Bupati Giri Prasta Sampaikan LKPJ 2018
DPRD Badung menggelar tapat paripurna masa persidangan pertama dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2018 di Ruang Sidang Utama Gosana DPRD, Kamis (28/3).
MANGUPURA, NusaBali
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Hadir Bupati I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Wakil Ketua I DPRD I Nyoman Karyana, Wakil Ketua II DPRD I Made Sunarta serta pimpinan OPD di Pemkab Badung.
Bupati Giri Prasta menyatakan LKPJ merupakan gambaran kinerja tahunan sebagai implementasi dari perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. Di dalamnya terdapat sembilan program pembangunan yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan Iptek, kesehatan, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sarana prasarana wilayah, perumahan dan pemukimam, perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender, penataan ruang dan lingkungan hidup, pariwisata, pertanian dan kebudayaan serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Sementara mengenai pengelolaan keuangan daerah dijelaskan, target pendapatan daerah pada 2018 ditetapkan sebesar Rp 7.569.868.372.699,63. Namun pencapaian atau realisasinya hanya sebesar Rp 5.419.984.044.609,53 atau terealisasi hanya sebesar 71,60 persen dari target yang ditetapkan. Kemudian untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 8.155.281.067.642,20 dan realisasinya hanya Rp 5.799.578.477.629,54 atau 71,11 persen dari target yang ditetapkan. Sementara untuk penerimaan pembiayaan tahun 2018 dirancang sebesar Rp 585.412.694.942,57 dan realisasinya sebesar Rp 600.981.412.235,30 atau 102,66 persen. Sedangkan dari penarikan kembali pokok dana bergulir sebesar Rp 31.666.654,00. Dari pembiayaan tersebut diperoleh sisa lebih pembiayaan tahun berkenan sebesar Rp 221.386.979.215,92.
Bupati Giri Prasta, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen pada lima program prioritas yakni sandang pangan dan papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi dan budaya serta pariwisata termasuk infrastruktur. “Kita juga sudah melakukan revisi terhadap RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021. Ini kita sudah sinergikan untuk mencapai target program selanjutnya,” katanya. *asa
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Hadir Bupati I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Wakil Ketua I DPRD I Nyoman Karyana, Wakil Ketua II DPRD I Made Sunarta serta pimpinan OPD di Pemkab Badung.
Bupati Giri Prasta menyatakan LKPJ merupakan gambaran kinerja tahunan sebagai implementasi dari perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. Di dalamnya terdapat sembilan program pembangunan yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan Iptek, kesehatan, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sarana prasarana wilayah, perumahan dan pemukimam, perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender, penataan ruang dan lingkungan hidup, pariwisata, pertanian dan kebudayaan serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Sementara mengenai pengelolaan keuangan daerah dijelaskan, target pendapatan daerah pada 2018 ditetapkan sebesar Rp 7.569.868.372.699,63. Namun pencapaian atau realisasinya hanya sebesar Rp 5.419.984.044.609,53 atau terealisasi hanya sebesar 71,60 persen dari target yang ditetapkan. Kemudian untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 8.155.281.067.642,20 dan realisasinya hanya Rp 5.799.578.477.629,54 atau 71,11 persen dari target yang ditetapkan. Sementara untuk penerimaan pembiayaan tahun 2018 dirancang sebesar Rp 585.412.694.942,57 dan realisasinya sebesar Rp 600.981.412.235,30 atau 102,66 persen. Sedangkan dari penarikan kembali pokok dana bergulir sebesar Rp 31.666.654,00. Dari pembiayaan tersebut diperoleh sisa lebih pembiayaan tahun berkenan sebesar Rp 221.386.979.215,92.
Bupati Giri Prasta, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen pada lima program prioritas yakni sandang pangan dan papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi dan budaya serta pariwisata termasuk infrastruktur. “Kita juga sudah melakukan revisi terhadap RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021. Ini kita sudah sinergikan untuk mencapai target program selanjutnya,” katanya. *asa
Komentar