KPU Bali Siapkan Tim Hukum
“Secara nasional hoaks ini sudah menyerang penyelenggara. Kami dibreifing hari ini, guna antisipasi di daerah. Tim hukum sudah disiapkan Divisi Hukum KPU. Itu ad hoc sifatnya”
Antisipasi Serangan Hoaks ke Penyelenggara
DENPASAR, NusaBali
Bukan hanya kubu Capres-Cawapres yang siapkan tim hukum, Penyelenggara dalam hal ini KPU Bali juga siapkan tim hukum ketika diserang hoaks oleh pihak-pihak yang ingin mengacau Pemilu 17 April 2019.
Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi dan Humas, Gede Jhon Darmawan dihubungi NusaBali disela-sela mengikuti briefing KPU Provinsi se-Indonesia di KPU RI, Kamis (11/4) mengatakan, KPU Bali siapkan tim hukum untuk menangkal serangan pelaku hoaks terhadap penyelenggara. “Hoaks kan biasanya melalui media sosial, facebook dan bisa diambil di twitter. Kami antisipasi ketika penyelenggara (KPU) diserang ulah pihak tak bertanggungjawab dengan menyebar hoaks ini,” ujar Jhon Darmawan.
Kata Jhon, KPU Provinsi se-Indonesia kemarin dikumpulkan oleh KPU RI dalam rangka cegah tangkal hoaks terhadap penyelenggara ini. Sebab, KPU RI dan secara nasional penyelenggara mulai diserang hoaks. Termasuk yang paling terbaru beredarnya informasi penghitungan suara hasil pemilihan di luar negeri. “Secara nasional hoaks ini sudah menyerang penyelenggara. Kami dibreifing hari ini, guna antisipasi di daerah. Tim hukum sudah disiapkan Divisi Hukum KPU. Itu ad hoc sifatnya,” tegas mantan Ketua KPU Kota Denpasar ini.
Selama ini, kata Jhon Darmawan, KPU Bali sendiri belum pernah diserang secara langsung dengan berita-berita hoaks. Namun namanya penyelenggara jelas harus bertindak lebih awal. KPU Bali bersama KPU Kabupaten/Kota serta stakeholder juga sudah deklarasi melawan berita- berita hoaks yang dapat mencoreng proses pemilu jurdil dan demokrasi 17 April 2019 ini. “Kita lakukan segala upayalah. Informasi dan briefing yang kami terima hoaks ini akan lebih kenceng saat 18 April 2019 nanti. Ini masa-masa waktu yang harus kami antisipasi,” tegas Jhon Darmawan
Sementara sebanyak 13 berita atau informasi bohong yang berusaha menjatuhkan penyelenggara langsung dipatahkan melalui data yang akurat dan berdasarkan fakta oleh KPU. Mulai dari hoaks tentang surat suara tercoblos di Medan Sumatra Utara, dokumen negara di truk huruf China, daftar pemilih siluman, 31 juta data pemilih misterius hingga adanya informasi tanggal 8 Oktober adalah hari terakhir pengecekan data pemilih Pilpres 2019. “Semuanya itu sudah dipatahkan oleh KPU RI. Jadi berita bohong itu sudah terklarifikasi dan sudah diumumkan klarifikasinya,” ujar Jhon Darmawan. *nat
DENPASAR, NusaBali
Bukan hanya kubu Capres-Cawapres yang siapkan tim hukum, Penyelenggara dalam hal ini KPU Bali juga siapkan tim hukum ketika diserang hoaks oleh pihak-pihak yang ingin mengacau Pemilu 17 April 2019.
Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi dan Humas, Gede Jhon Darmawan dihubungi NusaBali disela-sela mengikuti briefing KPU Provinsi se-Indonesia di KPU RI, Kamis (11/4) mengatakan, KPU Bali siapkan tim hukum untuk menangkal serangan pelaku hoaks terhadap penyelenggara. “Hoaks kan biasanya melalui media sosial, facebook dan bisa diambil di twitter. Kami antisipasi ketika penyelenggara (KPU) diserang ulah pihak tak bertanggungjawab dengan menyebar hoaks ini,” ujar Jhon Darmawan.
Kata Jhon, KPU Provinsi se-Indonesia kemarin dikumpulkan oleh KPU RI dalam rangka cegah tangkal hoaks terhadap penyelenggara ini. Sebab, KPU RI dan secara nasional penyelenggara mulai diserang hoaks. Termasuk yang paling terbaru beredarnya informasi penghitungan suara hasil pemilihan di luar negeri. “Secara nasional hoaks ini sudah menyerang penyelenggara. Kami dibreifing hari ini, guna antisipasi di daerah. Tim hukum sudah disiapkan Divisi Hukum KPU. Itu ad hoc sifatnya,” tegas mantan Ketua KPU Kota Denpasar ini.
Selama ini, kata Jhon Darmawan, KPU Bali sendiri belum pernah diserang secara langsung dengan berita-berita hoaks. Namun namanya penyelenggara jelas harus bertindak lebih awal. KPU Bali bersama KPU Kabupaten/Kota serta stakeholder juga sudah deklarasi melawan berita- berita hoaks yang dapat mencoreng proses pemilu jurdil dan demokrasi 17 April 2019 ini. “Kita lakukan segala upayalah. Informasi dan briefing yang kami terima hoaks ini akan lebih kenceng saat 18 April 2019 nanti. Ini masa-masa waktu yang harus kami antisipasi,” tegas Jhon Darmawan
Sementara sebanyak 13 berita atau informasi bohong yang berusaha menjatuhkan penyelenggara langsung dipatahkan melalui data yang akurat dan berdasarkan fakta oleh KPU. Mulai dari hoaks tentang surat suara tercoblos di Medan Sumatra Utara, dokumen negara di truk huruf China, daftar pemilih siluman, 31 juta data pemilih misterius hingga adanya informasi tanggal 8 Oktober adalah hari terakhir pengecekan data pemilih Pilpres 2019. “Semuanya itu sudah dipatahkan oleh KPU RI. Jadi berita bohong itu sudah terklarifikasi dan sudah diumumkan klarifikasinya,” ujar Jhon Darmawan. *nat
Komentar