Bupati Buka Konsultasi Publik Ranperda Penanaman Modal
Pemkab Badung menyelenggarakan konsultasi publik Ranperda Penanaman Modal Kabupaten Badung, Rabu (10/4), di Puspem Badung dengan menghadirkan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Husen Maulana SIP MSi sebagai keynote speaker bersama Prof Dr Wayan Suartana dari Universitas Udayana selaku Ketua Tim Penyusun Naskah Strategis dan Ranperda Penanaman Modal Badung.
MANGUPURA, NusaBali
Konsultasi publik diikuti Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wabup Ketut Suiasa, Wakil Ketua DPRD I Made Sunarta, pimpinan instansi vertikal, Badan Layanan Publik, BUMN, BUMD, pimpinan OPD Provinsi Bali dan Badung, Dinas PMPTSP se-Kabupaten/Kota se-Bali, pelaku usaha di Provinsi Bali dan Badung.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Badung I Made Agus Aryawan, melaporkan konsultasi publik bertujuan menetapkan arah kebijakan penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha di Kabupaten Badung, agar selaras dengan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari seluruh stakeholders terhadap Ranperda Penanaman Modal yang disusun bersama tim dan telah melalui proses pembahasan.
Bupati Giri Prasta memandang konsultasi publik ini sangat penting dan memiliki nilai strategis dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Bupati berharap ke depan di Kabupaten Badung akan terdapat Badan Penanaman Modal.
Bupati juga berharap nanti dapat berinvestasi di dalam negeri bahkan di luar negeri. “Kami ingin ke depan berinvestasi di luar negeri, kita lihat negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang dengan konsep sister city. Konsep ini wajib difasilitasi pemerintah pusat, sehingga kami bisa eksekusi. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Badung, bukan saat sekarang saja namun untuk masa mendatang, agar bisa dinikmati generasi di Badung ini,” tambahnya.
Husen Maulana menjelaskan, bahwa konsultasi publik ini merupakan salah satu rangkaian penyusunan Ranperda untuk mendapatkan masukan dari publik agar Ranperda ini betul-betul sejalan dengan peraturan di atasnya baik itu UU, PP, Perpres serta Keputusan Kementerian.
Dia cukup terkesan dengan visi misi Bupati Badung terkait pengembangan investasi publik serta program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. “Kami terkesan rencana Bapak Bupati yang tidak hanya ingin mengundang investor masuk ke Badung, namun juga mempunyai visi ke depan supaya pengusaha Badung bisa berinvestasi ke luar negeri. Kami siap bekerja sama dengan Badung dalam program sister city dengan negara-negara lain,” jelasnya. *asa
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Badung I Made Agus Aryawan, melaporkan konsultasi publik bertujuan menetapkan arah kebijakan penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha di Kabupaten Badung, agar selaras dengan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari seluruh stakeholders terhadap Ranperda Penanaman Modal yang disusun bersama tim dan telah melalui proses pembahasan.
Bupati Giri Prasta memandang konsultasi publik ini sangat penting dan memiliki nilai strategis dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Bupati berharap ke depan di Kabupaten Badung akan terdapat Badan Penanaman Modal.
Bupati juga berharap nanti dapat berinvestasi di dalam negeri bahkan di luar negeri. “Kami ingin ke depan berinvestasi di luar negeri, kita lihat negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang dengan konsep sister city. Konsep ini wajib difasilitasi pemerintah pusat, sehingga kami bisa eksekusi. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Badung, bukan saat sekarang saja namun untuk masa mendatang, agar bisa dinikmati generasi di Badung ini,” tambahnya.
Husen Maulana menjelaskan, bahwa konsultasi publik ini merupakan salah satu rangkaian penyusunan Ranperda untuk mendapatkan masukan dari publik agar Ranperda ini betul-betul sejalan dengan peraturan di atasnya baik itu UU, PP, Perpres serta Keputusan Kementerian.
Dia cukup terkesan dengan visi misi Bupati Badung terkait pengembangan investasi publik serta program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. “Kami terkesan rencana Bapak Bupati yang tidak hanya ingin mengundang investor masuk ke Badung, namun juga mempunyai visi ke depan supaya pengusaha Badung bisa berinvestasi ke luar negeri. Kami siap bekerja sama dengan Badung dalam program sister city dengan negara-negara lain,” jelasnya. *asa
Komentar