen perencanaan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman analisis, keterukuran indikator dan inovasi perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian presentasi dan wawancara.
Dari hasil penilaian tersebut maka untuk penghargaan pembangunan daerah terbaik I diraih Pemkab Tabanan, peringkat II Pemerintah Kota Denpasar, dan peringkat III diraih Pemkab Klungkung.
Dalam kesempatan itu, Bupati Suwirta mengucapkan terimakasih kepada semua OPD di Pemkab Klungkung yang telah bekerja secara maksimal. “Jangan pernah berpuas diri dan terus berusaha memberikan yang terbaik agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Klungkung secara optimal," ujar Bupati Suwirta.
Bupati Suwirta berharap kedepan kepada OPD lingkup Pemkab Klungkung dalam melakukan penyusunan perencanaan ini dapat dibuat lebih baik dan disinkronkan dengan program kerja pemerintah pusat maupun provinsi. Di mana perencanaan yang dibuat ke depannya dapat mengacu kepada potensi dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Klungkung. "Kepada OPD di Lingkungan Pemkab Klungkung, supaya dapat mempersiapkan perencanaan tahun ke depan. Mulai dari awal tahun, misalnya perencanaan tahun 2020 yang mulai direncanakan pada awal tahun 2019," ujarnya.
Bupati Suwirta menambahkan untuk Pemkab Klungkung sendiri pada system e-planning, e-budgeting sampai e-kontroling sudah berjalan dengan baik. Terutama dari segi perencanaan system e-planning di Pemkab Klungkung sudah berjalan tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang diusulkan di Musrenbangkab, Musrenbangcam, Musrenbangdes tetapi sampai hibah masuk kedalam e-planning, yang mencerminkan bahwa dari segi perencanaan Pemkab Klungkung sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, Musrenbang RKPD ini merupakan Musrenbang pertama setelah diterapkannya rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023. "Arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali adalah sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali," ujarnya.
Ia menyatakan pembangunan di Bali dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) yang berlangsung secara sistematis, massif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global. Untuk mewujudkan Bali era baru, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek. Yaitu bersifat holistik, terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/kota se-Bali. Selanjutnya pembangunan bersifat integratif antara Pemprov Bali harus membangun kabupaten/kota, bukan membangun di kabupaten/kota secara parsial.*wan
Penilaian dilakukan melalui dua tahap yakni penilaian berdasarkan kepada dokumen perencanaan dan pelaksanaan RKPD tahun 2018. RKPD ini meliputi aspek pencapaian pembangunan, keterkaitan dengan dokumen perencanaan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman analisis, keterukuran indikator dan inovasi perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian presentasi dan wawancara.
Dari hasil penilaian tersebut maka untuk penghargaan pembangunan daerah terbaik I diraih Pemkab Tabanan, peringkat II Pemerintah Kota Denpasar, dan peringkat III diraih Pemkab Klungkung.
Dalam kesempatan itu, Bupati Suwirta mengucapkan terimakasih kepada semua OPD di Pemkab Klungkung yang telah bekerja secara maksimal. “Jangan pernah berpuas diri dan terus berusaha memberikan yang terbaik agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Klungkung secara optimal," ujar Bupati Suwirta.
Bupati Suwirta berharap kedepan kepada OPD lingkup Pemkab Klungkung dalam melakukan penyusunan perencanaan ini dapat dibuat lebih baik dan disinkronkan dengan program kerja pemerintah pusat maupun provinsi. Di mana perencanaan yang dibuat ke depannya dapat mengacu kepada potensi dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Klungkung. "Kepada OPD di Lingkungan Pemkab Klungkung, supaya dapat mempersiapkan perencanaan tahun ke depan. Mulai dari awal tahun, misalnya perencanaan tahun 2020 yang mulai direncanakan pada awal tahun 2019," ujarnya.
Bupati Suwirta menambahkan untuk Pemkab Klungkung sendiri pada system e-planning, e-budgeting sampai e-kontroling sudah berjalan dengan baik. Terutama dari segi perencanaan system e-planning di Pemkab Klungkung sudah berjalan tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang diusulkan di Musrenbangkab, Musrenbangcam, Musrenbangdes tetapi sampai hibah masuk kedalam e-planning, yang mencerminkan bahwa dari segi perencanaan Pemkab Klungkung sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, Musrenbang RKPD ini merupakan Musrenbang pertama setelah diterapkannya rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023. "Arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali adalah sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali," ujarnya.
Ia menyatakan pembangunan di Bali dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) yang berlangsung secara sistematis, massif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global. Untuk mewujudkan Bali era baru, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek. Yaitu bersifat holistik, terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/kota se-Bali. Selanjutnya pembangunan bersifat integratif antara Pemprov Bali harus membangun kabupaten/kota, bukan membangun di kabupaten/kota secara parsial.*wan
Komentar