Pansus Sosialisasi Ranperda Provinsi Bali tentang Desa Adat di Kabupaten Badung
DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Badung dalam rangka pembahasan dan sosialisasi Ranperda Provinsi Bali tentang Desa Adat, di gedung DPRD Badung, Minggu (31/3).
MANGUPURA, NusaBali
Kegiatan ini dipimpin Ketua Pansus Ranperda tentang Desa Adat I Nyoman Parta, beserta anggota Pansus DPRD Provinsi Bali. Acara tersebut dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup I Ketut Suiasa, Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, pimpinan OPD, MMDP, perbekel serta bendesa adat se-Badung.
Bupati Giri Prasta mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi Ranperda Provinsi Bali tentang Desa Adat di Kabupaten Badung. Bupati juga menyambut baik adanya masukan untuk revisi di beberapa pasal, sehingga betul-betul relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Kami tidak ingin ada tumpang tindih regulasi,” jelasnya.
Menurutnya rancangan Ranperda tentang Desa Adat ini bagus sekali rohnya. Namun, setelah selesai nanti harus mendapatkan legal standing dari pemerintah pusat. Legal standing ini guna mengikat setiap desa adat yang memiliki dresta, pararem, dan awig-awig, urusan berkenaan dengan APBD dan APBN.
Bupati Giri Prasta juga menyinggung terkait UU tentang Provinsi Bali. Menurut Giri Prasta, UU tentang Provinsi Bali diharapkan menjadi roh untuk kemajuan Bali. “UU tentang Provinsi Bali mengatur adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal Bali sekaligus subak. Kalau undang-undang itu sudah ada rohnya selesai sudah semua,” tandasnya.
Ketua Pansus I Nyoman Parta menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Pemkab Badung, dan peserta sosialisasi sangat aktif memberikan masukan. Masukan yang telah ditampung ini akan dibawa ke rapat internal di dewan, sebelum dilaporkan pada rapat paripurna. “Memang ada beberapa hal yang menyangkut kemungkinan terjadinya tumpang tindih, kita akan coret dan harmonisasikan,” ucapnya. *asa
Bupati Giri Prasta mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi Ranperda Provinsi Bali tentang Desa Adat di Kabupaten Badung. Bupati juga menyambut baik adanya masukan untuk revisi di beberapa pasal, sehingga betul-betul relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Kami tidak ingin ada tumpang tindih regulasi,” jelasnya.
Menurutnya rancangan Ranperda tentang Desa Adat ini bagus sekali rohnya. Namun, setelah selesai nanti harus mendapatkan legal standing dari pemerintah pusat. Legal standing ini guna mengikat setiap desa adat yang memiliki dresta, pararem, dan awig-awig, urusan berkenaan dengan APBD dan APBN.
Bupati Giri Prasta juga menyinggung terkait UU tentang Provinsi Bali. Menurut Giri Prasta, UU tentang Provinsi Bali diharapkan menjadi roh untuk kemajuan Bali. “UU tentang Provinsi Bali mengatur adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal Bali sekaligus subak. Kalau undang-undang itu sudah ada rohnya selesai sudah semua,” tandasnya.
Ketua Pansus I Nyoman Parta menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Pemkab Badung, dan peserta sosialisasi sangat aktif memberikan masukan. Masukan yang telah ditampung ini akan dibawa ke rapat internal di dewan, sebelum dilaporkan pada rapat paripurna. “Memang ada beberapa hal yang menyangkut kemungkinan terjadinya tumpang tindih, kita akan coret dan harmonisasikan,” ucapnya. *asa
Komentar